Oleh Agus Fianuddin, SHI, ST, MA , Praktisi Perbankan
https://aceh.tribunnews.com/2021/10/29/qanun-lks-gebrakan-bank-syariah?page=all
Isu revisi Qanun LKS Aceh bahkan menggugat ke Pengadilan Negeri terhadap beberapa bank konvensional agar tetap membuka kembali kantor operasionalnya di Aceh telah memancing perhatian banyak pihak. Tidak hanya dari kalangan akademisi, melainkan mahasiswa, LSM antikorupsi, praktisi hukum, dan berbagai lapisan masyarakat angkat suara terkait isu ini.
Kekesalan dari masyarakat dan para akademisi guna menentang upaya revisi qanun tersebut memuncak. Seakan-akan penolakan ini mencerminkan begitu besar harapan masyarakat terhadap implementasi qanun LKS ini.
Upaya revisi/penundaan pelaksanaannya dianggap sebagai salah satu bentuk keengganan dalam menerapkan sistem syariah di Bumi Serambi Mekah ini. Ada analogi yang mengatakan bahwa saya hanya menabung saja jadi tidak kena riba, sama halnya dengan asumsi bahwa saya tidak makan daging babi tapi cuma kuahnya saja atau saya hanya main-main ke area lokalisasi saja tapi tidak berzina, dan seterusnya.
Orientasi profit dan investasi, seolah-olah menjadi justifikasi bahwa bank syariah tidak bisa mengakomodir hal tersebut dan menyebabkan profit dan investasi akan menurun bahkan hilang. Peristiwa hari ini sama halnya ketika Bank Aceh dikonversi menjadi Bank Aceh Syariah dengan ditakut-takuti bahwa laba bank akan turun, masyarakat akan panik, pertumbuhan ekonomi Aceh melemah, dan semua hal tersebut tidak terbukti sampai sekarang.
Hal ini dapat dilihat dari kehadiran Bank Syariah Indonesia yang digagas oleh menteri BUMN Erick Tohir, bukan hanya sebagai kekuatan baru dalam menopang ekonomi di Tanah Air, melainkan juga sebagai “raksasa” yang akan bersaing secara global. Jumlah aset Rp 214,6 triliun, modal inti lebih dari Rp 20,4 triliun, karyawan lebih dari 20 ribu orang, dan jumlah cabang yang mencapai 1.200 kantor dengan 1.700 jaringan ATM adalah infrastruktur yang sangat memadai untuk menjawab seluruh ekspektasi dari masyarakat selama ini agar lahirnya suatu bank syariah yang bisa bersaing dengan bank konvensional yang lebih besar.
Pertolongan Allah
Perlu diingat bahwa ketika suatu kaum atau daerah yang ingin menegakkan nilai-nilai keislaman maka akan ada pertolongan Allah yang menyertainya. Hal ini dapat dilihat dalam Alquran surat Al A’raf ayat 96 yang berbunyi: Sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa (taat menegakkan syariat islam) pasti Allah akan mendatangkan untuk mereka kesejahteraan dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka ingkar akan syariat-Nya (mendustakan ayat-ayat Allah) maka Allah timpakan pada mereka banyak kemalangan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.
Prinsip dari ayat di atas telah dijadikan role model dan kebijakan oleh Nabi Muhammad dalam membangun dan memberdayakan negara Madinah menjadi luar biasa maju, padahal Madinah banyak dihuni oleh berbagai macam suku dan agama ,dan berubah total menjadi negara yang adil, makmur, damai dan aman.
Institusi sistem keuangan syariah yang diasaskan pada Qanun LKS no 11 tahun 2018 bersifat lex specialis derogate lex generalis dan ini kekhususan sehingga tidak dapat diganggu gugat melalui mekanisme perundang-undangan nasional. Spirit menjauhkan dosa riba ini yang harus disampaikan kepada stackholder yang ada di Bumi Serambi Mekah dan masyarakat tentu harus mendukung secara moril terhadap usaha apapun yang dianggap urgent dan harus dilakukan agar penegakan institusi keuangan syariah dalam provinsi Aceh dapat terlaksana dengan sempurna.
Dalam qanun tersebut dijelaskan juga bahwa masyarakat yang beragama Islam di Aceh wajib bertransaksi dengan bank syariah. Ini menunjukkan bahwa masyarakat diarahkan agar bertransaksi dengan bank syariah, artinya bank konvensional tidak akan bertahan lama dan pelan-pelan akan tutup dengan sendirinya.
Oleh karena itu, jangan karena ada ketidaksukaan segelintir orang, maka penerapan Qanun ini ditunda pelaksanaannya. Jika hal tersebut terjadi maka harkat dan martabat rakyat Aceh yang memiliki sejumlah perguruan tinggi dan lembaga MPU akan hina di mata orang di luar Aceh, dan hinanya diri kita sendiri di sisi Allah yang telah memberi banyak kenikmatan untuk kita semua.
Jika ada peraturan yang sudah disahkan dan memiliki kekuatan hukum tetapi masih bisa diubah-ubah dengan mudah oleh kepentingan sekelompok orang, maka bukan tidak mungkin para investor akan enggan untuk berinvestasi di Aceh pada masa yang akan datang.
Telah banyak berkorban
Di sisi lain, seharusnya pemerintah konsisten terhadap produk hukum yang telah dibuat dan disahkan serta harus dijalankan, karena proses mekanisme lahirnya qanun tersebut tidak semudah mengikuti hawa nafsu pihak tertentu yang ingin menghancurkan marwah masyarakat Aceh di mata dunia.
Padahal Lembaga Keuangan Syariah sudah banyak berkorban dalam proses konversi ini, baik waktu, tenaga, dan biaya. Qanun LKS ini sudah final dan seandainya dipaksakan untuk tidak diterapkan karena darurat harus terlebih dahulu meminta persetujuan dan pendapat ulama, dalam hal ini MPU Aceh.
Seharusnya kita bersyukur karena para stakeholders yang ada di Aceh ini sudah mau menjauhkan umat dari riba.
Pembentukan qanun ini juga tidak serta merta terwujud dengan sendirinya, tetapi lewat sebuah penjaringan aspirasi masyarakat. Semua elemen dilibatkan, terutama lembaga keuangan termasuk perbankan, pro kontra pasti ada dalam proses pembentukan tetapi akhirnya semua sepakat untuk mengimplementasikan qanun tersebut di Aceh.
Penerapan qanun ini dapat memberi inspirasi bagi daerah lain dan Aceh sebagai penggerak mula atau pelopor dalam konversi tata kelola sistem keuangan daerah dari konvensional menjadi syariah dapat tersenyum indah sebagaimana yang telah dilakukan Bank Aceh Syariah, sehingga banyak Bank BPD di daerah lain yang mengikuti perubahan tersebut.
Allah juga telah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman bahwa jika mereka mau menolong agama Allah dengan berjihad di jalan-Nya dan mengikuti hukum-hukum-Nya, maka Dia akan menolong kamu dalam melawan musuh dan meneguhkan kakimu di medan perang (surat Muhammad ayat 7).
Dalam kondisi seperti ini, diharapkan semua pihak merapatkan barisan agar memberikan masukan yang benar kepada pemerintah untuk tetap konsisten menjalankan regulasi LKS ini tepat pada waktunya.
Mari bersama-sama berjuang untuk syariah dan satukan barisan demi tegaknya syariah. Sisa waktu masih ada beberapa bulan lagi tepatnya pada 04 Januari 2022, dan seharusnya pemangku kekuasaan mengimbau kembali agar lembaga keuangan perbankan dan nonbank segera menyesuaikan diri dengan aturan qanun, dan bukan memperpanjang tenggat waktu atau malah membatalkannya. Apalagi sudah selesai proses konversi beberapa bank BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia.
Terdapat adagium yang sering kita dengar di dalam berdemokrasi yaitu vox populi vox dei yang artinya suara rakyat adalah suara Tuhan. Rakyat telah menunjukkan penolakan terhadap upaya revisi tersebut, maka harus dihargai sebagai penyampaian kehendak Rab Ilahi dan berhentilah karena rakyat bersama dengan Tuhan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar