Aceh dan Kontroversi

Oleh Amrizal J. Prang-opini serambi indoenesia
Rabu, 3 April 2013
http://aceh.tribunnews.com/2013/04/03/aceh-dan-kontroversi

ACEH penuh kontroversi. Banyak peristiwa kontroversi mewarnai sejarah Aceh, ketika menjadi bagian negara bangsa (nation state) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Satu peristiwa paling kontroversial, misalnya, ketika Presiden Soekarno menyatakan Aceh sebagai daerah modal. Pada 1949, ketika daerah lain takluk pada agresi kedua kolonial Belanda, Aceh malah membantu Indonesia melalui para militer, politik, ekonomi, dan membeli dua pesawat sipil menghadapi agresi kolonial Belanda (Nazaruddin Sjamsuddin, 1999:282).  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 2008, kontroversi diartikan sebagai perdebatan; persengketaan atau pertentangan. Selain Aceh, sebenarnya masih ada Papua dan Yogyakarta sebagai daerah (bangsa) yang kontroversi, hal ini dibuktikan dengan status keduanya sebagai daerah khusus dan istimewa. Namun, eksistensi Aceh di dalam nation state, NKRI mempunyai kebanggaan (proudly) tersendiri dibandingkan kedua daerah tersebut. 

 Disharmonisasi
Begitulah, bantuan Aceh kepada Indonesia pada pada 1949 itu, menjadi satu kebanggaan bagi Aceh dan momentum harmonisasi Aceh-Indonesia. Namun, setelah itu disharmonis Aceh-Indonesia terus menjadi kontroversi. Tahun 1953-1962, terjadi pemberontakan DI/TII di bawah pimpinan ulama, Tgk Daud Beureueh, konsekuensi ingkar janji pemerintah terhadap asas negara Islam dan peleburan Provinsi Aceh menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara (Nur El-Ibrahimi, 2001:22). Untuk menyelesaikan pemberontakaan ini, pada 1959, melalui Misi Hardi ditetapkan Keputusan Perdana Menteri RI No.1/Missi/1959, memberi status keistimewaan Aceh, bidang agama, adat istiadat, dan pendidikan. 

Perdamaian Aceh bagaikan api dalam sekam, dua dekade pasca DI/TII, muncul kontroversi lainnya. Pada 4 Desember 1976, dideklrasikan Aceh Merdeka (AM) oleh Muhammad Hasan Ditiro, yang bertransformasi menjadi Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pemberontakan ini lebih radikal, menuntut kemerdekaan Aceh lepas dari NKRI. Tahun 1989-1998 di bawah rezim Orde Baru, Soeharto dan menjadi era paling kelam, ketika Aceh berstatus Daerah Operasi Militer (DOM). Melalui operasi ‘pembersihan’ penduduk dan desa oleh militer bagi yang memberi bantuan logistik kepada GAM (Darmansyah Djumala, 2013:34).  

Pascaruntuhnya rezim Orde Baru, implikasi DOM, pada 8 November 1999 dimotori oleh mahasiswa dan pemuda, diperkirakan sekitar 1,5 juta rakyat Aceh ‘tumpah-ruah’ di Mesjid Raya-Banda Aceh, mengikuti perhelatan kontroversi Referendum dengan opsi otonomi khusus atau merdeka. Selanjutnya, masa rezim reformasi, Presiden Habibie secara legal policy, mengesahkan UU No.44 Tahun 1999, Keistimewaan Aceh: bidang pendidikan, adat, syariat Islam dan peran ulama.

Sementara, era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), pendekatan kebijakan politik pemerintah pusat terhadap Aceh, bertransformasi dengan dibuka ruang perundingan. Dimulai perundingan Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh atau Jeda Kemanusian (2000), difasilitasi oleh Henry Dunant Center (HDC). Selanjutnya, masa Megawati Soekarnoputri, pada 9 Agustus 2001 menambah satu lagi UU No.18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Aceh (UU Otsus). 

Saat itu, pola penyelesaian konflik yang dilakukan pemerintah -- meminjam istilah Darmansjah Djumala-- menggunakan dua pendekatanan sekaligus, yaitu hard power (security approach) dan soft power (perundingan). Melalui kesepakatan Cessation of Hostillities Agreement (CoHA) atau penghentian permusuhan (2002-2003), yang juga difasilitasi oleh HDC. Namun, implikasi gagalnya perundingan CoHA, muncul kontroversi lain, diberlakukannya Darurat Militer (2003) dan Darurat Sipil (2004), dimana banyak korban pihak GAM, TNI/Polri, dan masyarakat sipil dan diduga terindikasi pelanggaran HAM.

Pada 26 Desember 2004 bencana gempa dan tsunami meluluh-lantakan sebagian besar wilayah Aceh dan diperkirakan hampir 150 ribu rakyat Aceh meninggal. Pasca gempa-tsunami inilah di bawah kepemimipnan SBY-JK, Pemerintah dan GAM melanjutkan perundingan, sehingga pada 15 Agustus 2005 dicapai kesepakatan damai MoU Helsinki, yang kembali menimbulkan kontroversi. Sebagian pihak di pusat menolak MoU tersebut, karena dianggap akan menjadi embrio pembentukan negara federasi (Kompas, 16/8/2005).    

Selanjutnya, dibentuk UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Sebagian substansi UUPA memang bermaterikan perihal kontroversi, seperti pembentukan partai politik lokal (parlok), lembaga wali nanggroe, pengelolaan bersama migas, dan dana bagi hasil migas. Selanjutnya, kebijakan administrasi pusat di Aceh memerlukan konsultasi dan pertimbangan gubernur, dana otsus, Badan Pertanahan Nasional menjadi Badan Pertanahan Aceh dan bentuk lambang dan bendera. 

 Kontroversi bendera
Kontroversi terakhir --kemungkinan akan terus berlanjut-- adalah pengesahan Qanun No.3 Tahun 2013 tentang Lambang dan Bendera Aceh. Merupakan, qanun organik atribusi Pasal 246 UUPA, namun benderanya dianggap menyerupai bendera GAM. Sehingga, substansinya dianggap kontradiksi dengan Pasal 6 ayat (4) PP No.77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, disebutkan: desain logo dan bendera daerah tidak boleh sama dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam NKRI.

Pro-kontra pengesahan qanun ini, menurut saya implikasi perbedaan interpretasi (penafsiran) norma hukum dalam MoU Helsinki (poin 1.1.5), UUPA (Pasal 246) dan PP Lambang Daerah. Secara yuridis formil dari tiga dasar tersebut dapat dipastikan Aceh berwenang membuat bendera sendiri. Sehingga, tidak ada alasan hukum yang mengatakan bahwa bendera Aceh itu dilarang. Namun, secara yuridis materil terdapat perbedaan interpretasi di kalangan pemerintahan (Gubernur dan DPRA) dengan pemerintah pusat. 

Satu sisi, memang norma hukum [penjelasan Pasal 6 ayat (4)] sudah konkret mengatakan bahwa logo dan bendera bulan sabit digunakan oleh organisasi separatis, sehingga dilarang. Namun, di sisi lain ketika Aceh sudah damai melalui MoU Helsinki, di mana dalam preambule-nya mengakui konstitusi Indonesia dan NKRI, maka tidak ada lagi separtisme di Aceh. Sehingga, logis jika lambang dan bendera bulan sabit tersebut dianggap bukan lagi simbol separatisme. 

Apalagi, dalam Pasal 246 ayat (3) disebutkan: “Bendera daerah Aceh sebagai lambang bukan merupakan simbol kedaulatan dan tidak diberlakukan sebagai bendera kedaulatan di Aceh”. Oleh karena itu, perlu adanya satu persepsi antara pemerintah Aceh dengan pusat. Namun kepastiannya, menunggu hasil evaluasi (pengawasan) pemerintah pusat, apakah akan ditolak atau diterima. 

Oleh karena itu, walaupun peristiwa kontroversi sudah ‘berdarah-daging’ dengan Aceh, namun spirit kontroversi adalah menjaga persatuan, perdamaian dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Masih banyak yang perlu dilaksanakan oleh Pemerintahan Aceh dan Pusat ke depan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh, selain persoalan bendera.

* Amrizal J. Prang, SH, LL.M, Mahasiswa Program Doktor USU, Medan dan Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe. Email: j.prang73@gmail.com