Efek Domino; Jokowi, Aher, dan Aceh

Oleh Hanif Sofyan- opini serambi indonesia
Senin, 20 Mei 2013
http://aceh.tribunnews.com/2013/05/20/jokowi-aher-dan-aceh
Sebuah fenonema yang menarik mencermati dinamika politik yang tengah berlangsung di berbagai tempat di Indonesia hari ini, terutama tentang Jokowi, sosok yang selalu menjadi pengisi berita. Bukan karena “orang luar Jakarta” yang menguasai Ibukota negara. Namun sepak terjangnya yang “beda” dalam “kekalutan" model perilaku kotor para politikus kita. Kehadirannya menjadi magnet baru yang menyita perhatian. Sikap bersahaja dan apa adanya dianggap ekslusif di kekinian zaman pejabat bejat moral yang amburadul. Padahal sesungguhnya, itulah perilaku abdi rakyat yang sejati.

Berhadapan dengan realitas metropolitan yang gegap gempita dengan kemacetan, banjir dan kompleksitas sosial yang mengerutkan nyali, Jokowi hadir dengan kesahajaannya,” berblusukan” menelusuri antero Jakarta, bahkan melantik pejabat bawahannya langsung di komunitasnya, supaya jelas apa yang akan menjadi pekerjaan rumahnya kelak. Hal ini mengingatkan pada kisah para sahabat Nabi yang berkunjung   langsung, berbicara dari hati ke hati dan mendengarkan keluhan rakyatnya,  karena hal ini telah menjadi sesuatu yang langka hari ini.


Pemandangan naif
Barangkali menjadi pemandangan yang naif, ketika kebaikan, kesahajaan, dianggap menjadi sesuatu yang aneh. Kita merasa aneh ketika ada pejabat tinggi mau mengunjungi rakyat kecil di pelosok (tidak termasuk dalam kapasitas kampanye dan penyaluran bantuan bencana dengan mengatasnamakan kelompok dan partai, karena hal itu dalam sebutan bahasa agama bermodus riya). Nah, ketika pikiran kita merasa aneh juga, maka sesungguhnya, kita telah terkontaminasi oleh virus para pejabat kita yang menjungkirbalikkan fakta realitas menjadi komoditas politik, menjadikan sesuatu yang halal menjadi terlihat haram dan yang haram menjadi permisif dan halal. Bisma Yadhi Putra menyebutnya “imunitas oligarki”, kekuasaan yang dilengkapi dengan hak imunitas agar tetap eksis (Serambi, 6/3/2013).

Namun begitulah realitas hari ini. Bagaimana dengan Aceh yang notabene menjadi kampium dalam pemberlakuan syariah? Apakah hal ini justru menjadi sesuatu yang memang seharusnya, atau kita perlu bercermin kembali karena ternyata kita setali tiga uang dengan model politik pejabat cuek rakyat, atau justru lebih parah?

Sekali lagi mencermati tetangga kita, seperti halnya Jakarta, Propinsi Jawa Barat dibawah kepemimpinan baru Ahmad Hermawan dan Dedy Miswar, juga tengah memainkan arus positif. Meskipun tidak presisi mencontek, namun gaya kepemimpinan ala Jokowi adalah sebuah trend baru yang setidaknya dapat menjadi efek domino bagi wilayah lainnya untuk makin memahami persoalan rakyat, merangkul rakyat tidak saja dalam janji-janji, namun lebih dalam perilaku dan usaha yang kongkrit.

Kita melihat hal tersebut sebagai sebuah trend baru, yang bisa diinterpretasikan memiliki dua mata sisi pisau yang bisa menimbulkan multitafsir, mudharat dan maslahat.

Mudharat ketika model pemimpin baik, ternyata hanya bagian dari strategi kampanye doang, sementara maksud “buruk”, kepentingan partai, dibalut bahasa manis mendayu-dayu untuk mendapat dukungan dan simpati. Maslahat karena perilaku ala Jokowi dan cuap-cuap politikus melalui iklan partai dengan pesan yang baik, mengajari rakyat untuk berbuat baik. Coba perhatikan bagaimana media visual menjadi semacam tempat berkompetisi membuat pariwara dengan sentuhan hati dan kebaikan, sekalipun yang tampil sebagai tokohnya, dalam sebutan bahasa yang tak asing, dipenuhi “para petualang dan penjahat politik yang korup”.

Bagaimana dengan Aceh? Ada segelintir pejabat yang telah bekerja "lebih" dari semestinya, namun masih belum menggembirakan. Dan jika kita menganut pada kaidah niat, ucapan dan perbuatan, bukan didorong oleh rasa apatis dan pesimistis, kita masih berkutat dengan “niat dan ucapan”, namun belum sungguh-sungguh “berbuat”. Buktinya kita justru sibuk dengan urusan lain, bahkan, menurut FITRA sebuah lembaga survey di Jakarta, Aceh berada di peringkat atas dalam urusan korupsi, tentu saja ini paradok dengan realitas kesyariahan kita. Makin diangkat, makin diqanunkan, makin cetar membahana tingkat kejahatannya. Ini tentu saja menjadi fakta yang fantastis sekaligus juga aneh.

Namun bercermin pada sosok kesahajaan jokowi, menilik sepak terjang segelintir pejabat di nanggroe kita, setidaknya masih ada optimisme yang tersisa. Meskipun sebagian politikus lain menganggap norak dan berlebihan, namun sesungguhnya itu menyiratkan ada kelemahan yang ditutupi, ada modus permisif atas “kejahatan” yang telah menjadi virus sekaligus ketakutan dengan model pejabat yang berkomitmen, bersahaja dan pro rakyat pula. Bagi mereka yang melakoni tindak jahat pastinya akan kebakaran jenggot dan berusaha membunuh karakter ala Jokowi yang membahayakan kedudukan mereka sekarang atau nanti.

Kita berharap dengan janji yang pernah diucapkan di masa kampanye pemilukada secara pelan tapi pasti hutang janji harus dibayar. Sebagian orang melihat janji-janji kampanye sebagai sesuatu yang cet langet, bahkan cenderung "menakjubkan" namun dengan kekayaan yang Aceh miliki hari ini, hal-hal menakjubkan bukan sesuatu yang mustahil, selama itu dilakukan dengan benar, dengan niat baik dan tidak dirongrong para koruptor.

Runtuhnya moral
Sayangnya beberapa realitas baru yang muncul ke permukaan, justru menunjukkan hampir mustahil menghapus perilaku jahat para pemimpin dan wakil pilihan rakyat sendiri. Berita terbaru tentang posisi Aceh dalam peringkat korupsi tak kalah membahana, termasuk soal molornya APBA yang telah berlangsung selama beberapa periode, penyelewengan dana hibah dan dana aspirasi. Dan, lebih menyakitkan karena hal tersebut paradoks dengan kesyariatan kita, runyamnya lagi, saat ini kita didera kasus runtuhnya moral, free sex yang makin tak terbendung.

Meskipun kita tidak berada dalam posisi oposisi atau memusuhi, namun berbagai kasus penting tersebut, menjadi cermin untuk melihat diri kita sendiri. Karena seperti kata Plato, “sesungguhnya pertanyaan yang paling rumit dicari jawabannya adalah, ketika kita ditanya; siapa sesungguhnya kita?”. Karena kita harus melakukan otokritik atas tubuh sendiri, introspeksi dan kontemplasi atas apa yang kita lakukan, bukan mengkritik orang lain, yang diumpamakan sebagai melihat gajah di pelupuk mata tidak tampak sementara semut diseberang lautan begitu jelas. Dengan cermin itu kita dapat melihat bagian mana dari tubuh yang bopeng, borok, kritis, akut dan bagian mana yang bahkan harus diamputasi agar tidak menjalar kebagian lain. Ketika seorang pemimpin mampu melakukan internalisasi kebaikan ke dalam diri sendiri, maka mudah baginya untuk melakukan intervensi kepada orang lain dengan kekuasaan dan power yang dimilikinya sebagai pemimpin.

Kita berharap model kepemimpinan ala Jokowi dan Aher yang berani terang-terangan menjanjkan sesuatu yang logis dan sudah terealisir dalam masa kepemimpinan sebelumnya terasa lebih indah, kongkret dan membumi akan mendapat sambutan yang baik. Daripada berupaya mewujudkan jargon masyarakat adil dan makmur berdasarkan bla-bla, yang sangat teoritis dan kuliahan, seperti sedang menghafal Pembukaan UUD 1945.

Kita berharap akan banyak pemimpin Aceh yang lahir hari ini ala Jokowi, tak berjarak, tak aneh-aneh, bersahaja dan harapan kita sosok model itu, akan diikuti oleh barisan yang makin panjang. Apalagi, kita Nanggroe bersyariah, yang tidak hanya punya simbol, tapi punya UU dan tata aturan yang mengikat dan ekslusif. Dan hari ini kita tidak saja sedang mempersoalkan perilaku korup dan jahat saja, namun lebih jauh dari itu kita sedang mempertaruhkan pilihan kita menjadikan Aceh sebagai negeri islami dan madani.

* Hanif Sofyan, Penulis Freelance, berdomisili di Komplek Indiser, Tanjung Seulamat, Aceh Besar. Email: acehdigest@gmail.com