Sabang ‘Lon Sayang’

* (Bisakah Menjadi Simbol Kebanggaan Aceh?)

Oleh Marhaban Ibrahim-opini serambi indonesia
http://aceh.tribunnews.com/2014/03/13/sabang-lon-sayang
SEKITAR pertengahan 2006, delapan tahun silam, saya menulis di koran ini (Serambi Indonesia) dengan judul “Aceh Harus Tampil Beda”. Tulisan tersebut direspons pro-kontra oleh banyak orang. Mereka bertanya: “Apa yang dimaksud tampil beda, apa aneh-aneh sendiri?”. Saya bilang bukan. Aceh harus belajar dari sejarah dan pengalaman pahit. Jangan suka ikut-ikutan. Aceh sekarang harus beda dari Aceh dulu dan jangan lebih buruk. Karena itu, Aceh harus “hijrah”. Jadi harus tampil beda tapi benar, different but authentic. Caranya? Pemimpin Aceh bisa belajar dan berguru banyak sama sosok negarawan Mahathir Mohammad. Dan, saya sangat yakin bahwa berguru kepada mantan PM Malaysia itu jauh lebih relevan dari pada beguru pada pemimpin negara lain, apalagi jauh ke Barat sana.


Kehadiran saya pada pertemuan Gathering BPKS di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, pada Selasa malam (10/3/2014) lalu, berada di tengah-tengah para elite Aceh, sempat membuat saya merenung dan terhanyut dalam pikiran Mahathir. Saya sempat merenung: Aceh sebenarnya memiliki segudang orang sangat pintar, bahkan jenius dan sanggup mengubah Aceh ke arah lebih baik. Sebut saja, di situ hadir sosok Ir Ibrahim (Utoh Him), arsitek pembangunan free port Sabang di era Orde Baru, ada Adnan Gantoe, Syamsuddin Mahmud, Mustafa Abubakar, Azwar Abubakar, Mayjen (Purn) Tamlika Ali, Ahmad Farhan Hamid, Hasbi Abdullah, dan sejumlah tokoh Aceh lainnya. Tapi era dan momentum sebagian besar dari mereka sudah berlalu dan tinggal nostalgia. Sementara itu, generasi sekarang belum jelas arahnya.

Forum silaturrahmi BPKS Gathering adalah forum silaturrahmi sebagai upaya menarik minat investasi yang digagas Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). Luar biasa, di tengah gelak tawa audien elites Aceh itu, lamunan saya terbang menembus “lapisan ozon waktu” 30 tahun (1982) yang lalu. Di penjara Kota Sabang, ketika saya dan Darni Daud (Guru Besar dan pernah menjabat Rektor Unsyiah 2 kali masa jabatan) menjenguk Pak Yusuf Walad, Wali Kota Sabang yang dipenjarakan ketika itu mengatakan kepada saya: “Marhaban, pemimpin Aceh yang paling pintar dan jenius, sebenarnya bukan Pak anu..., tapi Utoh Him.” Lalu Pak Yusuf Walad bercerita panjang lebar tentang nasib yang menimpanya dan apa yang beliau lakukan dalam penjara sehari-hari, termasuk membaca buku teori ekonomi politik modern karya Gunnar Myrdal, ilmuan dan praktisi terkemuka tamatan Fakultas Hukum, Universitas Stockholm, Swedia. Meskipun Utoh Him tidak mengenal saya, tapi saya bersyukur telah memiliki kesempatan untuk sempat bertemu beliau-seseorang dengan kualitas seperti yang diceritakan Pak Yusuf Walad, 30 tahun silam. Tapi, tiba-tiba saya harus sangat serius mendengar pidato sambutan Ahmad Farhan Hamid yang juga Wakil Ketua MPR RI, dengan memberikan beberapa catatan yang sangat bagus dan penting tentang Sabang dan BPKS. Pak Farhan yang ikut membidani kelahiran UU Nomor 37 disebutkan sebelumnya itu, mengingatkan audien bahwa UU tersebut memberi waktu kerja bagi BPKS selama 70 tahun, terhitung sejak 2000 lalu. Artinya, waktu yang sudah dihabiskan sebanyak 14 tahun, dan sisanya 56 tahun lagi. Karena itu, secara santun ia mengajak audien untuk bertanya secara jujur, selama waktu 14 tahun sudah berapa besar hasil (output) yang telah dihasilkan BPKS. Setelah diam sejenak, lalu pak Farhan menjawab sendiri dan berkata bahwa “selama pembentukan BPKS sudah 4 orang pejabat masuk penjara, dan sanubari kita masing masing dapat menjawab secara jujur dengan anggran yang tersedia, apa hasil yang telah dicapai. Ketika itu, saya melihat ke semua wajah elite dan pemimpin Aceh yang berada di jajaran kursi paling depan. Dari wajah mereka, saya menangkap ada sebuah misteri dan keprihatinan yang serius dan mendalam. Dalam keheningan dan keharu-biruan itu, saya berkata pada diri saya sendiri, “sungguh kasihan nasib Sabang”. Daerah ini sangat indah dengan persona alam lautnya yang begitu menarik dan menawan, potensi alamnya di darat juga begitu banyak, suasana masyarakatnya juga cinta damai dan Sabang tidak terlalu sulit untuk di jangkau. Tapi, mengapa Sabang sulit sekali untuk take off? Apa nasib memang sudah harus demikian? Atau memang ada faktor eksternal dan makro lain di luar ranah kewenangan Pemko dan BPKS yang memerlukan sentuhan dan pendekatan lebih strategis? Ini misalnya terkait dengan eksistensi otoritas keamanan maritim; kewenangan penegakan kedaulatan yang terkait dengan eksistensi pulau Rondo, dll. Sabang, atau pulau Weh, sebenarnya memiliki ikon wisatanya yang lumayan banyak dan bagus, mulai dari Tugu KM 0 Sabang, Pantai Iboeh, Taman Laut Pulau Rubiah, Pantai Gapang, Gua Sarang, Danau Aneuk Laot, hingga panaroma Teluk Sabang dan Ujong Seukundo, dll. Sabang yang dikenal dengan sebutan historisnya the Weh, pantas dijuluki the golden island (pulau emas). Meskipun belum seperti diharapkan banyak orang di Aceh. Pemerintah Kota (Pemko) Sabang --setidaknya rejim sekarang-- dan BPKS sudah semakin progresif dan berminat untuk “belajar” mengelola potensi wisata dan alam yang ada. Di sisi rakyat, Pak Zulkifli Adam, sang Wali Kota yang penampilannya sangat ramah dan sederhana, sangat giat mempromosikan Sabang sebagai tujuan wisata ke berbagai pihak di Jakarta. Di sisi lain, BPKS sebagai lembaga teknis bentukan pemerintah, yang memiliki SDM yang lebih lumayan meskipun terbatas, di bawah kepemimpinan Pak Fauzi Husin, dua-duanya telah berbuat lebih sungguh-sungguh untuk membuat Sabang semakin diminati wisatawan. Dari beberapa kali pertemuan dengan sang Wali Kota Sabang itu, saya terkesan bahwa merasa sangat bersalah kalau siapa pun yang punya secuil kewenangan, tidak melakukan sesuatu untuk memberdayakan Sabang agar dapat tumbuh dan bangkit. Saya juga bertukar pikiran dengan Wali Kota Zulkifli Adam bahwa aspek sosial budaya harus disentuh secara serius. Disatu sisi pariwisata tidak boleh merusak nilai-nilai sosial Aceh, dan pariwisata justru harus mampu mempromosikan dan melestarikan nilai-nilai positif ke Acehan. Karena itu diperlukan sentuhan rekayasa sosial yang positif dan konstruktif. Di sisi lain, masyarakat Sabang sesuai bakat dan minat juga perlu ditingkatkan keahlian dan ketrampilan yang relevan untuk menjadi komunitas pelaku pariwisata yang simpatik dan produktif. Sejatinya, bakat komunal seperti itu ada dan tebal, karena bukankah masyarakat Aceh terkenal sangat memuliakan tamu? Tinggal, yang diperlukan bagaimana mengemas talenta sosial tersebut menjadi potensi pendukung industri pariwisata yang produktif. Pada saat yang sama, lingkungan (jalan, lapangan, pantai, dll.) harus bersih dan apik sehingga memenuhi prasyarat berkembang dan tumbuhnya industri pariwisata yang menggiurkan bagi semua pihak, khususnya wisatawan mancanegara, termasuk para pebisnis dan investor seperti perhotelan, rental, dll. Integrasi dan sinergitas Sabang dengan potensi yang sangat besar harus diarahkan untuk menjadi sesuatu yang kondusif bagi pengembangan industri pariwisata yang “lukratif”, bagi semua pihak, termasuk penduduk setempat. Karena itu, Badan Nasional Pengelola Perbatasan Negara (BNPP) --sebuah badan yang dibentuk dengan UU, yang dikepalai langsung oleh Mendagri, dan duduk sebagai Ketua Pengarah Menteri Polhukam, Menko Kesra, dan Menko Ekuin, dengan anggota 14 kementerian lainnya termasuk Gubernur Aceh-- menggagas upaya integrasi dan sinergitas kebijakan pengelolaan perbatasan negara dengan kebijakan pengembangan Sabang sebagai Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (UU No.37 Tahun 2000). Kebijakan tersebut diperlukan mengingat Sabang sebagai kawasan strategis Nasional dan kawasan perbatasan Negara, dan juga sebagai Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Sabang. Sesuai mandat yang diberikan UU No.43 disebutkan di atas, BNPP melakukan fungsi koordinasi, integrasi, sinergitas, dan sinkronisasi (KISS) dalam rangka kebijakan dan pengelolaan perbatasan negara, setidaknya Pulau Rondo dan kawasan Sukakarya. Sulitkah melakukan hal tersebut? Ada yang dirugikan? Tidak sama sekali. Semua pihak, termasuk BPKS apalagi Pemprov Aceh dan Pemko Sabang, sama sekali tidak dirugikan, bahkan akan diuntungkan. Mengapa? Karena akan mendapat energi tambahan dalam memikul beban yang begitu besar dan rumit di lapangan dan juga di Jakarta dalam memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat. Masyarakat Sabang dan Aceh pada umumnya berharap, di tangan para pemimpin mereka yang diberikan negara lewat UU bahwa dalam kurun waktu 70 tahun, Sabang sudah tumbuh dan berkembang, dan lebih memperdekat tujuan kesejahteraan kepada mereka. Karena motif tersebut itu juga, BNPP melalui kemitraan dengan Pemprov Aceh, Pemko Sabang, dan BPKS pada 12-13 Maret 2014 ini menyelenggarakan Rakor Pengembangan Industri Pariwisata Terintegrasi, di Sabang. Rakor ini setidaknya dirancang sebagai langkah awal menerobos segala kebuntuan politik dan birokrasi yang ada, sehingga Sabang dapat menjadi satu ikon pembangunan Aceh, dan Sabang loen sayang akan menjadi satu kebanggaan Aceh dan masyarakat bumi warisan Iskandar Muda ini. Insya Allah! * Marhaban Ibrahim, Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI. Email: asdep1.deputi2@gmail.com