Menanti Qanun Ketenagakerjaan

Oleh Jabal Ali Husin Sab- Rabu, 29 Januari 2014
http://aceh.tribunnews.com/2014/01/29/menanti-qanun-ketenagakerjaan
MASALAH ketenagakerjaan merupakan masalah klasik sejak timbulnya Revolusi Industri. Masalah ini muncul sejak berkembangnya kapitalisme yang ditandai dengan berubahnya sistem produksiberskala besar. Ditandai dengan lahir dan berdirinya perusahaan-perusahaan yang memberdayakan tenaga kerja dengan jumlah yang besar pula. Sejak berkembangnya kapitalisme, fenomena ini telah melahirkan ketergantungan buruh atas perusahaan. Hal ini telah menimbulkan sebuah gerakan yang menuntut perhatian atas kesejahteraan tenaga kerja dimulai dengan lahirnya serikat buruh sejak abad 19 hingga lahirnya Partai Buruh di Inggris yang lahir dari serikat buruh. Bahkan anggota serikat buruh secara otomatis menjadi anggota Partai Buruh (Franz Magnis-Suseno: 2005). Masalah-masalah perburuhan telah menjadi masalah internasional. Lembaga Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang menangani masalah perburuhan, International Labour Organization (ILO), telah beberapa kali mengeluarkan hasil konvensi yang menjadi kesepakatan negara-negara anggotanya. Beberapa hasil konvensi ILO juga telah diformalkan dalam Undang-undang (UU) Republik Indonesia. Sebut saja UU No.80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi ILO No.100 tentang Pengupahan yang Sama bagi Laki-laki dan Perempuan untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya, UU No.19 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.105 mengenai Penghapusan Kerja Paksa, UU No.21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvesi ILO No.111 tentang Larangan Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan, UU No.21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvesi ILO No.81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan. Beberapa UU tentang ketenagakerjaan hasil dari putusan konvensi ILO lainnya juga mencakup perlindungan terhadap anak, seperti UU No.20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.138 mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja, UU RI No.1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.128 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Selain hasil dari konvensi ILO, beberapa masalah ketenagakerjaan di Indonesia yang berkaitan dengan hak-hak kesejahteraan tenaga kerja juga telah menjadi perhatian sejak lama. Produk regulasi terakhir yang menjamin masalah jaminan sosial ketenagakerjaan, ditambah lagi dengan lahirnya UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Isu ketenagakerjaan Pasca MoU Helsinki, berbagai pihak berusaha menjadikan momentum Nota Kesepakatan Damai ini sebagai landasan untuk mewujudkan Aceh ke depan yang berkeadilan, bermartabat dan sejahtera. Satu isu yang penting untuk diperhatikan adalah menyangkut ketenagakerjaan. Selain telah menjadi agenda internasional, isu ini juga merupakan bagian mendasar yang tidak terlepas dari upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat, khususnya tenaga kerja. Bermacam upaya telah diusahakan oleh berbagai pihak untuk merealisasikan isu-isu ketenagakerjaan menjadi sebuah aturan hukum yang diatur dalam qanun. Naskah Akademik dan draft Rancangan Qanun (Raqan) Tenaga Kerja sendiri telah disusun sejak 2007 lalu. DPRA telah menerima draft Raqan Ketenagakerjaan yang diserahkan oleh Serikat Pekerja Indonesia pada Juli 2012 lalu. Raqan ini memuat sejumlah hal terkait ketenagakerjaan di Provinsi Aceh dan beberapa aturan yang mencakup hak dan kewajiban para pekerja. Isu ketenagakerjaan menjadi penting di Aceh karena ke depan diprediksi akan banyak investor yang menanamkan modal di Aceh. Dampak dari datangnya investor luar ke Aceh haruslah dirasakan oleh para pekerja dengan menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan bagi pekerja lokal serta perlindungan hak-hakyang seyogyanya dijamin oleh qanun. Realisasi raqan ini diharapkan juga mampu meminimalisasi eksploitasi pekerja oleh perusahaan dengan sistem rekruitmen outsourcing yang merugikan pekerja. Perusahaan-perusahaan tersebut juga harus memberi jaminan pasti bahwa upah pekerja disesuaikan dengan upah minimum regional dan memastikan penyediaan jaminan sosial bagi para tenaga kerjanya. Raqan Ketenagakerjaan merupakan raqan yang termaktub dalam proyek legislasi (Prolega) 2012. Entah mengapa, raqan ini tidak kunjung menunjukkan perkembangan dalam pembahasannya sampai sekarang. Menjadi suatu masalah yang perlu digarisbawahi, dari tahun ke tahun DPRA selalu gagal dalam memaksimalkan lahirnya produk legislasi yang sebelumnya telah termaktub dalam Prolega. Beberapa kali pihak komponen serikat buruh dan pekerja telah mengupayakan realisasi raqan ini. Pada pertemuan terakhir dengan Komisi F DPRA yang membidangi masalah ketenagakerjaan, belum ada tanda-tanda draft Raqan tersebut akan dibahas. Seharusnya Komisi F DPRA yang membidangi masalah ketenagakerjaan harus fokus dalam pembahasan ini. Penulis menilai isu ini merupakan isu paling mendasar dan urgen dalam bidang ketenagakerjaan. Harus diprioritaskan Dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, khususnya tenaga kerja, pengesahan Raqan Ketenagakerjaan adalah upaya yang seharusnya diprioritaskan. Dari molornya pembahasan raqan ini, bisa dinilai kelemahan dan kurang seriusnya Komisi F DPRA dalam merealisasikan proporsi kerja yang dibidanginya. Dalam pembahasan produk legislasi, harus ada prioritas dari masing-masing komisi yang patut diutamakan untuk disahkan menjadi qanun. Artinya, tidak ada komisi tertentu yang diistimewakan dan melebihi proporsi dalam penentuan raqan yang akan dibahas di sidang paripurna untuk disahkan. Jangan ada satu komisi yang dinilai lebih rendah perannya dari komisi lainnya. Masing-masing komisi juga harus fokus pada bidang yang menjadi proporsi kerjanya. Jangan sampai konsentrasi kerjanya terpecah dan justru fokus memperjuangkan Raqan yang menjadi bagian bahasan dari komisi lainnya. Hal lain yang harus diperhatikan oleh DPRA khususnya dalam hal pengesahan qanun adalah lebih memerhatikan masukan dari masyarakat ketimbang memprioritaskan kebijakan yang bersumber dari atas. Sehingga, dalam proses penyusunan produk legislasi, benar-benar mengaplikasikan konsep demokrasi secara substansial yang mewakili aspirasi masyarakat. Diharapkan Raqan Ketenagakerjaan ini dapat segera selesai pembahasannya dan sah menjadi qanun. Sehingga dapat menjadi jaminan bagi pemenuhan hak-hak kesejahteraan tenaga kerja. Semoga! * Jabal Ali Husin Sab, Analis Politik IDEAS-ACEH. Email: jabalsab@yahoo.com