Ulama; Antara Lambang, Bendera dan Umat

oleh hanif sofyan-opini serambi indonesia

Dimana para ulama dalam pertikaian lambang dan bendera nanggroe kita hari ini? Pertanyaan sederhana ini hanya pertanyaan awam yang mencoba memahami realitas dengan mencari jawaban pada eksistensi ulama sebagai kekuatan yang “tersembunyi”. Karena tidak ada yang menafikan peran ulama Aceh sejak dahulu dalam kontribusinya terhadap berbagai persoalan, termasuk perkara sosial politik yang timbul di Aceh saat ini. Dinamika itu telah dimulai sejak PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) masuk dalam kancah politik di tahun 1939 terkait revolusi sosial sebagai bentuk perlawanan anti kolonial. Namun, barisan ulama hari ini sedang berada dalam situasi dilematis, pertarungan dan konstelasi politik antara kekuasan dan otoritas yang membingungkan.

Kita tidak hanya akan menyorot satu sisi dinamika sosial politik dari lambang dan bendera, namun isu itu hanya mewakili dari banyaknya irisan persoalan ke-Acehan-an yang akan coba diungkap melalui bagaimana sesungguhnya persoalan yang sedang dihadapi para ulama kita sehingga kehilangan kontribusi solusi terhadap persoalan Aceh hari ini.

Dalam konteks ini kita tidak akan memperdebatkan soal definisi “ulama” karena ada ruang dan waktu yang lain yang tepat untuk merumuskannya, karena akan melebar pada debat Ulama Dayah Tradisional dan Ulama Dayah Modern, Ulama Parpol dan Ulama Pemerintah atau Non Pemerintah. Namun ketidaksepahaman akan hal itu masih dapat diperdebatkan karena substansinya adalah kontribusi dan peran dalam menyikapi persoalan kekinian Aceh yang sudah saatnya mendapat sentuhan ulama yang teduh dan menentramkan. Sekaligus membongkar kebuntuan tentang apakah hanya dengan seorang sosok ulama kharismatik yang dapat menyatukan para ulama Aceh dalam satu payung yang sama seperti era Tengku Daud Beureueh, tatkala para ulama hari ini berada pada kabilah yang berbeda-beda dan belum bersatu dalam sebuah visi yang sama?. Atau kita cukup mengandalkan kefasihan para ulama memberikan pencerahan dan masukan bagi perdamaian Aceh hari ini, dan mengabaikan disparitas perbedaan itu?.

Dalam UU RI No. 44 Tahun 1999, Bab I pasal 1 No. 8 disebutkan, “Keistimewaan Aceh adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam menetapkan kebijakan daerah. Dengan kewenangan formal tersebut, harusnya ulama Aceh memiliki bargaining power karena dikuatkan dengan undang-undang, namun realitasnya justru kontradiktif dengan kewenangannya yang menguat. Padahal perkembangan peran ulama telah mengalami pasang surut yang dinamis sejak era PUSA 1939 hingga memasuki babak baru di 2001 dengan lahirnya MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) sebagai amanah Perda No. 3 tahun 2003, bahkan hingga lahirnya Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) di tahun 2009 yang terpisah dari MPU. Sekaligus membuka ruang dinamika baru, namun bisa juga dimaknai adanya perbedaan pandangan dalam melihat “sejatinya seorang ulama”, karena seiring dengan bertumbuhnya parlok, menjadikan ulama berkubu-kubu dalam barisan yang berlainan. Sehingga bermunculan istilah ulama parlok A atau ulama parpol B, sekaligus ini menjadi sebuah kemunduran jika dapat disebut begitu terhadap kekuatan ulama sebagai satu entitas yang seharusnya kompak dalam mewarnai dinamika sosial politik di Aceh yang makin tidak menentu.

Sekaligus ini menandai terjadinya pergeseran peran, dimana di era episode sejarah, keulamaan selalu menonjol dan dalam konteks kekinian peranan ulama di dalam parpol dan kepala daerah justru tidak berhasil, mereka cenderung pasif dan diam dalam melihat dan merespon persoalan Aceh yang akut. Dan keberadaannya hanya menjadi sekedar simbol namun tidak pada aspek yang substantif, disebabkan munculnya pergeseran persepsi di dalam masyarakat dalam memandang sosok ulama, dengan anggapan bahwa ulama yang masuk dalam kancah politik menjadi sosok yang tidak lagi bersih dari cita-cita dan idealisme atau kehilangan akar dayahnya. Meskipun sesungguhnya keterlibatannya masih dan makin intens diperlukan dalam “menyeimbangkan” keputusan di dalam pemerintahan, termasuk dalam soal paling mutakhir lambang dan bendera yang menuai benih ketidaksepahaman. Namun hal itu hanya dapat dilakukan oleh seorang ulama “sejati” bukan model ulama parpol yang justru hanyut terbawa arus otoritas yang kuat. Dalam bahasa yang lain sosok ulama yang mampu “menghijaukan” yang berwarna-warni.

Dalam kisruh persoalan politik hari ini dan mencuatnya isu lambang dan bendera yang menyita energi dan perhatian kita. Lalu dikaitkan lagi-lagi dengan trade mark kesyariatan kita, tiba-tiba menyeruak pertanyaan bagaimana seharusnya peran para ulama kita dalam menyikapi berbagai persoalan mutakhir hari ini. Karena bendera dan lambang mungkin dianggap menjadi persoalan “diluar” kapasitas para ulama, karena tidak bersangkut paut dengan ke-akhiratan tapi keduniawian? Namun karena sudah menjadi persoalan ummah dan perdamaian yang sedang dipertaruhkan, ulama mau tak mau harus turun tangan menjadi penengah dan penyejuk.

Dilema Ulama
Kondisi vakumnya para ulama hari ini, bisa jadi disamping karena lilitan persoalan “peran dan ruang gerak yang sempit”,ketiadaan visi yang sama dari para ulama secara keseluruhan dan perbedaan status, diantara pemerintah, parpol dan dayah baik tradisional maupun modern yang belum tuntas, sekalipun telah didukung dengan UU, menyebabkan mereka terpecah dalam banyak kubu. Benar bahwa mereka kini telah dimasukan dalam komponen sebagai “penasehat pemerintah” dan sumber “rujukan” namun itu belum dan tidak cukup untuk mendorong mereka berperan lebih besar lagi. Ruang dan kapasitasnya disamping harus independen juga harus tepat porsi. Sekalipun mengacu pada hadist yang menyebut bahwa “Jika sebuah urusan tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tunggulah sebuah kehancuran pasti akan datang”, namun ulama memiliki wilayah kapasitas yang khusus dan khas, dan dalam kerangka itu seharusnya menjadi cemeti untuk membangun sebuah kekuatan ulama sebagai komponen pemerintahan yang solid tidak sekedar menjadi subordinat dan pelengkap penderita. Realitasnya, mereka masih jauh diluar kapasitas yang sesungguhnya dan masih diluar pagar pemerintahan serta belum berperan maksimal.

Terlepas dari definisi dan redefinisi siapa yang patut disebut “ulama” hari ini, kita berharap ke-mumpuni-an para ulama kita dapat menjembati persoalan terkini dengan memberi masukan yang membumi terkait perpolitikan Aceh yang mulai gerah. Saya teringat pada sebuah buku Resolusi Konflik Dalam Islam; Kajian Normatif dan Historis Dalam Perspektif Ulama Dayah yang dikarang Teungku Haji Ibrahim Bardan atau Abu Panton, pada tahun 2008 lalu yang digagas Aceh Institute yang mencoba memotret persoalan kekinian politik dan perdamaian dan menyatukan cara pandang dan solusinya dengan pendekatan kacamata ulama dayah. Karya itu menjadi kajian menarik dan disebut-sebut sebagai sebuah lompatan pemikiran yang menarik dari seorang tengku dayah dalam menyikapi persoalan kekinian aceh. Sayangnya alternatif yang mencerahkan itu kemudian menemui jalan buntu karena ketiadaan tindak lanjut dalam implementasinya. Karena berbagai belitan persoalan yang melilit ulama terkait kurang berperannya dalam dinamika sosial politik Aceh, malah sebaliknya yang terjadi, justru dinamika sosial politik Aceh yang memberi warna kepada para ulama kita, mereka terbawa arus yang kuat dan mereka cenderung hanya menjadi pelengkap penderita dalam pemerintahan dan otoritas yang kuat hari ini.

Sebagian ulama lebih mencari “aman” dan lebih menfokuskan pada penguatan ilmu dan kaderisasi di dayah dari pada masuk dalam kancah politik yang bisa menyeretnya ke dalam pusaran persaingan antar “parpol raksasa” yang tidak sehat seperti masa konflik dulu karena barangkali trauma itu masih membekas. Persoalan lain adalah “dapur” karena bagaimanapun saat ini kita melihat realitas ulama dan dayah yang masuk gelanggang politik menjadi kehilangan jati diri, ketika masuk dalam kancah politik dan berbaju parpol, mereka menjadi tidak mandiri dan tidak independen. Hal ini tidak dapat dinafikan karena sebagian tanggungjawab pengelolaan dayah selama ini juga masih disupport oleh pemerintah yang notabene juga “bersangkut paut” dengan urusan kekuatan otoritas mayoritas yang menguasainya. Sehingga mau tak mau ulama dan dayah-nya berada dalam posisi dilematis, harus independen atau mengikuti garis politik otoritas dan parpol yang diikutinya. Dan dalam konteks persoalan lambang dan bendera yang mengemuka, ulama sebenarnya hanya berpijak pada prinsip sederhana “kemashlahatan ummah”, bahwa pemilihan simbol dan lambang haruslah bisa mewakili persatuan dan keberagaman, bukan menciptakan pertikaian baru tentunya.

Quota 30 Persen Ulama?
Problematikanya makin kompleks ketika ada kecenderungan bahwa pihak penguasa “memaksa” publik terkait kebijakan tertentu, dan ulama mau tak mau harus masuk dalam percaturan konflik itu untuk memberi solusi dan jalan tengah. Hal ini menjadi wilayah “abu-abu” yang harus dimasuki oleh para ulama kita, sementara ulama sendiri masih didera persoalan masa depan dayah dan statusnya, sehingga menjadi sangat dilematis. Beragamnya lembaga ulama yang ada, juga satu persoalan yang lain, yang sekaligus juga mengindikasikan dua hal, adanya perkembangan dayah yang meningkat dan disisi lain bisa juga diartikan adanya ketidaksepahaman yang berarti adanya perpecahan dalam tubuh internal para ulama itu sendiri, lalu bagaimana mereka mau berkiprah dalam sosial politik Aceh hari yang akut, dengan lilitan persoalan itu?.

Ini tentu saja menjadi kekuatiran yang harus dicermati dan dicarikan jalan keluar. Bagaimana membangun sinergisasi ulama dalam sebuah gerbong yang sama meskipun memiliki substansi perbedaan pemikiran ilmu dan imam, namun sama persepsi dan visi dalam menyikapi persoalan Aceh hari ini. Penyatuan mindset dan cara pandang, visi dalam membangun dayah dan Aceh sekaligus menjadi tantangan terdepan dan patut direnungkan. Artinya bahwa peran ulama harus “dinaikkan kelasnya” dalam implementasi karena telah didukung UU, tidak lagi hanya menjadi subordinat, penasehat pemerintah, atau supporting system. Karena pendekatan ulama diyakini dapat menjadi jembatan yang menghubungkan para pihak yang berbeda kesepahaman. Keyakinan ulama tentunya netral, pada penyatuan umat, tidak terkotak dalam dalam disparitas suku, budaya dan keragaman lokal lainnya.

Mengkaji pada peran ulama di negara lain, dimana mereka menduduki posisi strategis, tidak hanya menentukan kebijakan sertifikat halal haram, hilal Ramadhan, namun juga jauh masuk dalam persoalan dinamika sosial politik kenegaraan. Jikalau boleh diwacanakan, dalam konteks menguatnya pemberlakuan UU no 8 tahun 2012 dan peraturan KPU No. 7 tahun 2013 terkait penetapan kuota 30 persen keterwakilan perempuan diperlemen, barangkali khusus untuk Aceh kita dapat mengusulkan kuota 30% untuk ulama, sehingga komposisi di dalam parlemen nantinya, 30 persen Ulama, 30 persen perempuan dan 60 persen dari komponen lainnya. Artinya bahwa kita mendorong peran ulama yang lebih besar, sehingga makin menguatkan kesyariatan kita, namun bukan sekedar memenuhi simbol Aceh bersyariat, tapi lebih mendorong perdamaian yang tidak rapuh dengan konflik yang terus berulang dan makin menguatkan cita-cita mewujudkan sebuah model kota madani yang sedang diwacanakan. Dimana dalam seluruh komponen yang ada juga dilengkapi dengan pemahaman nilai-nilai dan kultur islami untuk memberikan warna islami dan bersyariat. Dan ini dimungkinkan jika ulama juga diberi kewenangan yang memadai dalam memberi masukan di dalam menyelesaikan berbagai persoalan termasuk persoalan pemerintahan. Karena kiranya yang menjadi sasaran sebuah kota madani, adalah sebuah kota yang memiliki “good governance” yang didalamnya ada harmonisasi ummah dan umara yang didukung ulama. [hans-2013]