Menyoal Penyertaan Modal Pemerintah Aceh

Oleh Khairul Amri
http://aceh.tribunnews.com/2015/01/06/menyoal-penyertaan-modal-pemerintah-aceh
UPAYA pemerintah Aceh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kiranya masih menghadapi tantangan berat di masa mendatang. Hal ini sangat beralasan mengingat kemampuan pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya sesuai dengan harapan publik. Anggaran yang besar dan terbukanya ruang fiskal (fiscal space) yang lebih luas selama beberapa tahun terakhir belum mampu dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pembangunan ekonomi di daerah ini. Padahal sesuai dengan visi dan misinya, pemerintahan Zikir akan berkonsentrasi pada upaya mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat dengan cara mengurangi jumlah penduduk miskin dan membuka lapangan kerja yang lebih luas.


Kemampuan pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah tidak hanya dapat dilihat dari realisasi anggaran daerah, tetapi juga dapat diidentifikasi dari kebijakan pengalokasian keuangan daerah. Berkaitan dengan realisasi anggaran daerah, selama 2014 lalu daya serap anggaran daerah belum sesuai dengan yang diharapkan. Hingga awal Desember 2014 daya serap APBA hanya mencapai 78,4%. Kendatipun secara kuantitatif mengalami sedikit peningkatan bila dibandingkan dengan daya serap anggaran 2013, namun secara kualitatif masih dipertanyakan mengingat banyaknya SKPA yang berapor merah.

Menjadi tanda tanya
Berkaitan dengan pengalokasian anggaran daerah, pemerintah Aceh juga belum mampu membuat kebijakan anggaran yang berorientasi pada percepatan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah misalnya, hingga saat ini produktivitas investasi pemerintah Aceh pada sejumlah Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) masih menjadi tanda tanya mengingat belum terlihat adanya kontribusi nyata badan usaha tersebut dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Rakyat Aceh belum merasakan manfaat penyertaan modal pemerintah daerah pada sejumlah perusahaan daerah. Padahal dana penyertaan modal bersumber dari APBA yang pada dasarnya adalah milik rakyat. Demikian pula halnya manfaat finansial yang seharusnya diterima pemerintah Aceh dari penyertaan modal, hampir tidak ada sama sekali. Padahal secara nominal penyertaan modal (investasi) pemerintah Aceh pada sejumlah BUMA relatif besar. Selama periode 2007 hingga 2013 total penyertaan modal pemerintah Aceh mencapai Rp 425,650 miliar terdistribusi pada beberapa perusahaan milik daerah di antaranya PT Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA). Suatu nilai investasi yang sangat fantastis bila dikaitkan kemampuan keuangan Aceh.

Besarnya nilai penyertaan modal pemerintah Aceh pada sejumlah perusahaan daerah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah ini. Karena sesuai dengan tujuannya, penyertaan modal (investasi) oleh pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Permendagri No.52 Tahun 2012). Namun yang menjadi pertanyaan publik saat ini adalah apakah pernyertaan modal pemerintah daerah pada sejumlah BUMA telah mampu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Pertanyaan ini sangat penting dijawab oleh Pemerintah Aceh sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam penyertaan modal tersebut. Apalagi kewenangan dimaksud tidak hanya pada tataran regulasi, tetapi juga pada lingkup operasional dan supervisi.

Munculnya pro dan kontra tentang penyertaan modal pemerintah Aceh pada sejumlah BUMA adalah suatu hal yang wajar ketika pemerintah Aceh tidak mampu memberikan jawaban terhadap pertanyaan publik. Seperti halnya penyertaan modal pada PT PDPA, barangkali hingga saat ini belum banyak masyarakat yang mengetahui kiprah perusahaan tersebut dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi Aceh. Bahkan penyertaan modal pada perusahaan tersebut disinyalir banyak masalah.

Hasil Audit BPK-RI pada 2013 diketahui bahwa penyertaan modal Pemerintah Aceh pada PDPA dengan nilai investasi awal sebesar Rp 5.150.000.000 dan porsi kepemilikan sebesar 65,55%. Hasil audit terhadap laporan keuangan PDPA oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan disclaimer, dimana laporan penyajian keuangannya dinilai tidak wajar, berpotensi terjadi dugaan tindak pidana korupsi dan dapat merugikan keuangan daerah.

Sekalipun hingga saat ini penyertaan modal (investasi) pemerintah Aceh belum mampu memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan ekonomi masyarakat di daerah ini, namun pemerintah Aceh terkesan tetap menginginkan kiprah BUMA dalam pembangunan ekonomi. Indikasi ini dapat dilihat dari usulan anggaran penyertaan modal yang diajukan pemerintah untuk APBA 2015 sebesar Rp 283 miliar yang akan diprioritaskan pada Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA), PT Investa Aceh, Mikro Inovation Fund (MIF), PT Bank Aceh dan PT BPR Mustaqim Sukamakmur. Ironis memang, ketika pengelolaan dana publik di daerah ini belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat, pemerintah Aceh justru terdorong untuk meningkatkan nilai penyertaan modal pada sejumlah perusahaan daerah.

Meningkatkan PAD
Mengacu pada Permendagri No.52 Tahun 2012, bukanlah suatu hal yang salah ketika pemerintah daerah melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan daerah. Bahkan penyertaan modal pemerintah dianggap penting agar dapat memberikan manfaat bagi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Hanya saja keputusan penyertaan modal seharusnya didasarkan pada feasibility study yang logis dan rasional, baik berkaitan dengan financial benefit yakni kemampuan investasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), maupun social benefit berhubungan dengan manfaat ekonomi yang diterima oleh masyarakat luas seperti penciptaan lapangan kerja, pengurangan tingkat kemiskinan dan lain sebagainya.

Karena itu sebelum mengambil keputusan penyertaan modal, sebaiknya pemerintah Aceh mengevaluasi kebijakan penyertaan modal yang sudah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Jangan sampai penyertaan modal dilakukan pada perusahaan “sakit” yang hanya menjadi beban pemerintah daerah karena tidak dikelola secara profesional. Keputusan penyertaan modal pada suatu perusahaan harus didasarkan pada manfaat dan kontribusi perusahaan yang bersangkutan bagi peningkatan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat. Karena investasi pemerintah daerah idealnya dapat memberikan manfaat ekonomi, peningkatan penerimaan daerah dan penyerapan tenaga kerja serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat langsung dari investasi tersebut.

Guna melakukan evaluasi terhadap kebijakan penyertaan modal yang sudah dilakukan dan menyajikan informasi logis dan rasional tentang pentingnya penyertaan modal di masa mendatang, sebaiknya pemerintah Aceh membentuk tim penasehat investasi. Sehingga keputusan penyertaan modal pada perusahaan tertentu didasarkan pada informasi yang diberikan tim penasehat investasi setelah adanya benefit cost analysis terhadap kegiatan operasional perusahaan tersebut. Tim penasehat investasi tidak hanya berasal dari kalangan akademisi, tetapi juga berasal dari profesional yang memiliki pengalaman dan track record yang baik melakukan analisis kelayakan investasi pemerintah. Selain itu pemerintah Aceh sebaiknya memastikan bahwa perusahaan daerah dikelola oleh orang-orang profesional yang memiliki integritas dan komitmen yang kuat bagi kemajuan Aceh dimasa mendatang. Semoga!

* Khairul Amri, S.E., M.Si., Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi PPS-Unsyiah dan Direktur Lembaga Penelitian dan Pengkajian Manajemen Ekonomi Keuangan dan Perbankan (LPPM-EKUBANK). Email: lppm.ekubank@gmail.com