Oleh. Teuku Kemal Fasya
https://aceh.tribunnews.com/2021/08/03/antara-demokrasi-dan-antidemokrasi?page=all
Dosen Antropologi Politik FISIP Universitas Malikussaleh.
Apa yang diterima satu setengah dekade pascaperdamaian Aceh yang ditandatangani di sebuah kota kecil, Vantaa, Finlandia, Helsinki, akhir musim panas yang indah.
Rosiana Silalahi sempat membuat reportase bahwa perdamaian yang ditandatangani 15 Agustus 2005 itu dilakukan di sebuah lokasi yang memang sering digunakan untuk pertemuan internasional. Inisiasi perdamaian Israel–Palestina juga pernah dilakukan di kota ini pada 1979.
Perdamaian yang diinisiasi itu memang tidak pernah diimajinasikan akan berumur panjang. Namun perasaan yang baik yang telah terjalin antara tim Pemerintah Indonesia dengan tokoh GAM Swedia menyebabkan proses dialog bisa menemukan jalan putus dengan cepat. Catatan pertemuan itu direkam oleh profesor ilmu politik Deakin University, Peace in Aceh : A Personal Account of the Aceh Peace Process (2006).
Demokrasi bermakna?
Namun apakah perdamaian itu setimbang dengan hadirnya demokrasi yang lebih bermakna? Untuk jawaban ini tunggu dulu. Perdamaian Aceh yang akan berumur 16 tahun ini, memiliki banyak situasi yang bisa dikatakan tak cukup menggembirakan.
Memang situasi menjanjikan terlihat pada tiga tahun pertama pascaperdamaian. Tiga tahun itu adalah bulan madu semua pihak dan “gula-gula insentif” yang banyak. Masa itu para pihak bisa melakukan pengendalian diri ketat, sehingga pihak yang sebelumnya berseteru bisa berkubu, apalagi saat dana besar dunia melalui Multi Donors Trust Fund (MDTF) itu sedang memanjakan Aceh. Bukan saja untuk proyek rehabilitasi dan rekonstruksi, tapi juga proyek perdamaian.
Beberapa eks kombatan mendapatkan kesempatan untuk belajar tentang post-conflict resolution dan demokrasi ke negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Fasilitas dan kemewahan itu mungkin tidak pernah lagi akan terulang di era sekarang. Deresan dana yang besar hamper menenggelamkan Aceh, sehingga muncul kegawatan munculnya budaya baru: budaya pamrih dan materialistik serta hilangnya solidaritas organik antarwarga.
Dari perjalanan demokrasi elektoral lokal, yaitu periode 2006-2007, 20012-2013, dan 2017-2018, hanya pelaksanaan pertama yang bisa dikatakan menjadi pioner demokrasi lokal yang sehat. Hampir tidak terjadi kekerasan dan keterbelahan politik baik di tingkat masyarakat dan komunitas politik yang berkontestasi, dibandingkan dua momen Pilkada setelahnya. Bahkan yang paling miris, gubernur yang terpilih dari momen Pilgub terakhir menjadi pesakitan terpidana korupsi.
Tantangan paling besar terlihat ketika perdamaian Aceh bertemu dengan agenda neoliberalisasi bantuan. Problem kemudian terlihat pada kuasa modal dan globalisasi bantuan yang lebih mengemuka dan mendeterminasi pembentukan “watak demokrasi”di Aceh. Agenda institusionalisasi kebebasan sipil tidak bertemu dengan pembentukan karakter politik yang semakin demokratis, karena pelbagai macam problem.
Kematangan dalam berdemokrasi hanya dimiliki oleh segelintir generasi muda terdidik (aktivis mahasiswa) dan aktivis NGO yang memang sudah lama melakukan penguatan basis sipil untuk isu HAM, lingkungan, perempuan, dan antikorupsi. Namun sayangnya di situasi damai, mereka bukan pemain utama. Mereka baru diikutkan ke dalam struktur politik (termasuk partai politik) sebagai penyokong sistem politik yang sudah ada.
Masalah lain dari anomali budaya demokrasi pateun di Aceh adalah merebaknya budaya politik cot gateh dan ku’eh. Akhirnya muncul persepsi pihak luar bahwa soliditas antarelite Aceh terlihat lemah. Padahal, jika dilihat pola komunikasi politik etnis Minang, Timor, Makassar, dan Batak dalam membangun political bargaining dengan Jakarta terlihat lebih rapi dan mampu menciptakan citra saling membantu, tidak demikian dengan Aceh.
Tidak heran ketika ada elite Aceh yang berada pada posisi penting di pusat, entah sebagai menteri atau anggota DPR RI, jarang terlihat mampu membentuk sistem “kongregasi” sebagai penanda adanya pengkaderan. Memang secara antropologis politik, Aceh masih lebih sulit disatukan, apalagi ketika muncul pemahaman adu dua ayam jago dalam satu kandang (meuleut manok agam lam saboh umpong).
Post-democracy
Sebenarnya apa yang menyebabkan Nota Perdamaian Helsinki lebih bertahan lama dibandingkan Jeda Kemanusiaan (Humanitarian Pause) era Gus Dur dan Penghentian Permusuhan (Cessation of Hostilities Agreement) era Megawati, tidak dipengaruhi oleh faktor intriksik para pihak, tapi oleh intervensi pihak luar yang lebih besar. Besarnya bantuan internasional untuk memantapkan perdamaian Aceh pascatsunami, dan adanya mata warga dunia yang hadir di Aceh saat itu membuat kedua belah pihak harus mengambil langkah strategis agar tidak dianggap sebagai pemantik kekacauan perdamaian (the spoiler of peace).
Itu terlihat dengan model desain perdamaian. Model utama yang ditekankan dalam membangun perdamaian (peace building) di Aceh adalah menutup kedukaan atas kehilangan potensi ekonomi yang dialami oleh eks kombatan dan korban konflik, agar dapat menata kembali hidupnya, dan menutup rapat-rapat tentang pentingnya pengungkapan kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di era berdarah-darah masa operasi militer dan darurat militer itu.
Artinya resolusi konflik dengan pendekatan politik tidak diambil dan memilih remediasi pada faktor ekonomi. Pihak donor tentu tak berkeberatan merekonstruksi Aceh dengan membangun kemandirian ekonomi korban konflik di samping korban tsunami yang bersamaan semakin miskin akibat tsunami.
Perdamaian berbasis dividen itulah yang terlihat tidak suportif pada penguatan watak demokrasi masyarakat. Otonomi khusus sebenarnya sudah diberlakukan di Aceh sejak 2001, tapi baru efektif sebagai upaya memperbaiki kehidupan masyarakat Aceh pascakonflik dengan berlakunya UU No. 11 tahun 2006 atau pada 2008. Gross Domestic Product (GDP) di Aceh meningkat tajam setelah implementasi Dana Otonomi Khusus Aceh .
Selama satu dekade pemberlakuan Dana Otsus, GDP Aceh meningkat menjadi 2.100 dolar per kapita dengan gas dan minyak atau 2.000 dolar tanpa gas dan minyak.
Sebelum itu GDP Aceh hanya 1090 dolar dengan minyak dan gas (2004). Meskipun demikian hal itu tak berarti nyata dalam peningkatan kesejahteraan, karena Aceh masih menjadi provinsi termiskin keenam secara nasional (Sukastirini, Journal of ASEAN Studies, Vol. 7, No. 2 (2019)).
Artinya, model penguatan perdamaian dengan hanya pada insentif di sektor ekonomi tidak menunjukkan kematangan masyarakat sipil Aceh dalam berdemokrasi.
Perselisihan dengan pusat lebih sering menghasilkan keributan dengan durasi waktu panjang dibandingkan mengambil langkah win-win solution untuk menghemat waktu sembari membangun strategi lain menambal ketertinggalan. Itu terlihat dalam kasus Qanun Lambang dan Bendera dan konflik Pilkada 2022/2024.
Ini yang mungkin bisa disebut bahwa Aceh belum beranjak jauh dalam memperdalam demokrasinya, masih terantuk pada situasi yang diistilahkan profesor politik Collin Crouch sebagai posdemokrasi (post-democracy). Penyelenggaraan momentum demokrasi terjadi sesuai siklus dan penataan kelembagaan politik berlangsung terus, tapi pendalaman demokrasinya masih terbatas.
Hal itu karena elite politiknya sebenarnya tidak begitu punya kapasitas untuk menjalankan politik kesejahteraan, memiliki visi politik pragmatis dengan menumpuk “dividen” bagi dirinya dan kelompoknya.
Aceh masih melebar pada semangat demokrasi liberal: kebebasan dasar segalanya.
Sayangnya slogan itu sering dibajak oleh elite, dan lupa bahwa demokrasi tidak akan bermakna tanpa kesejahteraan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar