Senin, 26 Desember 2011
Musibah tsunami yang menimpa Aceh pada Minggu pagi 26 Desember 2004 tercatat sebagai bencana terdahsyat dunia di abad modern. Pemberitaan media tentang kerusakan dan jumlah korban jiwa dalam musibah itu telah mendorong masyarakat dari berbagai belahan dunia berbondong-bondong datang ke Aceh, untuk satu tujuan membantu meringankan derita warga Aceh. Tidak hanya bantuan tenaga, mereka membawaserta bantuan medis, makanan dan pendanaan pembangunan. Hampir tidak ada negara yang absen dalam membantu meringankan derita Aceh. Uang sekitar 70 triliun rupiah digelontorkan untuk membangun kembali Aceh. Pemerintah RI membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias untuk mengkoordinir pembangunan Aceh yang dilakukan berbagai elemen dunia, dalam jangka waktu 4 tahun (2005-2009).
Pada tahun pertama rehab-rekon, sekitar 1.000 NGOs/donors hadir di Aceh. Perhatian dan perlakuan masyarakat dunia terhadap bencana tsunami Aceh sunguh besar, tak tertandingi dengan bencana alam manapun. Mereka membangun berbagai fasilitas yang dibutuhkan rakyat Aceh; mulai rumah, sanitasi, sekolah, rumah sakit, jalan, pelabuhan, bandara, pasar, perkantoran, rumah ibadah, hingga makanan, pakaian dan pemberdayaan ekonomi. Setelah menyelesaikan tugas sosialnya, para relawan itu pergi meninggalkan Aceh. Sebuah pengorbanan yang sulit terbalaskan. Kini, setelah 7 tahun berlalu, warga Aceh terkesan melupakan bencana dahsyat itu. Peristiwa tsunami tampak redup tergilas hiruk pikuk kilau harta dan godaan jabatan yang bertaburan pascatsunami dan damai. Momentum 7 tahun tsunami kalah pamor dibanding isu pilkada yang menjanjikan kekuasaan.
Reuni relawan
Disbudpar sebagai leading sektor peringatan tahunan peristiwa tsunami tidak mengambil inisiatif mengundang lembaga-lembaga donor/NGOs yang pernah melibatkan diri dalam proses rehab-rekon Aceh untuk menghadiri momentum peringatan 7 tahun tsunami. Disbudpar tidak berupaya menggalang kembali kekuatan lembaga-lembaga asing itu sebagai kekuatan ekstra dalam membangun Aceh. Yang terlihat justru sebaliknya, Disbudpar dihubungi pihak Jepang dan Malaysia agar mengundang mereka pada momen 7 tahun tsunami. Ini menjadi isyarat bahwa ada kerinduan di kalangan relawan dan donor untuk menyaksikan outcome kerja mereka selama di Aceh, dan tentunya ini dapat dibungkus dalam ajang reuni volunteers Aceh.
Sebagaimana Jepang dan Malaysia, saya berkeyakinan, seluruh NGO menyimpan asa agar jasa-jasa mereka dalam rekonstruksi Aceh dihargai. Penghargaan itu tidak mesti berupa hadiah fisik. Mengirim selembar undangan untuk menghadiri puncak peringatan tsunami akan membuat mereka tersanjung, walau belum tentu mereka mempunyai waktu untuk menghadirinya. Rasanya tidak sulit dan tidak memakan biaya tinggi untuk mengirimkan selembar surat atau email berlogo Pemerintah Aceh kepada mereka.
Momen peringatan 7 tahun tsunami kali ini akan berlalu dengan nyanian “tanpa undangan diriku kau tinggalkan” bagi lembaga donor. Ke depan, Disbudpar diharapkan dapat memanfaatkan momen tahunan tsunami dengan berbagai kreasi yang tidak hanya dibungkus dengan seremoni monoton berupa tausiah dan khanduri raya. Pada peringatan 8 tahun tsunami tahun depan, Disbudpar diharapkan mengemas agenda khusus “sewindu tsunami” dan memfasilitasi pertemuan para relawan rehab-rekon Aceh dari berbagai dunia.
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari daftar nama dan alamat lengkap seluruh pelaku rehab-rekon Aceh untuk kemudian dikirimkan undangan reuni via email atau fax. Dalam reuni volunteers ini Pemerintah Aceh cukup menyediakan akomodasi selama 3 hari di hotel, misalnya. Bagi sebuah lembaga cukup disediakan akomodasi untuk satu orang. Seandainya ada lembaga yang hendak mengirimkan utusan lebih dari satu orang, maka tamu tambahan perlu membayar sendiri akomodasinya.
Dapat diasumsikan jika ada 1.000 lembaga yang diundang dan hanya 500 lembaga yang mengirimkan utusan, itu artinya hanya butuh 250 kamar hotel. Jika satu kamar hotel berharga Rp 500 ribu, maka uang yang dibutuhkan untuk 3 hari hanya Rp 375 juta. Jika ditambah kebutuhan dana untuk kebutuhan konsumsi, konferensi, pameran, transportasi lokal untuk napak tilas dan berbagai even lain yang akan dipentaskan, maka kebutuhan dananya diperkirakan berkisar antara 3-5 miliar rupiah. Dalam hal ini Disbudpar dapat menggalang anggaran kegiatan dari berbagai sumber, seperti APBA, APBN, BUMN, perusahaan swasta dan sponsor lainnya.
Angka di atas tidaklah besar dibandingkan manfaat yang akan diterima Aceh. Para relawan dan donors akan menganggap Aceh sebagai bangsa yang mampu mengucapkan terima kasih atas bantuan yang pernah diterima. Relawan akan tertambat hatinya ke Aceh dan akan selalu mengkampanyekan kepentingan Aceh di level internasional. Selain itu, sektor pariwisata Aceh akan hidup dan ini akan berdampak positif bagi perekonomian.
Jadwal reuni harus dipilih pada tanggal yang dapat diterima semua pihak. Pelaksaan reuni pada tanggal 26 Desember dipastikan akan mengalami kendala. Sebab, biasanya orang-orang asing memanfaatkan waktu akhir tahun untuk liburan. Maka, dalam hal ini jadwal reuni dapat diagendakan sebelum penghujung tahun, misalnya antara 12-16 Desember. Agenda yang perlu disusun dalam reuni volunteers itu antara lain: konferensi relawan internasional, pemutaran film dokumenter rehab-rekon Aceh, pameran hasil rehab-rekon, pemberian piagam penghargaan kepada seluruh pelaku rehab-rekon hingga napak tilas ke basis pembangunan masing-masing lembaga selama era rehab-rekon.
Bukan hanya itu, Muhammad Fuadi dari UNDP Banda Aceh, menyarankan agar seluruh lembaga termasuk private sector untuk menyepakati konsep kampanye pengurangan resiko bencana sebelum bencana datang. “Selama ini ada kesan simulasi siaga bencana dilakukan setelah bencana, padahal lebih baik dilakukan sebelum bencana datang,” katanya dalam diskusi kecil di Warkop Solong, Minggu (25/12/2011).
Selain itu, jika selama ini telah ada Hari Pengurangan Risiko Bencana Dunia pada tanggal 13 Oktober, maka dalam konferensi itu dapat saja mereka membahas dan menetapkan 26 Desember sebagai Hari Solidaritas Bencana Dunia. Dan yang paling penting adalah bertemunya para relawan dari berbagai penjuru dunia itu dapat menjadi ajang sharing dan evaluasi program antar-NGO (lesson learnt) sehingga mereka dapat berbuat lebih baik lagi di masa-masa mendatang di tempat lain. Semoga!
* Penulis adalah Mantan Pekerja BRR NAD-Nias. Dosen AIN Ar-Raniry.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar