Klenik Politik

Oleh Teuku Kemal Fasya
http://aceh.tribunnews.com/2014/01/23/klenik-politik

KETIKA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan partai politik peserta Pemilu 2014 dan nomor urutnya setahun lalu (14 Januari 2013), para elite partai-partai politik di Tanah Air berlomba memberikan makna atas nomor yang didapatkannya.


Partai Nasional Demokrat (Nasdem), misalnya, yang mendapatkan nomor urut satu merasa paling bahagia. Mereka menghubungkan dengan mitos-mitos keberuntungan. Bagaimana tidak, sebagai partai baru dan satu-satunya partai yang lolos persyaratan administrasi dan verifikasi faktual, nomor urut satu adalah langkah awal yang baik melaju baik pada pemilu 2014.

Demikian pula Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Presidennya, Luthfi Hasan Ishaaq (LHI), mensyukuri nomor tiga sebagai berkah karena mudah menyosialisasikan ke publik, tinggal mengacungkan tiga jari dengan cara apapun: tiga jari berderet di tengah atau bergaya metal. Sayang keberuntungan nomor urut partainya tidak diikuti keberuntungan dirinya karena ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa hari kemudian.

Partai Golongan Karya (Golkar) yang secara ‘DNA’ adalah partai sekuler pun memistifikasi nomor lima dengan makna simbolisme religius. Dalam sebuah diskusi, Nudirman Munir, menganalogikan dengan rukun Islam dan shalat lima waktu sehari semalam. Partai Demokrat pun begitu. Nomor tujuh yang didapatkannya dianggap angka keberuntungan, terhubung antara mitologi Islam dan Eropa. Dalam Islam angka tujuh sangat sering disebutkan, termasuk penciptaan langit dan bumi. Dalam mitologi Eropa angka tujuh kerap dihubungkan dengan angka keberuntungan (the lucky number). “Partai Demokrat harus mampu membumbung tinggi hingga ke langit ke tujuh,” ujar Nurhayati Ali Assegaf (Kompas.com, 8/7/2013).

Bagaimana dengan Partai Aceh (PA) yang mendapatkan nomor 13 yang dianggap angka sial? Tidak ada komentar dari pimpinan PA, kecuali apologi dari juru bicara partai bahwa nomor itu penuh berkah. Susah kita menerima keberkahan nomor 13, seolah-olah itu menjadi kebenaran aksiomatik. Secara faktual tak ada orang yang sudi menggunakan angka itu secara sukarela. Silakan periksa di seluruh rumah, tidak ada yang memakai angka 13, demikian pula lantai bangunan dan juga kamar hotel.

Ada unsur mistik dan horor yang menggelayuti angka itu. Apalagi kalau angka 13 dihubungkan dengan hari jumat, sempurna sudah kesialan malam itu- meskipun baru terbukti pada serial film lawas The Friday 13th. Bagi saya sebagai orang Melayu, angka 13 bukan angka sial, karena orang-orang tua dulu menyebutkan, “hancur klehar, celaka dua belas”, bukan tiga belas.

Mitos Bahasa
Adalah Claude Levi-Strauss, seorang filsuf antropo-linguistik dan pengusaha pakaian berbahan jins, menyebutkan fungsi bahasa, bukan hanya menyebarkan pesan dan simbol, tapi juga mitos. Bahasa sebagai tanda bukan hanya berperan menghubungkan petanda (signified) sebagai ide untuk memaknai penanda (signifier), tapi juga membelokkannya menjadi bentuk (form) dan konsep (concept). Konsep yang disebutkan di sini tidak berfungsi sebagai makna (signification) pada level pertama bahasa, tapi level kedua, yaitu ketika makna diambil alih, “dirampok”, dan diberikan makna baru, di luar makna denotatif atau kamus.

Itulah yang kemudian disebutkan sebagai mitos. Dalam tradisi di era totem dan tabu, mitos dijadikan bentuk pengawalan moral dan penyiraman pengetahuan masyarakat. Namun jangan salah, masyarakat modern juga mengonsumsi mitos. Contohnya, “mitos tas mahal” Channel dan Hermes yang sudi dibeli oleh para sosialita hingga ratusan juta rupiah. Tas Hermes Ratu Atut Choisiyah yang disita oleh KPK berharga Rp 1,4 miliar. Betapa mitos menggerogoti sistem logika kebahasaan tentang kualitas terbaik, terkuat, paling elegan, dan “ter-paling” lainnya hingga melawan akal sehat.

Dalam politik hal itu juga beroperasi. Terlalu banyak mitos yang kini bergelayut di ruang publik, sehingga menyebabkan masyarakat kehilangan kesadaran, kritisisme, mengonsumsi cerita bikinan dan rekaan, melumpuhkan motif untuk bertindak atas dasar-dasar rasional dan kalkulatif. Politik kita tak kurang kleniknya (political superstition). Orang memilih Partai Demokrat pada Pemilu 2009 karena percaya mitos ampuh anti-korupsi, karenanya PD berhasil mendulang 20,4% suara. Demikian juga keberhasilan PKS menjadi “partai Islam paling mengejutkan” pada Pemilu 2009 dengan meraup 7,8% karena mitos “bersih dan peduli”.

Tak lupa pula di Aceh, kemenangan Partai Aceh (PA) pada 2009, di samping kerja-kerja politik mobilisasi, juga bergeraknya mitos komunikasi, seperti: “Satu-satunya partai yang mengawal perdamaian Aceh; Wareh nanggroe; Miseue kon PA mandum gob, dan sebagainya”. Kemenangan Zaini Abdullah-Muzakkir Manaf pada Pilkada 2012 mengalahkan para incumbent tak lepas dari “klenik 21 janji” yang sangat membius. Apakah bahasa mitos itu perlu menjadi aktual, dalam politik riil tidak penting, karena tujuannya adalah bekerjanya komunikasi klenik dalam membangun “pengetahuan baru” di kepala publik dan menyingkirkan rasionalitas umum. Anti-tesis mitos

Pertanyaannya, seberapa lama sebuah klenik politik itu bisa bertahan? Hal itu tergantung seberapa “rasional”, terbukti, nyaman, dan kuat klenik itu tertanam di hati dan pikiran publik. Namun banyak bukti politik klenik hancur dan tercerai-berai oleh anti-tesis mitos baik dalam praksis-aktual atau dalam bahasa baru.

Awalnya kita terkejut (tapi kini tidak lagi) bahwa klenik anti-korupsi Demokrat hancur oleh mantra pembersihan korupsi KPK. Demikian pula klenik bersih dan peduli PKS nampaknya tidak berhasil mempertahankan prestasi elektoralnya pada pemilu 2014 akibat kasus impor sapi dan LHI. Dari hasil survei terakhir Kompas yang dirilis pada 7 Januari lalu misalnya, mitos dan takhyul politik yang selama ini menjadi latar depan partai-partai politik tersebut tidak lagi mencengkeram pikiran publik. PD kini meluncur menjadi partai nomor empat (7,2%), sedangkan PKS menjadi partai yang ditinggalkan dua pertiga pemilihnya (2,3%).

Sayang, banyak survei yang dilakukan selama ini tidak melibatkan partai politik lokal di Aceh. Kita tidak mengetahui seberapa kuat dan seberapa besar persentasi PA pada Pemilu 2014 ini. Sebagai the rulling party, PA tentu mengalami proses “denaturalisasi mitos” dan delegitimasi politis ketika dianggap gagal membahasakan kepentingan publik Aceh secara luas.

Publik tentu merekam setiap tingkah-polah para politikus PA di dalam atau di luar parlemen, sejauh mana bermakna untuk rakyat atau untuk politik perkauman. Publik tentu sedang mendedah mitos perdamaian, apakah cukup rasional? Ataukah bisa bergerak lebih jauh lagi seperti janji-janji kampanye yang disampaikan Zaini-Mualim: Menuju Aceh yang sejahtera dan berdaulat?

Ataukah, secara faktual Aceh masih provinsi kecil-medioker yang dalam banyak hal tak bisa “merdeka” dari Medan sekalipun? Tapi percayalah, klenik politik akan kalah oleh rasionalisasi politik dan politik empiris. Sejarah sudah mencatat berulang-ulang, di banyak tempat dan waktu.

* Teuku Kemal Fasya, Dosen Antropologi Politik. Email: kemal_antropologi2@yahoo.co.uk