Wed, Jun 15th 2011, 08:52
POLITIK, kata yang tidak asli dari bahasa Melayu ini merupakan derivat dari bahasa Latin, Politico atau Yunani kuno, Politia. Maknanya tidak persis sama dengan maksud dari bahasa Inggris atau Melayu. Rumpun terminologisnya mencakup pemahaman pada “urusan yang melibatkan publik (in re publica), dilaksanakan untuk meminimalisasi pertengkaran dan konflik, sehingga tercapai kebijaksanaan atau kebajikan bagi semua”.
Itu sebabnya kota-kota damai di era megahnya filsuf Yunani disebut Polis atau kota yang berperadaban: kota yang telah dicahayai sistem nilai, kebijaksanaan, dan demokrasi. Akal sehat diberikan ruang seluas-luasnya. Tidak seperti Kota Sparta, para kesatria berotot dan tangkas berperanglah yang berhak menjadi pemimpin.
Di Aceh, kata politik bergerak ke arah ekstrem. Politik di Aceh dekat dengan makna yang berasal dari bahasa Arab, siasat (al siyasah) atau sebuah realitas makna yang mirip politisasi. Politik adalah seni menyerang dan bertahan dari serangan lawan-lawan politik. Politik terbaca sebagai mekanisme rivalitas dalam kompetisi bebas nilai. Pada situasi ini logika kekuasaan tentu lebih berperan dibandingkan akal budi (vernunft).
Realitas menjelang Pilkada ini memperlihatkan pemandangan itu. Setelah sebelumnya sempat mandeg karena Pansus III DPRA tak rela mekanisme calon independen masuk dalam proses demokrasi lokal ini, kini Komisi Independen Pemilihan (KIP) membuat sebuah terobosan yang sayangnya malah menerabas nilai-nilai, baik regulasi, asas demokrasi, dan juga rasionalitas.
Pertama, keberanian KIP berbeda sikap dengan DPRA dengan dalih independen dan menjunjung tinggi konstitusionalisme, ternyata tidak juga konstitusional dan terkesan kompromis dengan kepentingan politik tertentu. Menurut Keputusan KPU No.63/2010 yang menjadi salah satu acuan KIP, bongkah waktu yang harus disediakan sebelum hari H adalah 210 hari. Jika penanggalan pemilihan ditetapkan 14 November 2011, maka waktu tidak mencukupi (sehingga muncul istilah “improsedural” dari salah seorang anggota DPRA, istilah yang keliru secara semantik dari bahasa apapun). Jika tidak melanggar prosedur waktu maka khanduri raya harus dilaksanakan pada Desember 2011.
Patokan yang dibuat oleh KIP pun sebenarnya mempercepat proses momentum, karena jika mengacu Pilkada sebelumnya, 11 Desember 2006. Kedua, jadwal Pilkada sebagaimana yang tertuang dalam SK KIP No. 1/2011 bertanggal 12 Mei (namun baru disosialisasikan pada 19 Mei) yang seolah-olah membela status calon independen, sebenarnya hampir pasti sulit diikuti oleh calon independen yang eks-partai politik.
Menurut UU No 11/2006 (pasal 66 (6)) dan Qanun No 7/2006 (pasal 33(c)), anggota parpol tidak dibenarkan menggunakan calon independen kecuali telah mundur dari parpol tiga bulan sebelum pedaftaran calon. Dengan kalender pendaftaran yang telah ditetapkan pada 30 Juli-5 Agustus 2011 maka seharusnya calon independen dari parpol telah mundur paling telat 5 Mei, atau seminggu sebelum KIP mengeluarkan keputusannya. Karena jika tidak, otomatis ia tak dapat mendaftar.
Hal ini sebenarnya bisa disiasati dengan politik cincai dengan partai politik bersangkutan, melalui pembuatan SK tanggal mundur. Namun dengan adanya ego dari partai politik, tentu mereka tak rela ada kadernya maju melalui calon independen, sehingga hampir mustahil calon independen dari parpol akan mendapatkan kattabelletje. Hampir pasti Irwandi dan bupati eks-GAM yang ingin naik melalui calon independen tidak akan mendapatkan SK mundur dari Partai Aceh. Andai pun berhasil memanipulasi atau suap, proses demokrasi ini sudah tercederai sejak ‘azal-nya.
Ketiga, perihal dukungan untuk calon independen sebesar tiga persen merupakan ijma politik yang diambil KIP dari UU PA. Apabila mengacu UU No. 12/2008, dengan jumlah penduduk sebesar 4 juta ke atas, maka calon independen Aceh harus didukung lima persen suara. Ijma tiga persen ini merupakan sikap lex specialis Aceh (pasal 68 UU No.11/2006). Namun hal ini tidak berarti banyak ketika tidak ada proses yang mabrur yang menyertainya. Data acuan KIP adalah “data” Pemda Aceh, yaitu 5.022.715 jiwa, sehingga menghasilkan data dukungan KTP sebanyak 150.681 KTP.
Padahal data BPS berdasarkan sensus 2010, jumlah penduduk Aceh adalah 4,486 jiwa dengan laju pertumbuhan sejak 2005 rata-rata 2,32 persen. Saya melihat data Pemda lebih mirip fakta sulap, mengabaikan saja logika pertumbuhan rata-rata pertumbuhan, dan, “abrakadabra”, dalam rentang kurang setahun bertambah lebih 12 persen. Hanya ada dua “kemungkinan”: masa reproduksi pasangan muda Aceh seperti kelinci atau terjadi migrasi/transmigrasi besar-besaran ke Aceh-dua kemungkinan seperti mengharap melihat kereta kencana di atas awan.
Padahal di sini diperlukan ijtihad yang progresif, apakah yang dimaksud “penduduk” dalam peraturan itu? Sejarah demokrasi menunjukkan kronologis-nya, bahwa “penduduk” (demos) adalah lelaki perkasa, dengan tidak memasukkan orang tua, anak-anak, perempuan, tawanan perang, dan budak. Tentu pemahaman ini sudah teramat kuno dan mengalami revisi-revisi etis. Dalam filsafat politik modern, penduduk mengacu kepada mereka yang sah memanggul hak-hak kewargaan (citizenship), baik hak ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. Secara praksis pemahaman hak politik penduduk dalam dalam Pilkada ini adalah warga setempat (dengan tera KTP), dengan mengeluarkan para anak-anak, pekerja musiman, ekspatriat, narapidana, pelancong, dan orang gila. Beberapa ide yang muncul mengatakan bahwa pemilih Aceh tak lebih 3-3,5 juta jiwa. Dari jumlah itulah perhitungan pengumpulan KTP dilakukan.
Di sini sikap KIP dipertaruhkan, apakah berani memaksimalkan potensi nalar dan memberikan rasionalitas demokrasi menurut ukuran-ukuran sahih secara prosedural dan substansial? Apakah KIP berani tegak dengan kepala sendiri, dan tidak terjebak auman para politikus yang sedang berupaya membajak demokrasi dan menjadikan Pilkada sebagai momentum berkuasa dan melanggengkan moral hazard kekuasaan? Jangan takut karena benar. Takutlah karena salah dan lemah dalam berpikir.
* Penulis adalah Antropolog Aceh.
Itu sebabnya kota-kota damai di era megahnya filsuf Yunani disebut Polis atau kota yang berperadaban: kota yang telah dicahayai sistem nilai, kebijaksanaan, dan demokrasi. Akal sehat diberikan ruang seluas-luasnya. Tidak seperti Kota Sparta, para kesatria berotot dan tangkas berperanglah yang berhak menjadi pemimpin.
Di Aceh, kata politik bergerak ke arah ekstrem. Politik di Aceh dekat dengan makna yang berasal dari bahasa Arab, siasat (al siyasah) atau sebuah realitas makna yang mirip politisasi. Politik adalah seni menyerang dan bertahan dari serangan lawan-lawan politik. Politik terbaca sebagai mekanisme rivalitas dalam kompetisi bebas nilai. Pada situasi ini logika kekuasaan tentu lebih berperan dibandingkan akal budi (vernunft).
Realitas menjelang Pilkada ini memperlihatkan pemandangan itu. Setelah sebelumnya sempat mandeg karena Pansus III DPRA tak rela mekanisme calon independen masuk dalam proses demokrasi lokal ini, kini Komisi Independen Pemilihan (KIP) membuat sebuah terobosan yang sayangnya malah menerabas nilai-nilai, baik regulasi, asas demokrasi, dan juga rasionalitas.
Pertama, keberanian KIP berbeda sikap dengan DPRA dengan dalih independen dan menjunjung tinggi konstitusionalisme, ternyata tidak juga konstitusional dan terkesan kompromis dengan kepentingan politik tertentu. Menurut Keputusan KPU No.63/2010 yang menjadi salah satu acuan KIP, bongkah waktu yang harus disediakan sebelum hari H adalah 210 hari. Jika penanggalan pemilihan ditetapkan 14 November 2011, maka waktu tidak mencukupi (sehingga muncul istilah “improsedural” dari salah seorang anggota DPRA, istilah yang keliru secara semantik dari bahasa apapun). Jika tidak melanggar prosedur waktu maka khanduri raya harus dilaksanakan pada Desember 2011.
Patokan yang dibuat oleh KIP pun sebenarnya mempercepat proses momentum, karena jika mengacu Pilkada sebelumnya, 11 Desember 2006. Kedua, jadwal Pilkada sebagaimana yang tertuang dalam SK KIP No. 1/2011 bertanggal 12 Mei (namun baru disosialisasikan pada 19 Mei) yang seolah-olah membela status calon independen, sebenarnya hampir pasti sulit diikuti oleh calon independen yang eks-partai politik.
Menurut UU No 11/2006 (pasal 66 (6)) dan Qanun No 7/2006 (pasal 33(c)), anggota parpol tidak dibenarkan menggunakan calon independen kecuali telah mundur dari parpol tiga bulan sebelum pedaftaran calon. Dengan kalender pendaftaran yang telah ditetapkan pada 30 Juli-5 Agustus 2011 maka seharusnya calon independen dari parpol telah mundur paling telat 5 Mei, atau seminggu sebelum KIP mengeluarkan keputusannya. Karena jika tidak, otomatis ia tak dapat mendaftar.
Hal ini sebenarnya bisa disiasati dengan politik cincai dengan partai politik bersangkutan, melalui pembuatan SK tanggal mundur. Namun dengan adanya ego dari partai politik, tentu mereka tak rela ada kadernya maju melalui calon independen, sehingga hampir mustahil calon independen dari parpol akan mendapatkan kattabelletje. Hampir pasti Irwandi dan bupati eks-GAM yang ingin naik melalui calon independen tidak akan mendapatkan SK mundur dari Partai Aceh. Andai pun berhasil memanipulasi atau suap, proses demokrasi ini sudah tercederai sejak ‘azal-nya.
Ketiga, perihal dukungan untuk calon independen sebesar tiga persen merupakan ijma politik yang diambil KIP dari UU PA. Apabila mengacu UU No. 12/2008, dengan jumlah penduduk sebesar 4 juta ke atas, maka calon independen Aceh harus didukung lima persen suara. Ijma tiga persen ini merupakan sikap lex specialis Aceh (pasal 68 UU No.11/2006). Namun hal ini tidak berarti banyak ketika tidak ada proses yang mabrur yang menyertainya. Data acuan KIP adalah “data” Pemda Aceh, yaitu 5.022.715 jiwa, sehingga menghasilkan data dukungan KTP sebanyak 150.681 KTP.
Padahal data BPS berdasarkan sensus 2010, jumlah penduduk Aceh adalah 4,486 jiwa dengan laju pertumbuhan sejak 2005 rata-rata 2,32 persen. Saya melihat data Pemda lebih mirip fakta sulap, mengabaikan saja logika pertumbuhan rata-rata pertumbuhan, dan, “abrakadabra”, dalam rentang kurang setahun bertambah lebih 12 persen. Hanya ada dua “kemungkinan”: masa reproduksi pasangan muda Aceh seperti kelinci atau terjadi migrasi/transmigrasi besar-besaran ke Aceh-dua kemungkinan seperti mengharap melihat kereta kencana di atas awan.
Padahal di sini diperlukan ijtihad yang progresif, apakah yang dimaksud “penduduk” dalam peraturan itu? Sejarah demokrasi menunjukkan kronologis-nya, bahwa “penduduk” (demos) adalah lelaki perkasa, dengan tidak memasukkan orang tua, anak-anak, perempuan, tawanan perang, dan budak. Tentu pemahaman ini sudah teramat kuno dan mengalami revisi-revisi etis. Dalam filsafat politik modern, penduduk mengacu kepada mereka yang sah memanggul hak-hak kewargaan (citizenship), baik hak ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. Secara praksis pemahaman hak politik penduduk dalam dalam Pilkada ini adalah warga setempat (dengan tera KTP), dengan mengeluarkan para anak-anak, pekerja musiman, ekspatriat, narapidana, pelancong, dan orang gila. Beberapa ide yang muncul mengatakan bahwa pemilih Aceh tak lebih 3-3,5 juta jiwa. Dari jumlah itulah perhitungan pengumpulan KTP dilakukan.
Di sini sikap KIP dipertaruhkan, apakah berani memaksimalkan potensi nalar dan memberikan rasionalitas demokrasi menurut ukuran-ukuran sahih secara prosedural dan substansial? Apakah KIP berani tegak dengan kepala sendiri, dan tidak terjebak auman para politikus yang sedang berupaya membajak demokrasi dan menjadikan Pilkada sebagai momentum berkuasa dan melanggengkan moral hazard kekuasaan? Jangan takut karena benar. Takutlah karena salah dan lemah dalam berpikir.
* Penulis adalah Antropolog Aceh.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar