OLEH ILHAM SAPUTRA, S.Sos, Mahasiswa Prodi S-2 Ilmu Politik Universitas Indonesia, melaporkan dari Jakarta
Pemerintah Selandia Baru sejak tahun 2020 telah mengambil langkah-langkah berani untuk menghentikan laju penyebaran Covid-19. Perdana Menteri Jecinda Ardern memimpin langsung pengambilan keputusan cepat dan tepat dalam menganggulangi wabah Covid-19.
Selandia Baru memiliki waktu yang singkat untuk melaksanakan rencana kebijakannya sebelum pandemi tiba di negara itu dengan kasus Covid-19 pertama pada 28 Februari 2020. Selandia Baru memiliki pilihan utama kebijakan penanganan pencegahan Covid-19 dengan pendekatan eliminasi. Eliminasi penyakit telah diterapkan pada berbagai penyakit menular pada manusia dan hewan, meskipun sering kali diperlukan vaksin yang efektif.
Selandia Baru menerapkan strategi eliminasi secara resmi pada 23 Maret 2020. Secara khusus, ada pelajaran yang dapat dipetik dari strategi eliminasi campak dan rubella meskipun dengan perbedaan bahwa kita belum memiliki vaksin yang efektif untuk Covid-19 pada tahun 2020.
Pengalaman masa lalu telah mengajarkan Selandia Baru bahwa ada tiga faktor yang penting untuk keberhasilan eliminasi: 1) sistem surveilans epidemiologi dan laboratorium yang berkinerja tinggi; 2) sistem kesehatan masyarakat yang efektif dan adil yang dapat memastikan pemberian intervensi yang tinggi secara seragam ke semua populasi, termasuk kelompok yang terpinggirkan (dalam hal ini intervensi difokuskan pada diagnosis, isolasi kasus, dan karantina kontak daripada vaksin); dan 3) kemampuan untuk mempertahankan program nasional dan memperbarui strategi untuk mengatasi masalah yang muncul.
Strategi komunikasi yang terkoordinasi dengan baik untuk menginformasikan kepada publik tentang langkah-langkah pengendalian dan tentang apa lakukan jika mereka menjadi tidak sehat, dan untuk memperkuat pesan promosi kesehatan yang penting.
Namun, penguncian (lockdown) memiliki biaya sosial dan ekonomi yang besar. Kemungkinan besar menjadi sangat sulit bagi mereka yang sumber daya ekonominya paling sedikit. Tanggapan pemerintah mencakup berbagai intervensi untuk mendukung kelompok-kelompok ini, termasuk paket dukungan ekonomi utama dan pemberhentian sementara kenaikan sewa hunian.
Perdana Menteri Jecinda Ardern meyakinkan warganya untuk “Bersatu Melawan Covid-19” dengan berulang-ulang menyebut negaranya sebagai sebuah “tim yang terdiri atas lima juta (our five million team).” Cara ini telah membantu memenangkan dukungan publik untuk penutupan Selandia Baru. PM Jecinda Ardern telah membuktikan bahwa untuk mengatasi krisis, pemimpin harus mengindahkan saran ilmuwan.
Kepercayaan PM Jecinda Ardern pada ilmu dan teknologi memberi sumbangan besar bagi keberhasilan penanganan Covid-19. Baker menegaskan, PM Ardern mengikuti saran ilmuwan sebagai ‘exit strategy’ terhadap Covid, seperti penguncian negara secara penuh, tidak membuka sekolah, tidak ke tempat bekerja, tidak melakukan pertemuan sosial, memakai masker, dan pembatasan perjalanan, dalam mengontrol penyebaran Covid.
PM Ardern menyampaikan pesan-pesan kepada warganya melalui briefing harian secara komunikatif dengan memperkenalkan konsep-konsep yang membantu rakyatnya menjadi lebih tenang, seperti konsep “bubble”, untuk membuat rakyat tetap tinggal di dalam rumah.
Efektivitas kepemimpinan PM Ardern menunjukkan tingginya tingkat ‘good governance’ di Selandia Baru. Keberhasilan negara itu menghadapi pandemi, selain karena kepemiminan efektif PM Ardern, juga didukung berbagai elemen nasional. Pejabat senior, di bawah pimpinan Dirjen Kesehatan, Dr Ashley Bloomfield, tampil mengesankan di masa krisis (Duncant 2020).
Para menteri dan pejabat publik juga bekerja sebagai tim solid. Jajaran pemerintah, mulai dari perdana menteri hingga stafnya di tingkat yang lebih bawah, seperti pegawai negeri dan petugas kesehatan, mereka bekerja sepanjang waktu untuk mendukung upaya nasional. Mereka memainkan peran penting dan menunjukkan kekompakan, termasuk sistem politik, layanan publik, pakar kesehatan, kaum oposisi, dan sebagian besar hampir 5 juta penduduknya.
Bahkan pihak oposisi memberi masukan kritis kepada pemerintah dalam merespon krisis tersebut. Sekalipun terdapat perbedaan pendapat pada awalnya, tetapi mereka menghindari silang pendapat yang bertujuan untuk mencari keuntungan masing-masing. Pihak oposisi bahkan mendukung keputusan PM Ardern yang memutuskan untuk memotong anggaran sektor publik sebesar 20% untuk masa enam bulan ke depan.
Pada 8 Juni 2020 Selandia Baru menyatakan kemenangannya (jumlah kasus positif 0) melawan wabah Covid dengan melonggarkan jarak sosial dan fisik, sampai pada level 1 (setelah 10 minggu penguncian). Tahun 2021, tepatnya 17 Agustus, PM Ardern kembali me-lockdown Selandia Baru setelah temuan satu kasus positif varian Delta. Hingga 27 September 2021 Selandia masih menerapkan penguncian nasional level 4. Sejak satu bulan penguncian nasional dilakukan total sudah ada 1,177 kasus positif varian Delta dengan jumlah kasus positif baru 12.
Cara Indonesia
Jika kebijakan PM Arden dibandingkan dengan kebijakan pencegahan sebaran Covid di Indonesia, maka terdapat perbedaan besar dalam menangani Covid sebagai pandemi. Pada 15 Maret 2020 Presiden Jokowi menyampaikan pidato mengenai arahan bekerja dari rumah, beribadah di rumah, dan belajar online (bagi pelajar dan mahasiswa). Presiden juga menjelaskan tentang mekanisme pemberian bantuan ekonomi untuk kelompok yang bekerja harian dan kelompok terdampak (PHK) akan dilaksanakan selama masa kerja dari rumah.
Tidak ada ucapan mengenai lockdown. Presiden Jokowi sendiri telah berkomunikasi dan meminta arahan WHO. Jokowi mengatakan hasil komunikasi dirinya dengan WHO adalah Indonesia tak perlu melaksanakan lockdown nasional. Pertimbangannya saat itu bahwa ekonomi Indonesia dalam keadaan tidak siap untuk menerapkan sistem eliminasi seperti Selandia Baru. Lockdown mengharuskan Pemerintah RI memenuhi kebutuhan ekonomi karena banyak sektor yang tidak bisa bekerja dari rumah, contohnya pekerja harian.
Pada 31 Maret 2020 Jokowi menyampaikan pidato mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang kurang lebih berpinsip ‘suppression’ jika kita mengacu pada konsep yang diajukan oleh Witton. Ini adalah ‘soft lockdown’ dengan masih memperbolehkan sektor strategis seperti listrik, telekomunikasi, bahan makanan, mineral gas bekerja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, untuk pemenuhan kebuuhan ekonomi kelompok terdampak pemerintah mempersiapkan bantuan sosial berupa sembako.
Jika mengacu pada perundang-undangan, maka undang-undang yang adalah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. PSBB juga berasal dari Pasal 59 UU Kekarantinaan Kesehatan. Jika pemerintah mengambil pilihan lockdown atau karatina wilayah maka yang digunakan adalah Pasal 53 hingga 55. Persoalan terdapat di Pasal 55. Di mana pada Pasal (1) disebutkan Selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Adapun untuk konteks pelaksanaan teknis aturan karatina wilayah dan distribusi bantuan di Pasal 2 disebutkan tanggung jawab penyelenggaraan kekarantinaan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah dan pihak yang terkait. Hal ini yang membuat Pemerintah RI tak memilih opsi elemination atau lockdown, melainkan suppression atau PSBB. Indonesia yang secara geografis kepulauan tak bisa menghentikan ‘supply and chain’ perdagangan dan pasokan kebutuhan pokok. Hal ini akan membuat daerah di luar Pulau Jawa kesulitan memenuhi kebutuhan yang didistribusikan dari Ibu Kota.
PSBB kembali diulangi pada saat 3 Juli 2021 varian Delta masuk dan menyebar dengan sangat cepat di Indonesia. Bedanya, pemerintah mengganti istilah dengan PPKM. Dari kedua pelaksanaan ‘suppression’ tersebut, memang terbukti dapat mengendalikan penyebaran ke titik minimal. Akan tetapi, kekurangannya adalah Indonesia tak pernah mencapai titik ideal seperti di gelombang pertama (8 Juni 2020) Selandia Baru mencapai 0 kasus positif atau bebas pandemi Covid-19. Yang kedua adalah pelaksanaan PSBB berlarut-larut bahkan hingga berjumpa dengan PPKM. Berbeda dengan lockdown terukur Selandia Baru yang didasari target 0 jumlah kasus sehingga tahu kapan harus mengakhiri sebuah lockdown.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar