Eksistensi jaringan ulama dalam kancah politik atau urusan ‘keduniawian’ memang terus berkutat dengan persoalan organisasional yang cenderungan ‘memecah belah’ kesepahaman antar aliran dan kelompok. Sementara sisi intelektualitasnya hampir tak terekspose secara baik. Pemikiran-pemikiran para ulama tidak muncul secara intens dalam bentuk formal-buku atau kitab, begitu juga dalam urusan keagamaan yang menjadi domainnya. Barangkali ini yang menjadi muasal mengapa kajian begitu intensif menyorot hubungan jaringan ulama dalam aspek organisasional.
Dalam rentang kesejarahan ulama Aceh yang panjang, sejak 1939 Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) telah memulai babak keterlibatannya dengan politik, berikutnya 2001 Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) juga berkiprah yang diikuti dengan kehadiran Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) pada 2009. Persoalan mendasar yang kemudian muncul adalah ketidaksamaan visi dalam memandang suatu persoalan, karena perbedaan pemahaman dan aliran, sehingga benturan menjadi salah satu ‘penghambat’ kemunculan sinergisasi antar mereka.
Diluar konteks itu ada kekuatiran keterlibatan terlalu jauh dari urusan spiritualitas akan mengganggu kewibawaan dan kesakralannya. Barangkali ini pula yang mendasari mengapa para ulama ‘menjauhi’ dunia politik yang dipenuhi ketidakpastian, lalu memilih berkonsentrasi di dayahnya. Beberapa tokoh ulama yang mencoba bermain di dunia politik melalui jalur partai dan organisasi menemukan batu sandungan, ketika keistiqamahan keagamaannya diragukan, sementara sisi ambisi politiknya justru lebih menonjol kepermukaan sehingga muncul ‘ulama politikus’ sebagai konsekuensi keterlibatannya dalam dunia politik.
Namun dalam perkembangan terkini perannya makin dibutuhkan, sisi intelektualitasnya diperlukan dalam menyumbang pemikiran bagi kemaslahatan umat, termasuk dalam soal sosial, ekonomi bahkan politik. Sejak lama produk pemikiran para ulama tidak lagi terdokumentasi dengan baik. Barangkali budaya tutur kita yang kuat dibanding budaya tulis dan paradigma matinya keilmuan para tengku karena memposisikan diri hanya sebagai ‘pewaris’ ilmu para Ambiya, menjadikan pemikiran para ulama dalam beragam keilmuan menjadi minim sekali dapat dinikmati oleh khalayak maupun kalangan intelektual lainnya. Pemikiran Abu Panton dalam konteks politik praktis tentang resolusi konflik dan perdamaian di Aceh menjadi salah satu karya yang sangat diapresiasi banyak kalangan, dan diharapkan merangsang para ulama lainnya menuliskan pemikiran, sehingga memperkaya referensi.
Persoalan organisasi sebagai kendaraan politis yang seringkali menjadi benturan sudah menjadi realitas yang jamak. Hingga saat ini belum ada kesepahaman yang menguat antar kelompok untuk memiliki visi yang sama. Hal ini menjadi titik lemah para ulama ketika memasuki kancah politik. Dibutuhkan strategi yang jitu agar keterlibatan ulama dalam politik tidak merubah paradigma menjadi ‘ulama politikus’. Musababnya, dalam pemikiran Ahmad Syafii Maarif, seorang cendekiawan muslim, para ulama seringkali ‘diasingkan’ dari persentuhan dengan fakta sosial, ekonomi dan politik, akibatnya para ulama menjadi gamang menghadapi perubahan dan ‘gagal’ mengemban misinya menuntun perubahan.
Persoalan Umat
Berbagai gesekan politik sebagai bagian dinamika berdemokrasi menyentuh beragam persoalan yang berdampak secara sosial dan ekonomi. Bahkan dalam isu yang sangat sensitif seperti bendera dan lambang, pemekaran wilayah, maupun diranah industri, tambang dan lingkungan secara luas. Dengan panjangnya kesejarahan Aceh yang didominasi peran para ulama mestinya eksistensi ulama juga masuk dalam semua ranah. Minimal kehadirannya menjadi peneduh panasnya suhu politik.
Melalui kendaraan politiknya, para ulama dapat memainkan perannya dalam berpolitik, mungkin akan lebih mudah menyebutnya dengan ‘politik ulama’. Dibutuhkan strategi dan sinergi antar ulama secara oraganisasional agar memiliki kekuatan untuk mendorong dan mempengaruhi berbagai kebijakan pembangunan. Apalagi tak ada data yang komprehensif yang dapat mendeteksi tendensi intelektualitas apa yang tumbuh menjadi trend atau core-nya para ulama sehingga dapat dengan mudah diketahui sumbangan pemikiran kongkret apa yang dapat mempengaruhi berbagai kebijakan dalam penyelesaian kompleksitas masalah pembangunan saat ini.
Keterlibatan ulama melalui kendaraan politik selama ini masih mengandalkan kekuatan mayoritas Muslim-nya yang besar, taken for granted, mayoritas yang sudah datang dari sana-nya. Bukan mengandalkan pada kekuatan platform organisasi atau partai dengan kekhususan yang dapat menawarkan sebuah alternatif solusi program dan kepartaian yang berbeda dengan partai lainnya. Lalu memunculkan rasa skeptis, sebagaimana dikemukakan Nurchalis Madjid melalui Parmusi di tahun 1977; Islam Yes, partai Islam No!.
Banyak pihak yang skeptis dengan keberadaan ulama berpolitik karena ketakutan hilangnya marwah para ulama ditelah ganasnya dunia politik, namun sebagian yang berpikir pragmatis melihat bahwa sudah semestinya para ulama mendapat ruang lebih besar dalam mempengaruhi kebijakan jika hal tersebut menyangkut kemaslahatan umat seluruh nanggroe.
Dimasa lalu ketika peran ulama masih mendominasi sebagian besar kebijakan pemerintahan-para sultan dan sultanah, berbagai prestasi besar muncul sebagai buah berperannya para ulama dalam mempengaruhi kebijakan. Para ulama sekaliber As Sumatrani, Ar-Raniry, Syiah Kuala memberi sumbangsih pemikiran dalam kitab-kitab mereka yang masih dikritisi dan dijadikan referensi hingga saat ini. Seiring waktu peran para ulama mengalami pasang surut, mereka berkecenderungan kembali ke dayah, berkonsentrasi berbagi ilmu dengan para santri dan masuk dalam wilayah yang ekslusif. Sementara urusan ‘duniawiyah’ secara formal ditinggalkan. Ada bias politik yang menakutkan kalangan para ulama yang kuatir kehilangan marwah karena terlalu memburu ‘dunia’. Dalam perkembangannya kemudian urusan sosial, politik, ekonomi mengalami perkembangan yang sangat kompleks, sehingga secara formal para ulama harus masuk lebih jauh dengan kendaraan politik maupun organisasinya agar bisa menjangkau wilayah baru yang akan diresponnya, termasuk penguasaan inti persoalan termutakhir tersebut.
Pola politik ulama harus lebih dinamis, gagasan dan solusi terhadap berbagai persoalan sosial, ekonomi politiknya harus bisa mereflesikan ranah pemikiran para ulama. Apalagi Aceh yang notabene mayoritas muslim dan menjalankan syariat Islam, peran ulama menjadi keniscayaan yang harus didorong tidak lagi sekedar formalitas atau pelengkap penderita. Meminjam kerangka berpikir Ahmad Syafii Maarif, dengan dukungan mayoritas, dan sistem kesyariatan yang menjadi pilihan di Aceh, maka sudah semestinya kita tidak lagi mempersoalkan hubungan para ulama dengan nilai-nilai keIslamannya, keAcehan dan Kemanusiaan. Ketiga konsep ini harus senafas agar solusi yang lahir dari para ulama mampu memberi jalan keluar dari beragam persoalan yang melanda Aceh dan paling krusial ketika gesekan persoalan dikuatirkan akan mengganggu damai Aceh yang sudah kita nikmati saat ini.
Tentu akan menjadi semakin menarik warna perpolitikan Aceh pada 2017 mendatang, ketika barisan ulama muncul melalui kendaraan politik lama, namun dengan platform pemikiran baru yang membawa Aceh menjadi lebih baik. Apalagi Aceh mendatang membutuhkan figur yang tidak hanya kharismatik, namun juga tidak mudah di intervensi, dalam konteks hakikat kejujuran pribadi maupun pemikiran dan gerakan politiknya. [hans-2016].
hanif sofyan,
Program Magister Ekonomi Islam
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
acehdigest@gmail.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar