Etnografi Kemiskinan

Oleh Teuku Kemal Fasya
http://aceh.tribunnews.com/2014/11/17/etnografi-kemiskinan
SAYA mendengar bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh sedang merancang model riset baru dalam mendekati permasalahan sosial dengan perspektif baru, yaitu etnografi. Tentu saja kabar itu harus disambut baik, karena akhirnya pendekatan sosial kualitatif “baru” ini mendapat tempat dalam kebijakan pemerintah daerah.


Selama ini kita tahu tabiat penguasa (daerah), sangat jarang mengambil jalan kualitatif dalam pembangunan. Alasannya, ukuran dan indeks dalam penilaian untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan tidak “pasti” (non-fixed, non-determinism, non-absolute). Apalagi untuk tema sosial seperti kemiskinan, kebodohan, penindasan yang ditakutkan akan “menelan” citra pemerintah. Sejauh saya memandang, pemerintah Aceh sampai kini belum menjadikan pendekatan kualitatif untuk menilai dan memulai pembangunan. Strategi pengetahuan pemerintah masih sangat statistikal, numerikal, kuantitatif, dan “borjuistis”. Apatah lagi menggunakan pendekatan etnografis.

Tulisan ini hanyalah catatan kecil agar para pihak yang akan menjalankan pekerjaan etnografis itu tidak berada di “kamar yang salah”, menggunakan nama untuk objek yang berbeda, atau terdampak sindrom latah dan lebay sehingga menyakiti keilmiahan kajian. Meskipun tulisan singkat ini tidak akan memberikan penjelasan secara mendalam atas semua wacana, metode, dan problem etnografis, setidaknya bisa membagi kesan agar etnografi dipelajari lebih lanjut sebagai konsep dan strategi penelitian sosial.

Menjauhi statistik
Sebenarnya, etnografi sebagai strategi penelitian sosial bukan hanya dimiliki oleh yang bergiat di dunia antropologi (Mike Crang and Ian Cook, Doing Ethnographies, 2007). Kini etnografi jauh telah berkembang dan menjadi metode lintasdisiplin kajian, bahkan mulai mempertemukan kajian-kajian sosial-humaniora dengan “ilmu-ilmu pengetahuan alam dan matematis”.

Pendekatan etnografis di dalam kajian-kajian sosial adalah proses mengobati penyakit deduktif, positivistik, dan statistik, seperti nyata terlihat pada sosiologi dan ekonomi. Penyakit ini bukan saja membuat kajian sosial terlihat kering karena terminal nilai berhenti pada angka, graduasi, dan taksonomi, tapi juga gagal melangkah lebih jauh ke “inti-sari” (nitty-gritty) sosial-budaya. Etnografi juga merangsang menjernihkan ilmu-ilmu sosial agar bisa berkembang melampaui teori-teori mapan yang telah lebih dulu dibangun (Crang, 2007).

Kita bisa mengambil contoh Badan Pusat Statistik (BPS) membuat data kemiskinan Aceh yang berangkat dari perspektif ekonomika dan statistik belaka. Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Aceh pada 2 Januari 2014 mengeluarkan kesimpulan bahwa persentase penduduk miskin Aceh menurun dari 18,58% per September 2012 menjadi 17,72% per September 2013. Namun pada pertengahan 2014 BPS kembali merilis data bahwa angka kemiskinan Aceh kembali meninggi menjadi 18,05% (Serambi, 2/7/2014). Aspek kedalaman budaya kemiskinan, struktur etnis, organisasi sosial, dan relasi politik tidak terbaca dalam laporan itu.

Indikator-indikator penilaian yang dijadikan basis penelitian BPS cenderung melihat manusia sebagai homo economicus dengan rumusan kuantitatif-statistikal. Problem lain yang tak parah gagalnya adalah manusia direduksi eksistensi dan relasinya menjadi komoditas barang dan jasa, diukur berdasarkan faktor konsumsi dan produksi ekonomis belaka. Kesimpulan atas pendekatan ekonomika ini padahal telah gagal, seperti gagalnya pendekatan teknokratis Orde Baru dalam pembangunan (Daoed Joesoef, Pembangunan Nasional, Kompas, 24/10/2014).

Pendekatan etnografis basisnya adalah iterative-inductive atau studi kasus dengan melalui kajian lokasi/komunitas secara berulang. Tujuannya tak lain untuk menghasilkan tulisan atau data yang kaya (richly account) melalui keterlibatan peneliti pada lingkungan harian yang ditelitinya (participative observation atau participant observation ‘plus’), dan teknik penelitian lainnya seperti wawancara dan fokus pada kelompok. Saat ini penggunaan data visual (foto dan film dokumenter) bahkan telah umum digunakan untuk memberikan gambaran hidup tentang situasi masyarakat yang diteliti (Karen O’Reilly, Ethnographic Methods, 2005 : 157-59). Upaya itu dilakukan untuk menghindari tereduksinya gambaran masyarakat dalam teks perspektif “kolonial” sang peneliti (non reductive-text).

Tak dapat dipersamakan
Hal yang juga penting dalam konteks penelitian etnografis ini adalah menempatkan masyarakat dalam situasi yang lebih empatik. Setiap pengalaman manusia atau komunitas adalah unik. Masyarakat pada tahap tertentu memiliki aspek irreducibility: inti atom kultural yang tak dapat dipersamakan dengan semena-mena dengan masyarakat lain. Dimensi itu hanya akan sampai secara benar jika peneliti mau bersikap empati - dalam bahasa Bronislaw Kasper Malinowski, antropolog besar keturunan Polandia disebut imponderabilia: kesediaan “bertukar takdir dan pengalaman” dengan komunitas yang diteliti agar mampu memberikan “darah” dan “daging” dalam tulisan etnografis.

Riset Malinowski di kepulauan Trobiand, Papua New Guinea, ia lakukan selama bertahun-tahun, hidup dan membiasakan diri dalam pengalaman kebudayaan non-Eropa. Meskipun ada alasan lain, yaitu karena ia terjebak perang dunia pertama. Karyanya, Arganaut of Western Pacific (1922) menjadi contoh penelitian etnografis yang tekun mencatat pengalaman harian masyarakat yang diteliti. Tentu saja kini tak ada lagi penelitian berskala lama seperti itu, tapi paling tidak juga bukan sebuah penelitian selayang pandang: meneliti hanya selama layang-layang dinaikkan di sore yang berangin.

Contoh dekat, masyarakat Darul Kamal di Aceh Besar dan Bulohseuma Aceh Selatan sama-sama miskin, tapi dimensi dan pengalaman kemiskinan kedua daerah ini berbeda. Penelitian etnografis menuntut penggambaran fenomena kemiskinan itu secara khusus dan mengangkat struktur kebudayaan masyarakat dalam peta genealogi kemiskinan. Mengukur kemiskinan berdasarkan indeks kemahalan barang, pendapatan perkapita perbulan, atau indeks konsumsi pangan/non pangan hanya akan menghasilkan pengetahuan teknis, banal dan ultrapositivistis. Kekeliruannya semakin besar ketika dilakukan strategi pengentasan kemiskinan.

Namun ada tuduhan penelitian etnografi yang induktif dan “naratif-puitis” akan melahirkan pengetahuan subjektif. Bagi saya, kesimpulan itu hanya lahir dari akademisi yang terkena penyakit positivisme terlalu akut: kejumudan teoretis yang tidak memiliki dalil kuat. Operasionalisasi kajian etnografi tidak serta-merta akan menjadi pengetahuan subjektif, karena ada komunitas dan waktu yang nyata dilihat sang peneliti. Yang konkret terjadi ialah hadirnya pengetahuan intersubjektif, dimana ketegangan antara subjektivitas individual-lokal dan objektivitas makro bertemu. Keinginan kita belajar dari lapangan dan menyusurnya dengan variabel-variabel teoretis akan memberikan gambaran yang lebih kuat: kemiskinan Aceh berbasis etnografis.

Penilaian ini lebih adil, karena sesungguhnya kemiskinan bukan semata faktor ekonomi (economic determinism) tapi faktor budaya (cultural determinism) akibat struktur-struktur kuasa yang tidak adil, menindas, tidak demokratis, dan lain-lain. Dengan cara ini, pemerintah Aceh akan memiliki peta kemiskinan lebih komprehensif.

Peta kemiskinan bisa disusun berbasis aspek “etnisitas” (kesukubangsaan, geopolitik-kultural, mayoritas-minoritas, bahkan kelas politik-ekonomi-budaya, indigenous-diaspora, dll). Kita bisa menilai, apakah tuntutan pemekaran provinsi ALA-Abas akibat politik pemiskinan pemerintah Aceh atau bukan. Jika bukan karena masalah “kue pembangunan” berarti ada masalah pada politik pembangunannya. Atau malah praktik elite daerah propemekaran yang tidak memiliki basis argumentasi kuat kecuali hanya kekuasaan?

Demikian pula realitas kemiskinan di daerah konflik akan memberikan perspektif yang lebih dalam. Semisal, kesimpulan sementara bahwa perdamaian Aceh hanya dinikmati oleh kelompok elite eks kombatan yang bertambah sejahtera dan bertumpuk kekayaannya, sementara di sisi lain meninggalkan para korban konflik sesungguhnya yang semakin miskin dan hanya dijadikan basis suara setiap musim pilkada dan pemilu. Tesis-tesis itu akan terbukti dalam penelitian etnografis, karena komunitas paling rentan dapat bersuara.

* Teuku Kemal Fasya, Antropolog Aceh. Email: kemal_antropologi2@yahoo.co.uk