Persoalan rivalitas adalah sebuah sunnah ketika memilih, maka wajar jika kontestasi kemudian menumbuhkan semangat untuk menang. Kondisi inilah yang membuat politik menjadi rapuh, rentan friksi, disparitas antar kelompok yang mudah disulut oleh gesekan yang sederhana sekalipun.
Persoalan menjadi makin kompleks, karena politik seringkali memilah kelompok menjadi kawan atau lawan, koalisi atau oposisi, nasionalis atau agamis. Kita bahkan familiar dengan adagium; “menyoe kon ie leuhob, menyoe khon geutanyo gob” yang menunjukkan bentuk pemilahan karena musabab perbedaan pandangan politis tersebut.
Berbagai aktifitas normal bisa menjadi rentan, peristiwa biasa bisa menjadi peristiwa politis, apalagi jika kemunculan kasus tersebut bertempat di media social (medsos) yang sebarannya sangat luas dan menjangkau semua kalangan, termasuk kelompok rentan yang berlatar belakang perbedaan kepentingan politik tadi. Kasus Inilah yang sedang dialami oleh Ustad Abdul Somad ( UAS) seorang dai milenial yang popularitasnya menjulang di medsos. Fenomena ini bisa menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak yang berkepentingan dengan dakwah, baik yang tradisional, apalagi yang berbasis medsos. Inilah salah satu konsekuensi yang harus diwaspadai oleh para dai ketika berdakwah dalam situasi dan kondisi tahun politik.
Begitupun bukan tidak mungkin para dai tradisional juga akan terkena imbas atas muatan materi dakwah dan audiens yang dikunjunginya, karena inti persoalan yang sensitif di tahun politik, adalah muatan politisnya yang dianggap dapat menimbulkan perbedaan pendapat antar kelompok masyarakat. Apalagi ketika dai telah masuk dalam “barisan politik”, menjadi medium pengantar pemenangan kelompok alias menjadi dai partisan.
Persekusi atau popularitas
Sempat berkembang diskursus terkait kemunculan kasus UAS tersebut. Sebagian publik melihat kemungkinan kasus ini sebagai persekusi, bentuk intimidasi atas rencana kunjungan dakwah UAS di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Prasangka tersebut muncul karena dugaan persoalan pilpres, terutama paska kemunculan namanya menjadi salah satu kandidat yang moncer sebagai balon wakil presiden.
Publik lainnya, melihat kemungkinan ‘persekusi’ ini berkaitan dengan performance-nya yang menimbulkan kecemburuan popularitas atas sebaran dakwahnya yang tidak terbendung. Lainnya berpendapat soal muatan materi dakwah, yang mungkin terdistorsi dalam tayangannya dakwahnya di medos, sehingga menimbulkan salah persepsi. Lebih ekstrim lagi ada pihak yang menilainya karena faktor cacat nasionalisme, UAS dianggap anti Pancasila, tidak nasionalis.
Jika faktor tersebut menjadi ukuran, dai kondang tersebut sudah mengisi tausiah dalam rangka ulang tahun MPR atas undangan resmi ketuanya, demikian juga undangan dari wapres. Sehingga ukurannya sudah sangat Indonesia dan semangat nasionalismenya bisa dibuktikan. Pencarian solusinya adalah mengerucutkan kasus, dan kemudian memastikan titik kulminasi masalahnya. Apa langkah progresif yang mesti dilakukan agar barisan rakyat tidak terpecah-belah. Jika karena faktor etika berkunjung (ewuh pakewuh, adab sopan santun, berizin ketika memulai aktifitas), faktor heterogen atau beragamnya organisasi Islam yang ada, maka harus diluruskan. Namun jika terbukti benar sebagai intimidasi atau persekusi, maka tindak lanjut penyelesaian masalah bisa masuk ke ranah hukum. Karena jika telah dilaporkan oleh ‘korban’ namun tidak ditanggapi, maka pihak DPR, MPR dan publik bisa menagih penyelesaiannya, karena telah memiliki dasar membawanya ke ranah hukum.
Namun jika pangkal masalahnya terbukti sebagai ‘cuitan’ tanpa dasar, karena kurang pertimbangan, dan kemudian menimbulkan kegaduhan yang diawali di medsos lalu menyebar ke permukaan, maka harus dihentikan disertai klarifikasi dan permohonan maaf. Dalam wilayah ini, pihak otoritas yang membawahi aktifitas dakwah, tidak akan melakukan pencekalan, namun hanya pembinaan dai. Dakwah dan wawasan dakwah memiliki etika, metode dan aturannya sendiri. Tanggungjawab berdakwah kembali kepada masing-masing pribadi dai, apalagi jika tujuannya sekedar mencari popularitas dan sensasional belaka. Salah-salah justru akan terjerembab ke ranah hukum, karena menyebabkan konflik sosial politik.
Dakwah dan maslahah
Persoalan kepentingan yang berseberangan, bisa membuat kebenaran menjadi serba salah, begitu juga sebaliknya. Begitupun dalam konteks dakwah, materi yang disampaikan sekalipun benar, juga harus maslahah. Meskipun sebuah kebenaran sudah disampaikan, namun jika tidak berfaedah, maka kebenaran tersebut menjadi tidak ada manfaatnya.
Konten dakwah yang benar, akurat dan lengkap (BAL) adalah pertimbangan yang kukuh harus dipegang pendakwah. Konten dakwah yang mestinya untuk fastabikul khairat (menyampaikan pesan kebenaran), malah bisa menjadi bom waktu yang memicu perpecahan antar kelompok masyarakat. Karena selain faktor materi, suara juga harus didukung faktor lain dalam wujud komunikasi yang ideal, agar memiliki pesan dua arah, termasuk pesan emosi yang bisa ditunjukkan secara riel dalam wujud dakwah visual. Persoalan yang dianggap sederhana ini dapat menimbulkan salah paham.
Multitafsir dapat muncul ketika komunikasi yang terbentuk, terdistorsi karena salah satu faktor, misalnya emosi. Inilah mengapa untuk mengatasi ‘kekurangan’ wujud komunikasi dalam dunia maya harus disertakan emoticon. (simbol yang dapat mewakili wujud emosi si pemberi berita kepada si penerima berita). Hal ini penting karena wujud paling dominan dalam komunikasi yang dapat menyampaikan pesan secara benar adalah emosi (mimik, gerak, intonasi) si pemberi pesan yang riel.
Maka dalam konteks dakwah di medsos, berbagai kebijakan dilekatkan karena ukuran dakwah selain mencari pahala dari sajian materi dakwah dan nilai monetisasi (ukuran komersial via medsos), harus memenuhi beberapa kriteria penting. Materi dakwah harus dikaji secara sistematik, tidak hanya mengacu pada produksi media namun juga proses perluasan melalui konten media yang didistribusikan, diterima dan dikonsumsi oleh audiens yang telah diregulasi oleh Negara, tujuannya untuk mengeliminir salam paham (salah persepsi) dalam menyikapi sebuah persoalan, apalagi persoalan sensitif agama. Tentu kita ingat bagaimana, penggunaan ayat Al-Qur’an sebagai materi kampanye, dapat menjadi bumerang yang bisa menjatuhkan seorang politisi atau siapapun yang mempolitisirnya. Misalnya, memenggal ayat Al-Qur’an untuk membenarkan visi politik kelompok tertentu atau justru menjatuhkan dan membenturkan kelompok lainnya.
Berbeda halnya jika ‘dakwah’ yang dimaksud memang diperuntukkan untuk memenangkan sebuah kelompok politik, maka sah-sah saja menunjukkan sisi ‘narsis’ kelompoknya sendiri. Selama tidak berghibah mengkambinghitamkan kelompok lawan politisnya, karena wujud sebenarnnya adalah kampanye, lebih tepatnya ‘kampanye berbaju dakwah’. Maka tak heran jika sebuah partai politik mengajak partisan dan partai koalisi pendukungnya menggelar tabligh akbar, zikir akbar. Selama masih dalam koridor ‘dakwah’ yang santun dan meuadab, maka semuanya boleh saja, namun jangan juga menjual agama untuk kepentingan politik un sich. Kompromis untuk kampanye, tapi implementasi nilai-nilai Al-Qur’an yang universal, nihil-nol besar! . Waspadalah, bisa tidak berkah itu! [hans-2018]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar