WTP Di Negeri Madani

oleh hanif sofyan-opini serambi indonesia
http://aceh.tribunnews.com/2016/08/02/wtp-di-negeri-madani
Keberhasilan Aceh meraih predikat WTP atas Hasil Audit Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (LKPA) 2015 menjadi kebanggaan tersendiri. Apalagi opini WTP ini adalah yang pertama diraih sepanjang sejarah Pemerintahan Aceh. (SI; 28/7/2016). Sehingga ketika wacana berikutnya yang bergulir adalah pembentukan Pansus LKPA 2015 oleh DPRA menjadi sangat menarik. Apalagi tujuannya untuk membandingkan apakah kondisi yang dilaporkan BPK dalam LKPA 2015 sesuai dengan kondisi di lapangan.

Wacana ini diharapkan muncul sebagai bagian dari apresiasi kita atas capaian dan keberhasilan serta kerja keras pemerintah kita dalam mengelola anggaran yang harus kita dukung penuh. Dalam proses audit baik internal maupun eksternal tidak semata disasar hanya pemeriksaan keuangan-Financial Auditing, mencakup pengecekan atas kecermatan dan kebenaran segala data keuangan termasuk akuntansi dan keuangan karena berkaitan kuat. Audit juga mencakup Operational Auditing yang ditujukan pada bidang operasional untuk memberikan rekomendasi perbaikan cara kerja, sistem pengendalian serta kepatuhan.


Apakah maraknya Opini Auditor, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Qualified yang ‘diburu’ pemerintah kabupaten/kota, bahkan pemerintahan propinsi menjadi jaminan bahwa pelaksanaan dan pengelolaan finansial serta manajemen kita sudah bebas tindak korupsi, dan menggambarkan naiknya kesejahteraan rakyat?. Apakah sudah mewakili penerapan konsep transparansi, akuntabilitas dan Good Corporate Governance (GCG)-Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih?. Atau bahkan sudah mewakili gagasan kesyariahan kita?.

Sebuah sistem pengawasan internal (internal control) yang baik, diwakili oleh standar operasional prosedur atau aturan pendukung lain yang tidak saja memadai, namun juga mendukung upaya menjadikan seluruh komponen dapat terselenggara dengan baik. Tujuan utamanya adalah GCG yang didasarkan pada prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.

Sistem manajemen pada gilirannya dapat dipastikan berjalan baik dengan perantaraan ‘operator’ dalam hal ini sumber daya manusia. Mengapa dalam realisasi perencanaan pembangunan dapat saja meleset dari arah yang ingin dicapai?. Berbagai sebab akibat ikut mempengaruhinya, mindset, cara berpikir, maupun perilaku tindak koruptif yang terbangun secara perlahan mengkontaminasi perilaku menjadi berkecenderungan curang dan jahat.

Kita mengenal istilah fraud, yang secara sederhana dipahami sebagai ‘kecurangan’. Dalam kadar yang kecil, tindak kejahatan sebagai bibit korupsi dimulai dari perilaku ini. Banyak orang tidak menyadari telah melakukan bibit tindak korupsi ketika mulai menjalankan perilaku fraud. Jenis perilakunya sederhana, menggunakan fasilitas kantor termasuk keuangan untuk kepentingan pribadi, sekalipun tidak bernilai material-dalam arti tidak mempengaruhi ketersediaan anggaran karena jumlahnya yang sangat kecil tetap diperlakukan sebagai fraud.

Khalifah Umar bin Khattab sangat berhati-hati dalam soal fraud ini, suatu malam ketika khalifah sedang bekerja dengan diterangi cahaya lilin, didatangi putranya yang mengajaknya berdiskusi. Sebelum diskusi itu dimulai khalifah sebagai ayah, bertanya kepada sang putra, apakah diskusinya ini menyangkut masalah pemerintahan atau bukan?. Ketika dijawab sang putra, hanya urusan keluarga, maka dengan segera Umar Bin Khattab, mematikan lilin itu. Lalu katanya, ‘karena yang akan kita bicarakan adalah urusan keluarga maka tidak berhak kita menggunakan lilin negara!.

Standar Audit
Pada akhir periode fiskal, setiap pemerintahan kabupaten/kota melakukan audit internal maupun eksternal-pemeriksaan terhadap kinerja keuangan dan manajemen pemerintahannya. Prosesnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di tingkat pusat yang memiliki domain dalam urusan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tersebut.

Menurut Standar Profesional Audit Internal, fungsi pemeriksaan atau audit adalah untuk meyakinkan keandalan informasi, kesesuaian dengan kebijakan, rencana, prosedur dan peraturan perundang-undangan, perlindungan terhadap harta, penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien serta pencapaian tujuan.

Proses audit yang kita pahami tersebut, tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan, namun lebih pada menemukan dan mendeteksi kemungkinan mekanisme pengelolaan yang mungkin dilakukan tidak prosedural sehingga bisa berdampak pada kerugian negara.

Hasil tersebut sekaligus dapat mendeteksi indikasi terjadinya salah saji, kelalaian, kecerobohan, bahkan kesalahan secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan secara sepihak dan personal yang dikenal luas sebagai ‘kejahatan tindak koruptif’. Pemeriksaan tidak hanya dibatasi pada unsur keuangan, dengan memeriksa dokumen pendukung keuangan (financial support document), namun juga sistem operasional manajemen yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi atau berkontribusi kepada munculnya tindakan salah karena kecerobohan atau memang nyata-nyata sebuah kecurangan.

Melalui standar pemeriksaan tertentu para auditor memaparkan hasilnya berupa temuan (finding) yang mengisyaratkan adanya mekanisme yang baik maupun tidak prosedural yang terjadi yang harus segera ditindaklanjuti perbaikannya melalui rekomendasi konsultatif yang disampaikan kepada pihak manajemen lembaga secara independen dan obyektif pada masing-masing kabupaten/kota.

Ukuran keberhasilan bukan pada banyaknya finding, namun jusru sebaliknya. Keluarannya berupa Opini Auditor ‘Wajar Tanpa Pengecualian-WTP (Qualified)’, ‘Wajar Dengan Pengecualian-WDP (Unqualified)’, maupun Disclaimer (penolakan) jika terjadi penolakan oleh pihak yang diperiksa auditor.

WTP dan Kesyariahan
Lalu apa korelasi opini audit WTP dengan sistem kesyariahan kita?. Apakah opini hanya terkait pencitraan atas kinerja sebuah institusi atau mewakili niat baik dan idealisme kita bersyariah kaffah, dalam arti menjangkau wilayah moralitas dalam bermuamalah dan bersyiasah dalam pengaturan negara?.

Rancang bangun konsep syariah adalah bangunan masyarakat madani, secara konsep bisa dimaknai kota yang dibangun dengan prinsip dan keteladanan nilai-nilai Piagam Madinah. Mendorong peran sumber daya manusia merubah perilaku dan pola pikir (mindset) dari darul harb (negeri perang) menjadi Dar es salam (negeri damai). Dimasa itu Madinah memang diposisikan menjadi kota baru oleh Rasulullah, kota transisi yang mewakili perubahan perilaku dan perubahan cara berpikir. Poin terakhir adalah intisari menarik dari gagasan kelahiran sebuah kota madani. Kita tengah menuju kearah tersebut, ‘Aceh sebuah negeri madani’, pilihan itu mestilah berkonsekuensi pada perubahan seluruh tatanan, perilaku, pola berpikir, terutama niat baik untuk berubah.

Ketika pilihan kita adalah berlakunya nilai-nilai kesyariahan dalam segala aspek muamalah dan pemerintahan, maka WTP menjadi kebutuhan sebagai konsekuensi logis atas pilihan kita bersyariah tadi. Jika di ranah implementasi, pembangunan telah berjalan sesuai rencana, demikian juga dari sisi manfaatnya, maka WTP dapat dimaknai juga sebagai ‘simbol’ kesyariatan kita.

Mengapa harus?, karena pemerintahan yang disandarkan pada basis syariah mestilah berjalan dalam rel nilai keilahian dalam setiap kinerja dan aktifitasnya. Ukuran internal control tidak hanya pada peraturan berupa perundang-undangan atau sistem yang secara modern diarahkan untuk memastikan minimalisasi terjadinya tindak kecurangan. Lebih jauh dari itu ukuran kerja dan kinerja adalah amanah, dan tanggungjawab pemimpin kepada Allah atas kepemimpinannya. Nilai kesyariatan mengacu pada adanya pengawasan vertikal antara manusia dan Tuhannya. Hal ini pula yang mendasari mengapa hasil WTP menjadi keharusan dan kebutuhan yang mesti dihasilkan dari setiap proses audit yang dijalani disemua kabupaten/kota.

Lalu apakah Unqualified atau Wajar Dengan Pengecualian, bermakna kinerja pemerintahan buruk dan bertendensi adanya kesalahan?. Bisa ya dan tidak, karena akar masalah tidak melulu soal kesalahan dan kecurangan, karena bisa sekedar salah saji, kelalaian maupun ketidaktelitian dalam proses pelaksanan pelaporan keuangan. Namun ini tidak menjustifikasi bahwa kecurangan dapat dimaknai sekedar kelalaian. Dalam banyak kasus, para white collar-penjahat kerah putih adalah mereka yang sangat lihai dan memahami seluk beluk aturan main dan kebijakan.

Maka memahami kesyariatan dengan baik dan benar, setidaknya dapat menjadi katalisator untuk memilah antara ‘mengolah’ laporan keuangan dan ‘memanajemi’ keuangan dengan benar. Keduanya dapat menghasilkan opini yang sama, Wajar Tanpa Pengecualian, namun memiliki perbedaan substansi output keberhasilan dalam implementasi yang sesungguhnya. [hans-2016].

Hanif sofyan Program Magister Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, Banda Aceh acehdigest@gmail.com