‘Sikat Igoe Taloe Tima’

Oleh Safaruddin
http://aceh.tribunnews.com/2014/01/08/sikat-igoe-taloe-tima

KONFLIK Aceh yang awalnya bersifat vertikal (dengan Pemerintah Pusat), belakangan tampak berubah menjadi konflik horizontal (sesama orang Aceh). Selain saling ‘gertak’ antarsesama mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), seperti antara kader Partai Aceh (PA) dengan Partai Nasional Aceh (PNA), belakangan ini tampak telah terjadi perang urat saraf di antara bekas petinggi GAM. Mantan elite GAM saling tuding dan mengungkit peran mereka pada masa lampau.


Dokter Husaini Hasan mengklaim diri sebagai Sekretaris Negara, Menteri Penerangan dan Menteri Pendidikan sekaligus. Sebaliknya, dia menuding Malik Mahmud tidak dikenal dalam struktrur GAM bentukan Hasan Tiro. Mendengar tudingan miring itu, Malik Mahmud pun angkat bicara. Dia mengklaim diri sebagai Minister of State (Menteri Negara) Aceh, Perdana Menteri (PM) dan terakhir sebagai Wali Nanggroe. Lalu terjadilah perang antar ‘menteri’. Anehnya, mereka menyebut diri sebagai menteri, tapi aksi mereka tak terlihat seperti seorang menteri.

Menceramati perang urat saraf antar mantan pejuang kemerdekaan Aceh itu, mengingatkan kita pada perilaku orang kampung yang selalu bicara tinggi hingga ke luar negeri tapi penampilannya kampungan. Sebuah pepatah Aceh berbunyi: Haba luwa nanggroe, taloe keu-ieng ngom (bicara luar negeri, tali pinggangnya terbuat dari daun pandan). Padanan pepatah itu adalah: Haba luwa nanggroe, sikat igoe taloe tima (omongan luar negeri, untuk menyikat gigi pakai tali timba). Pepatah ini ditujukan kepada orang yang besar omongan, tapi tidak punya pengetahuan, pengalaman dan kemampuan untuk mewujudkan omongannya.

Tidak merasa malu
Beberapa bekas ‘menteri’ Aceh berbicara tentang kedudukan mereka dalam organisasi kemerdekaan bentukan Dr Muhammad Hasan Tiro. Tanpa merasa malu, mereka menyebut diri sebagai menteri, padahal kontribusi mereka dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh nyaris tidak ada. Berbeda sekali dibanding para menteri Indonesia dan menteri negara-negara lain termasuk Dr Ramos Horta, mantan menteri luar negeri Timor Leste, yang meraih Nobel Perdamaian pada 1996.

Menteri adalah wakil presiden, wakil perdana menteri atau wakil raja untuk urusan tertentu. Menteri adalah sebuah jabatan tinggi yang sangat strategis dan berwibawa karena kewenangannya yang sangat besar sebagai pembuat kebijakan untuk bidang tertentu dalam pembangunan sebuah negara. Lihatlah bagaimana sentralnya Menteri Dalam Negeri RI Gamawan Fauzi sebagai pembuat kebijakan urusan negeri Indonesia hingga semua gubernur dan bupati tunduk pada arahannya.

Begitu juga menteri-menteri yang lain seperti Menteri Luar Negeri Marti Netalegawa yang menjadi representasi Indonesia dalam menjalin hubungan dengan luar negeri, bahkan baru-baru ini menjadi representasi RI dalam berdebat dengan Australia yang menyadap telepon Presiden RI. Demikian pula menteri-menteri negara lain di dunia yang menjadi representasi negaranya dalam bidang-bidang tertentu, seperti Hillary Clinton yang menjadi wakil dari Presiden Obama untuk urusan luar negeri dan seterusnya.

Nah, bandingkan dengan mereka yang baru-baru ini mengklaim diri sebagai menteri melalui media massa di Aceh. Adakah peran dan kewenangan mereka jelas dalam memakmurkan rakyatnya selama puluhan tahun mereka menjadi menteri? Atau, mereka semua hanya besar omongan dan hendak menghipnotis rakyat akan sebuah hayalan yang tak mungkin terealisir? Inilah dua pertanyaan yang perlu dijawab sehingga rakyat dapat menerima gelar menteri yang ditabalkan pada mereka.

Dr Tgk Muhammad Hasan di Tiro mendeklarasikan Aceh Merdeka pada 4 Desember 1976 untuk mewujudkan kewibawaan, kemakmuran dan kesejahteraan Aceh. Menurutnya, merdeka adalah solusi untuk mensejahterakan Aceh sebagaimana masa kesultanan tempo dulu. Hasan Tiro sendiri menobatkan diri sebagai wali atas negara yang dia cita-citakan. Tapi, sayang, Hasan Tiro tidak sempat melihat hasil yang sesuai cita-citanya, dan dia tidak pernah menghuni istana wali.

Usai wafat Hasan Tiro, beberapa pengikutnya sepertinya berlomba-lomba dalam mengejar jabatan-jabatan kecil yang ada dalam bingkai NKRI. Ada yang gontok-gontokan untuk menjadi gubernur, bupati, anggota DPRK, DPRA, DPR-RI, DPD dan sebagainya. Mereka cenderung memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan diri sendiri dan terkesan mulai melupakan aspek kemakmuran, kecerdasan dan kesejahteraan rakyat Aceh.

Tidak hanya itu, nyawa puluan ribu rakyat Aceh yang meregang di ujung senapan, ledakan bom, disiksa hingga pemerkosaan dara-dara Aceh di masa ‘perang’ (1976-2005) nyaris luput dari perhatian. Anak-anak yatim, janda korban ‘perang’ dan perempuan korban perkosaan era konflik tampak dibiarkan hidup dalam linangan air mata berkepanjangan.

Sebaliknya, sebagian bekas orang-orang yang dulunya melakukan propaganda kemerdekaan, kini hidup senang dengan mobil mewah, rumah megah, dan bergelimang harta. Sebagian mereka bahkan rutin naik turun pesawat tujuan Jakarta, menginap di hotel bintang lima, bahkan keliling ke luar negeri. Janji sejahtera yang dulu didendangkan, kini berlalu bak angin yang berhembus kencang dalam sekejap.

Para korban konflik Aceh hampir putus asa dalam menanti pembuktian terhadap semua janji manis yang pernah didendangkan sejak era konflik hingga panggung Pemilu Legislatif dan Pemilukada dalam bingkai NKRI. Beberapa instrumen penting seperti Komisi Bersama Penyelesaian Klaim, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan Pengadilan HAM tidak lagi menjadi perhatian bekas ‘menteri’ Aceh. Itulah sebabnya, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) melakukan gugatan class action kepada Gubernur Aceh, Presiden RI, Malik Mahmud dan Martti Ahtisaari (Direktur CMI) ke PN Banda Aceh beberapa waktu lalu. (Serambi, 1/10/2013).

Perlu bukti nyata
Para mantan ‘menteri’ Aceh perlu memberikan bukti nyata dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam bentuk kongkrit, tidak hanya sebatas retorika, angan-angan dan tidak sebatas memperjuangkan simbol-simbol kosong seperti bendera dan Lembaga Wali Nanggroe (LWN). Bendera dan LWN itu tidak memberi dampak sejahtera bagi rakyat. Khusus LWN karena struktur lembaganya sangat gemuk diperkirakan akan menguras uang rakyat dalam jumlah ratusan miliar rupiah yang seharusnya dapat diperuntukkan sebagai dana konpensasi bagi jaminan hidup janda korban konflik dan beasiswa pendidikan anak yatim konflik hingga tamat kuliah.

Bendera dan Lembaga WN itu tidak membuat rakyat kenyang dan pintar, dan tentu bukan kebutuhan rakyat. Khusus di wilayah Barat Selatan dan Tengah Aceh dua item yang diperjuangkan oleh bekas “menteri” itu bahkan ditolak. Berbeda dengan Husaini Hasan yang tidak lagi punya pengaruh dalam perjalanan sejarah Aceh, Malik Mahmud kemudian mengukuhkan dirinya sendiri sebagai Wali Nanggroe di hadapan anggota DPRA di Banda Aceh, pada 16 Desember 2013 lalu.

Seharusnya setelah resmi menjadi wali, Malik menyusun program kerja yang terencana dan terukur, yang mampu memakmurkan dan mengangkat martabat Aceh di mata bangsa-bangsa lain di dunia dalam waktu lima tahun, misalnya. Bukankah ia punya pengalaman sebagai Minister of State, PM dan kini menjadi Wali Nanggroe? Namun aneh, setelah pengukuhan, ia seperti tidak punya agenda kerja. Maka, tersajilah pemandangan “sang Wali” yang selalu ‘mengekor’ kemana Gubernur pergi. Sungguh sebuah fatamorgana, jabatan besar tapi job desk tak jelas. Duh!

Safaruddin, SH, Direktur Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Email: nyaktafar@yahoo.com