Jokowi dan Nasib Politik Aceh

Oleh Teuku Kemal Fasya-Senin, 3 Februari 2014
http://aceh.tribunnews.com/2014/02/03/jokowi-dan-nasib-politik-aceh
UNTUK kesekian kalinya, nama Joko Widodo (Jokowi) muncul sebagai kandidat terkuat presiden 2014 dari persepsi publik. Survei Indo Barometer yang dirilis 27 Desember lalu menempatkan Jokowi sebagai calon tak terkalahkan jika maju sebagai kandidat presiden. Survei dengan 1.200 responden dari 33 provinsi itu menempatkan Jokowi sebagai tokoh dengan tingkat keterpilihan paling tinggi (25,2%), diikuti Aburizal Bakri (10,5%) bersaing tipis dengan Prabowo Subianto (9,7%). Beberapa tokoh lain bisa dianggap pelengkap saja pada pemilu presiden ke depan karena elektabilitas rendah seperti Wiranto (6,1%) dan Megawati (6%). Hasil survei Kompas terbaru yang dirilis 8 Januari lalu semakin menunjukkan Jokowi susah dihadang. Ia mendulang elektabilitas hingga 43,5%, hampir 400 persen dari Prabowo yang menjadi rival terdekat (11,1%) dan lebih 700 persen dibandingkan ketua partainya, Megawati (6%). Survei ini melibatkan 1.400 responden di 34 provinsi. Tak terjangkau Survei di atas termasuk belasan survei yang telah ada sebelumnya menunjukkan Jokowi menjadi jawaban tunggal atas kebuntuan demokrasi elektoral yang selama ini didominasi tokoh politik mapan, tapi memiliki elektabilitas rendah. Jika pesta kali ini tidak melibatkan Jokowi sangat mungkin partisipasi pada Pilpres 2014 akan rendah dan melahirkan resistensi seperti gerakan tidak memilih (golput). Para tokoh selain Jokowi kurang mewakili semangat populisme, lebih lekat dengan simbol elitisisme, kurang merakyat, menang di jargon, terlalu menyibuk diri pada politik citra, dan tidak memiliki gramatologi baik dalam mengartikulasi kepentingan rakyat. Tokoh-tokoh politik lama terbukti lemah membuat terobosan dan miskin keteladanan ketika usia politik mereka di puncak karier. Tokoh-tokoh yang akan bertanding dengan Jokowi (selain Mahfud MD dan Gita Wiryawan) adalah the out of date ones. Telah terbentuk pengetahuan publik bahwa memilih tokoh tua sama dengan menghidupkan borjuisme politik dan meruntuhkan demokrasi substansial. Memang rendahnya partisipasi politik publik tidak saja ditentukan faktor aktor/tokoh tapi juga perilaku dan kinerja lembaga penyelenggara pemilu. Meskipun demikian peran tokoh cukup determinan, akan menggerakkan banyak hal seperti memengaruhi hasil pemilu menjadi berkualitas dan mencerdaskan publik karena akan memilih yang terbaik di antara yang terbaik. Selama ini banyak pihak menuding Jokowi hanya menjadi tokoh “idaman media” (media darling). Tuduhan ini kurang berdasar. Kelebihan Jokowi bukan karena ia adalah “aktor politik” seperti sebagian besar para politikus saat ini. Karakternya yang sederhana menjadikannya tokoh idola baru, menggantikan tokoh yang lebih suka “bersolek-soleh” dengan pelbagai latar depan politik (front stage performance) --memakai istilah Erving Goffman sosiolog Amerika Serikat kelahiran Kanada-- dalam mengaktualisasikan politik. Jokowi mewakili semangat anti-dramaturgi. Karakter publiknya tidak dibuat-buat, seperti watak kesehariannya. Jokowilah, satu-satunya tokoh paling populer, yang mampu menjadikan politik sebagai upaya memenangkan hati rakyat untuk berbahagia dan mendapatkan keadilan secara cepat. Karakter kepemimpinan Jokowi menangani problem publik dengan cara anti-elitisme --diistilahkan Olle Tornquist (2012)-- menjadi model demokrasi popular efektif di tengah masyarakat yang semakin terfragmentasi saat ini. Dalam beberapa hal, demokrasi popular dianggap kurang memiliki strategi manajemen politik, tidak membangun sistem berjangka panjang, dan cenderung memupuk kharimatisme personal. Namun tuduhan diskriminatif itu tidak begitu tepat disematkan kepada Jokowi. Publik memilih Jokowi bukan karena ia pilihan alternatif ketika pilihan utama tidak tersedia, tapi ia adalah “menu utama paling bergizi yang diperlukan rakyat”. Jokowi memenuhi semua kriteria pemimpin demokratis: berintegritas, berempati sosial, manajerial yang mumpuni, dan kompeten. Meskipun Jakarta saat ini belum berubah secara fundamental, langkah Jokowi (dan Ahok tentu saja) telah dianggap luar biasa oleh publik karena tidak bisa dijalankan oleh generasi gubernur sebelumnya selama puluhan tahun. Arah politik Aceh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak membatalkan Pasal 9 UU No.42 Tahun 2008 yang mengatur ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold - PT), menyiratkan bahwa ketentuan itu masih menjadi acuan pada pilpres Juli mendatang. Ketentuan 20% kursi partai politik atau gabungan partai politik di parlemen atau kumulasi 25% suara sah nasional, jelas lebih menguntungkan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) yang dalam banyak survei dianggap berhasil melampauinya. Dalam konteks Aceh, realitas ini jelas kurang menguntungkan bagi Partai Aceh (PA). Sebagai partai lokal paling berhasil di Aceh yang secara lantang mengaku berpatron kepada Partai Gerindra, pilihan membela Prabowo Subianto terlihat kurang taktis jika dihubungkan dengan kandidasi Jokowi. Koalisi “aneh” karena susah mencari runutan historis-politis antara Gerindra dan PA, akan menjadi batu sandungan jika Jokowi dan PDI-P menjadi entitas kekuasaan baru di Indonesia. Namun di sisi lain koalisi itu harus dimaklumi sebagai riil politik bahwa semakin tidak ada lagi darah ideologis parpol-parpol, kecuali hanya cangkir-cangkir kepentingan. Dari pelbagai survei tersimpulkan, jika PDI-P memainkan skenario utama yang diinginkan publik dengan memajukan Jokowi sebagai calon presiden dan bertarung dengan Prabowo, kemenangan ada di tangan Jokowi. Namun skenario akan berubah jika Jokowi tidak dimajukan sebagai calon presiden, maka Prabowolah pemenangnya, dengan syarat ia berhasil mengajak partai-partai lain untuk berkoalisi memenuhi ketentuan PT. Jika Prabowo berkuasa, itu akan menjadi kartu truf bagi Gerindra (sekaligus PA) dalam ruang eksekutif dan hubungan harmonis Aceh-Jakarta, meskipun Gerindra tidak menang pada pemilu legislatif. Kemenangan PDI-P di pemilu legislatif pun akan terasa hambar. Terlihat sampai hari ini skenario kedua masih cukup nyata. Meskipun ketokohan Jokowi terus melambung dan ekspektasi publik semakin meningkat, Megawati sebagai tokoh paling penting di PDI-P belum membuka mata hati mencalonkan Jokowi. Padahal jika Megawati merestui Jokowi sebagai “putera mahkota” PDI-P, akan memengaruhi persepsi publik termasuk membobol kas tabungan politik tokoh-tokoh lain yang sudah lebih dulu mendeklarasikan diri sebagai calon presiden, seperti Prabowo, Aburizal, dan Wiranto. Di sisi lain, ketergantungan yang besar PA kepada Gerindra juga menunjukkan peta politik Aceh masih belum otonom untuk berpisah dengan peta politik nasional, termasuk bagaimana nasib struktur politik di Aceh masih menunggu pertarungan politik di tingkat pusat. Moderasi dan negosiasi kekuatan politik di Aceh masih sangat menentukan konstruksi dan tiang pancang perdamaian dan pembangunan di nanggroe ini. * Teuku Kemal Fasya, Dosen Antropologi FISIP Universitas Malikussaleh (Unimal), Lhokseumawe. Email: kemal_antropologi2@yahoo.co.uk