Bahwa setiap partai harus meninjau kembali pola distribusi dan alokasi orang untuk menjadi bakal calon legislatif (bacaleg) andalannya. Pendekatan rekruitmen berbasis struktur sosial tradisional yang masih dominan harus digantikan dengan mekanisme keorganisasian modern. Pola ini akan memutus rantai jalur kekerabatan, politik patron-client dan modus transaksional yang membuat partai selalu ‘menabrak’ aturan.
Fenomena gugurnya caleg dalam tes mampu baca Al Qur’an adalah sebuah ironi dalam konteks kesyariatan kita. Meskipun mungkin terlalu dini mengganggap ini sebagai sebuah kegagalan kita melaksanakan syariat. Ada dua konteks persoalan berbeda antara kegagalan bersyariat dan kegagalan bacaleg tidak bisa mengaji, mungkin lebih tepat dialamatkan pada ‘kegagalan’ partai mempersiapkan kadernya.
Persoalan ini mirip dengan kajian Bassam Tibi, seorang ilmuwan politik Universitas Goethe Frankfurt, dalam memahami Islam dan Islamisme yang belum menemukan titik temu. Basis argumentasinya, setiap orang yang mengaku sebagai Muslim dan kemudian menjalankan keyakinanannya, adalah sebuah keharusan dan keniscayaan yang mesti dilakukan. Sementara ketika melakukan kesalahan, maka kembali kepada persoalan dasar individunya bukan pada inti ajaran yang dianutnya. Karena Islam adalah sebuah ajaran dan nilai kebaikan yang universal, sehingga ‘kesalahan’ penganutnya adalah persoalan lain di luar inti ajaran tersebut. Artinya kesalahpahaman dalam menjalankan nilai-nilai ajaran Islam juga tergantung dari cara pandang masing-masing penganutnya, bukan karena kesalahan ajaran Islam itu sendiri.
Salah Siapa?
Kembali pada persoalan bacaleg tadi, jika seorang bacaleg tidak mampu mengaji, sesungguhnya adalah kelemahan individu. Karena sebagai pribadi Muslim, mengaji adalah sebuah kemampuan ibadah dasar yang harus dikuasai. Kemampuan membaca Al Qur’an juga berkaitan dengan kemampuannya menjalankan syariat lainnya seperti shalat, puasa dan haji yang semuanya memiliki prasyarat kemampuan kita memahami bacaan Al-Qur’an. Menjadi logis jika ada pendapat yang mengatakan bahwa ketidakmampuan bacaleg mengaji bukan mutlak urusan partai tetapi lebih kepada urusan personal. Ketika berkomitmen menjadi caleg sebuah partai, maka prasyaratnya harus dipenuhi, termasuk Qanun nomor 3 tahun 2008 yang mengatur secara jelas caleg di Aceh harus mampu membaca Al Qur’an. Ketika bacalegnya ternyata tidak dapat memenuhi prasyarat, maka kembali pada individunya.
Sementara andil ‘kesalahan’ partai adalah, ketika mekanisme partai sebagai pengusung bacaleg, tidak menjalankan fungsinya menjadi ‘pengingat’, sisi yang diabaikan ketika rekrutmen. Sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah dasar pengkaderannya yang lemah, sehingga hanya kemampuan berpolitik yang menjadi prioritas atau mungkin kemampuan secara ‘ekonomi’, menyumbang mahar yang menjadi ukuran?. Lantas ‘membiarkan’ kadernya lolos tanpa memenuhi persyaratan dan berharap pada dispensasi politis jika memungkinkan.
Fenomena ini mirip dengan pencalonan bacaleg yang terlibat korupsi, meskipun dengan jelas Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 telah menetapkan prasyarat bacaleg napi korupsi tidak diperbolehkan mencalonkan diri. Realitasnya beberapa partai menjadi ‘pemberontak’ dan tetap mencalonkan caleg bermasalah tersebut, padahal dijamin KPU tak akan lolos verifikasi pencalonan.
Ketika qanun nomor 3/2018 dijalankan secara ketat, ini menjadi pertanda baik. Sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Majelis Permusyaratan Ulama (MPU) Aceh Tengku Faisal Ali, ketika kemampuan mengaji seorang bacaleg minus, menurutnya fenomena ini sangat memalukan dalam konteks keAcehan. Kekuatirannya cukup beralasan ketika harus dikonfrontir dengan pertanyaan berikutnya, bagaimana kelak bacaleg dapat memahami Al Qur’an dan implementasinya dalam urusan politik dan pribadinya?. Hal ini menjadi penting karena sesungguhnya yang menjadi ekspektasi publik adalah, seorang caleg yang tidak saja mumpuni dalam menjalankan urusan perpolitikan, namun juga pribadi amanah. Dalam bahasa ideal mungkin kita menyebutnya ‘Caleg Qur’ani’, atau ‘Caleg Syariah’. Sebuah istilah yang sangat ideal namun juga sarat tanggungjawab. Terutama ketika di level implementasi kerja-kerja membangunnya, harus mengutamakan kepentingan orang banyak dan menafikan segala hal yang bersangkut dengan kepentingan pribadinya.
Membangun Idealisme Baru
Seorang bacaleg yang Qur’ani akan menangis manakala diangkat sumpah menjadi seorang pemegang mandat rakyat, karena teringat akan tanggungjawab dan dosa yang kelak akan ditanggung di Padang Mahsyar atas amanah rakyatnya .Tentu saja ini bersangkutpaut dengan fenomena gugurnya bacaleg, kelemahan pengkaderan atau bisa jadi kelemahan kita dalam menjalankan syariat secara totalitas. Menjadi sebuah kritikan satir menarik ketika pojok serambi dengan jenaka menulis ‘Dalam APBA 2019 bolehlah dialokasikan anggaran untuk program mengaji Paket C’. Sesungguhnya anggaran yang tersedia hanya untuk pelaksanaan tes mampu baca Qur’an bagi bacaleg DPRA yang ditanggung oleh Pemerintah Aceh sebesar Rp. 3,3 Miliar.(Serambi; 25/7/2018).
Fenomena ini menjadi sebuah otokritik yang kongkrit atas berbagai kelemahan yang kita lakukan sendiri. Meskipun jika prasyarat ini kemudian menjadi formalitas belaka, setidaknya seorang bacaleg akan ‘dipaksa’ demi pencalonan legislatifnya mulai mengenal dasar pengajaran agama. Belum lagi jika Peraturan Perundang-undangan atau Qanun mengharuskan setiap bacaleg menafsirkan dan memahami dengan baik filososfi nilai Al Qur’an bagi kehidupan, mungkin akan semakin banyak yang gugur.
Idealisme yang harus dibangun sebagai kosekuensi kesyariatan dan komitmen kepada rakyat adalah memahami Islam itu sendiri secara baik. Minimal ia harus mengaplikasikan internalisasi nilai keIslamannya dan akan lebih menakjubkan jika seorang bacaleg berlaku sebagai ‘Bacaleg Qur’ani’, bertindak dan berpikir dengan rujukan Al Qur’an. Apakah kondisi perpolitikan kita memungkinkan lahirnya bacaleg tersebut?. Muaranya kembali pada komitmen individu dan partai-partai yang kehilangan bacalegnya agar selektif memilih bacalegnya. Mahir berpolitik saja ternyata bukan ukuran satu-satunya.
Sehingga kemampuan bacaleg membaca Al Qur’an bukan semata formalitas namun bisa menjadi ganjalan bagi siapa saja yang menggangap menguasai dasar Qur’an sebagai tantangan kecil yang bisa dinegosiasi. Semestinya kebijakan ini menjadi bukti, Pemerintah Aceh serius dan komit menjalankan setiap aspek, termasuk ibadah, dan juga mua’malah serta Syiasah Syar’iah. Ibadah Duniawi dan Ukhrawi dalam ukuran paling sederhana seperti mampu membaca Al Qur’an dengan benar, berkorelasi positif, setidaknya untuk menangkal bibit buruk para politisi agar tidak bergabung dengan ‘jamaah’ yang salah jalan. [hans-acehdigest2018]
Hanif sofyan Pegiat Aceh Baca Initiative acehdigest@gmail.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar