Oleh Herman RN, Dosen FKIP USK dan Ketua Asosiasi Dosen Bahasa dan Sastra Indonesia (ADOBSI) Provinsi Aceh
https://aceh.tribunnews.com/2021/10/09/komunikasi-sosial-elite-aceh-di-era-pandemi?page=all
Guru tersentak. Masyarakat terbelalak. Kadis Pendidikan yang semestinya menjadi teladan, baik dari segi kata-kata maupun sikap, kali ini malah menjadi ‘harimau’ yang terkesan akan menerkam para sekolah. Walhasil, para wali siswa mendatangi kantor Dinas Pendidikan Aceh. Sayangnya, sang kadis tidak berani memperlihatkan taringnya di depan para emak. Begitulah harimau, kalau sudah mengaum belum tentu menerkam.
Entah apa yang ada di benak Kadis Pendidikan Aceh kala itu. Tatkala masyarakat Aceh masih stres menghadapi Pandemi Covid-19, ia bukannya memberi solusi, malah menambah stres kepala sekolah, guru, wali kelas, dan wali siswa. Tentu saja tabiat seperti ini sudah diperlihatkan oleh para pejabat elite Pemerintah Aceh yang lain.
Di awal Pandemi Covid-19, masyarakat Aceh sudah pernah tersentak dengan statemen Juru Bicara Gugus Covid-19 Aceh yang menyatakan Pemerintah Aceh sudah mempersiapkan kuburan massal untuk jenazah Covid-19. Dalam perjalanan, Sekda Aceh pun tidak mau kalah keras mengaum. Gertak demi gertakan terus dilontarkan. Ia mengaum kepada kepala gampong melalui program BEREH, lalu mengaum pula pada kepala sekolah dengan ancaman akan menghentikan dana BOS.
Gaya komunikasi para elite Aceh ini menarik dikaji dan diteliti. Bagaimana strategi komunikasi sosial elite Aceh dalam menangani Covid-19? Apakah dengan gaya mengaum laksana harimau sudah menjadi ciri khas para elite di Aceh dalam menyelesaikan masalah? Tidak adakah bentuk komunikasi yang lebih santun dan teladan?
Kajian komunikasi sosial ini penting bagi masyarakat luas, karena para elite seperti Juru Bicara Gugus Covid-19 Aceh, para kepala dinas, para anggota dewan, hingga Gubernur Aceh merupakan orang-orang yang diteladani, baik dari sisi sikap maupun kata-katanya. Mereka adalah orang yang memiliki kuasa dari sisi jabatan, memiliki kebijakan dari sisi peraturan, dan memiliki kharisma (seharusnya) dari sisi kepemimpinan.
Mereka yang menduduki jabatan elite diharapkan mampu menjadi tetesan hujan yang menyejukkan panasnya suasana kehidupan sosial masyarakat. Mereka yang menduduki jabatan elite diharapkan mampu menjadi pelita di antara gelapnya perekonomian dan pendidikan di Aceh. Manakala pernyataan para elite tidak menjadi tetesan hujan, tidak menjelma pelita, siapa lagi yang pantas dijadikan teladan oleh masyarakat?
Jika pejabat elite tidak mampu menjaga komunikasi sosial mereka, jangan salahkan masyarakat Aceh yang awam pun kerap mengeluarkan kata-kata cacian, makian, dan hujatan di media sosial. Mereka mencontoh pimpinannya.
Kehidupan sosial masyarakat Aceh sudah centang-prenang sejak Pandemi Covid-19. Mata pencaharian banyak yang raib, bukan hanya karena birokrasi, tetapi juga karena banyaknya orang yang hidup dalam ketakutan sehingga memilih pulang kampung.
Walhasil, mereka yang kerja dagang di kota kehilangan pelanggan. Mereka yang pulang kampung pun tidak dapat berbuat apa-apa. Di sisi lain, dana otsus terus mengalir dengan bongkahan besar, tetapi angka kemiskinan, Aceh masih tetap juara.
Dalam bidang pendidikan, ada masalah yang lebih krusial dihadapi sekolah, siswa, dan para wali siswa yang notabene adalah masyarakat juga. Sistem belajar daring tidak hanya membuat kewalahan siswa, tetapi juga wali siswa. Sudah rahasia umum, wali siswa harus menjadi siswa kembali, mengulangi masa lalu mereka yang harus belajar mata pelajaran tertentu atas perintah guru melalui tugas-tugas rumah anak mereka.
Hal ini semua sangat mengganggu psikologi masyarakat. Betapa sadis statemen Kepala Dinas Pendidikan yang sangat tidak pantas dijadikan teladan di tengah stresnya kehidupan di era pandemi ini. Anehnya, belum hilang trauma kepala sekolah akan ancaman dari Kepala Dinas Pendidikan Aceh, datang pula godaman dari Sekda Aceh.
Statemen Sekda Aceh akan menghentikan dana BOS bagi sekolah yang tidak sukses melakukan vaksinasi siswa merupakan auman yang sangat menyakitkan. Sudah diancam harus mundur, diancam tidak diberikan dana BOS pula.
Strategi ancaman
Saya tidak habis pikir, mengapa para elite di Aceh sekarang sangat suka dengan bahasa ancaman? Ketika saya buka lembar hikayat, termasuk hikayat perang Aceh, orang Aceh sebenarnya sangat lembut hatinya, sangat lentur bahasanya. Orang Aceh tidak suka ancam-mengancam, kecuali untuk musuh (kaphe). Lantas, apakah Kadis Pendidikan dan Sekda Aceh sudah menganggap seluruh masyarakat Aceh sebagai musuh sehingga selalu diancam?
Kadis Pendidikan dan Sekda Aceh harus banyak literasi. Dunia pendidikan adalah dunia literasi, dunia iqra, dunia perasaan, bukan dunia ancaman. Jangan menjadi harimau di tengah kota, yang suka mengaum ke sana sini untuk menakuti orang.
Membuat orang menjadi takut bukanlah teladan yang baik. Hati masyarakat Aceh tidak terbuat dari batu, bukan tercipta dari baja. Hati masyarakat Aceh tercipta dari daging lembut dan lunak. Makanya ada hadih maja ureueng Aceh hanjeut teupeh; meunyo teupeh, bu leubeh han jipeutaba; meunyo hana teupeh, bak mareh jeut taraba.
Apakah Kadis Pendidikan dan Sekda Aceh bukan orang Aceh sehingga suka mengancam orang Aceh? Sekali lagi, orang Aceh itu cinta damai, tidak kasar, lembut tutur katanya. Jika tidak percaya, silakan literasi naskah-naskah dan hikayat Aceh. Orang Aceh hanya mengancam musuh, bukan sesama Aceh.
Sebuah strategi
Jika memang Kadis Pendidikan dan Sekda Aceh panik dengan kedatangan Presiden Jokowi ke Aceh sehingga kehilangan strategi komunikasi, sebaiknya Kadis dan Sekda bertanya kepada orang lain. Apa langkah dan strategi yang cocok untuk mengatasi vaksinasi di sekolah yang masih sangat minim. Tak usah malu bertanya pada orang lain.
Bertanya tidak akan meruntuhkan kredibilitas dan kapasitas seseorang sebagai Kadis atau Sekda.
Dalam kesempatan ini, saya tawarkan sebuah strategi komunikasi yang mungkin dapat dilakukan oleh Sekda, Kadis Pendidikan, bahkan Gubernur Aceh. Cobalah berkomunikasi dengan bahasa apresiatif, jangan ancaman. Orang Aceh itu suka dipuji, bukan dicaci.
Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mempersiapkan apresiasi, baik berupa dana, jabatan, atau hadiah dalam bentuk lain. Komunikasikan dengan baik bahwa kepala sekolah dan sekolah yang mampu melakukan vaksinasi siswa dan guru sesuai target akan diberikan hadiah (bonus) dari Dinas Pendidikan Aceh.
Demikian halnya oleh Pemerintah Aceh (gubenur dan sekda), bisa menjanjikan bonus tertentu bagi instansi yang mampu melaksanakan vaksinasi pegawainya. Namun, harus diingat, tak cukup sekadar janji, harus ada bukti. Masyarakat Aceh sudah jenuh dengan janji, tetapi tidak ada bukti. Masyarakat Aceh sudah jemu dengan tebaran kata, tetapi tidak ada fakta.
Maka, carilah strategi apresiatif yang sesuai dengan kondisi masyarakat kekinian, jangan bahasa ancaman yang mengundang ricuh dan gaduh. Berbenahkan Kadis. Berubahlah Sekda. Jabatan itu hanya sementara. Jangan menjadi harimau di tengah kota!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar