Oleh Reza Kamilin, Penulis adalah Camat Kuta Alam, Banda Aceh
https://aceh.tribunnews.com/2021/07/27/kemiskinan-aceh-dan-akses-pasar?page=all
Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Melalui pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan.
BPS mencatat, Aceh sudah menjadi daerah termiskin di Sumatera sejak 2002. Pada 2002, jumlah penduduk miskin di Aceh berjumlah 1,19 juta jiwa atau 29,83%, tertinggi dibandingkan daerah lain di Pulau Sumatera. Persentase itu turun jadi 16,43% pada September 2016 dan turun lagi menjadi 15,92% pada September 2017 dan 15,68% pada September 2018. Satu tahun setelahnya, angka kemiskinan berhasil turun lagi menjadi 15,01% dan turun lagi menjadi 14,99% pada Maret 2020, tetapi pada September 2020 naik lagi menjadi 15,43% atau sebanyak 833,91 ribu orang.
Namun, di sisi lain juga perlu kita catat, bahwa menurut Bappeda Aceh, penambahan penduduk miskin di Aceh masih di bawah nasional. Kita tentu ingat, selain merasakan dampak Covid-19, kita juga pernah mengalami konflik berkepanjangan yang tentu menyumbang peran meningkatkan jumlah orang miskin di Aceh.
Bappenas RI mengungkapkan, optimalisasi dari sumber daya alam di Aceh masih rendah. Mayoritas penduduk Aceh lebih banyak memperhatikan investasi daripada pengeluaran untuk makanan sehari-hari. Ini pasti akan memengaruhi profil pengeluaran, di mana kemiskinan sangat dipengaruhi oleh pola makan dan kalori.
Sektor Pertanian
Dalam laporan Bank Indonesia Perwakilan Aceh tentang Perekonomian Provinsi Aceh Februari 2021 disebutkan bahwa, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan beserta sektor perdagangan besar dan eceran menyerap tenaga kerja dengan porsi terbesar, yaitu masing-masing 37,22% dan 15,76%.
Atas dasar itu, pengembangan dan pemberdayaan para petani merupakan salah satu kunci untuk menurunkan angka kemiskinan di Aceh. Program program insfrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh khususnya dengan dana otonomi khusus yang begitu besar, tentu harus mampu memberikan dampak berganda kepada petani, memudahkan konektivitas petani serta lebih memberdayakan para petani sebagai kelompok fokus utama.
Seluruh kabupaten di Aceh memiliki potensi pertanian yang sangat luar biasa dan peluang ekonomi yang sangat menjanjikan. Cerita lama yang terus berulang dihadapi oleh para petani di Aceh adalah bagaimana harga komoditi begitu tinggi di musim tanam, menjadi anjlok di saat musim panen tiba.
Sedemikian tajam penurunan harga itu, sebagian petani menjadi malas untuk memanennya. Cerita ini terus berulang setiap musimnya.
Kondisi seperti inilah diperlukan kehadiran nvsemacam invisible handnya Adam Smith dan semoga tidak terlalu berlebihan, intervensi tangan tak terlihat ini adalah peran lebih fokus pemerintah, khususnya Pemerintah Aceh dengan kewenangan dan sumber pembiayaan yang begitu besar dimiliki Aceh melalui dana otsus yang telah kita terima sejak dianggarkan pertama kali di tahun 2008 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp 88,43 triliun.
Pemerintah Aceh harus fokus mengintervensi fase produksi dan distribusi, dimana selama ini, para petani terkesan berjuang sendiri, terutama di fase distribusi. Harus ada kepastian kemana hasil panen akan dijual dengan harga yang menguntungkan petani.
Bappenas mengingatkan, optimalisasi dari sumber daya alam di Aceh masih rendah. Salah satu contoh adalah seperti kopi, yang sebenarnya sangat digemari oleh masyarakat dunia, namun pemasarannya masih dominan melalui Kota Medan, sehingga kontrol harga masih belum optimal. Cerita yang sama lebih kurang juga dialami beberapa komoditi lain yang dihasilkan oleh para petani di Aceh.
Akses Pasar
Pemerintah Aceh tentu perlu memberikan fokus yang besar bagaimana cara membuka akses pasar komoditi pertanian di Aceh. Di banyak negara berkembang, produksi dan perdagangan produk pertanian memainkan peran yang penting untuk pertumbuhan ekonomi. Hal ini memungkinkan negara untuk memperoleh devisa dan menciptakan lapangan kerja. Saat ini kita dengan mudah menemukan santan kemasan, bumbu siap saji, buah dalam kaleng dan bahan pertanian lainnya produksi Thailand pada supermarket-supermarket di Eropa.
Namun, kondisi umum saat ini, terutama di Aceh , sektor pertanian sering tetap terbelakang sebagai akibat dari investasi yang tidak memadai dan tidak seimbang dibandingkan dengan sektor lain. Pada saat yang sama, petani tidak memiliki akses informasi pasar yang mencukupi dan akibatnya memiliki daya tawar yang lemah. Petani kita belum mampu berinvestasi untuk memenuhi standar produk internasional yang ketat yang harus dipenuhi, sehingga aturan perdagangan yang ada cenderung mendukung perusahaan besar, bukan petani kecil.
Oleh karena itu, Pemerintah Aceh, harus memiliki strategi dan kebijakan yang akan memungkinkan bagi petani kecil mendapatkan keuntungan dari perdagangan internasional.
Terkait dengan hal di atas, ada yang disebut dengan market intelligence yang merupakan kajian singkat berisikan gambaran potensi pasar untuk pertanian, informasi terkini mengenai pasar suatu produk, peraturan impor di Negara akreditasi setempat, potensi pasar, negara pesaing, strategi penetrasi pasar, dan informasi penting lainnya.
Pemerintah Aceh tentu bisa fokus untuk beberapa produk tertentu yang mampu dihasilkan oleh petani kita dan punya potensi besar di pasaran. Misal, Pemerintah Aceh melalui dinas terkait, katakanlah sudah memiliki market intelligence di Andaman India, Malaysia, Singapura, dan negara tetangga potensial lainnya. Market intelligence ini akan menjadi pedoman penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian di Aceh.
Beberapa Kementerian dan Kedutaan Besar Indonesia di beberapa Negara mengumumkan hasil martel atau market intelligence tahunan mereka untuk bidang dan komoditi tertentu. Martel tersebut juga memberikan informasi terkini mengenai pasar suatu produk, peraturan impor, pemetaan potensi pasar, Negara pesaing yang ada serta strategi penetrasi pasar dan informasi penting lainnya.
Dalam pemikiran yang sederhana, akses pasar yang didesain sedemikian rupa oleh Pemerintah Aceh berdasarkan data market intelegence yang akurat, akan mampu memberdayakan para petani Aceh yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan di Aceh tercinta.
Jika terwujud, betapa semangatnya petani kakao dan pinang di Pidie Jaya, atau petani kopi di Negeri Antara atau petani pala di selatan sana dalam merawat tanamannya, karena ada yang mendampingi mereka dalam proses produksi untuk mencapai kualitas tertentu serta tersedia koperasi milik pemerintah yang siap menampung hasil panen.
Pemerintah Aceh melalui koperasi menampung hasil panen dengan standar kulitas tertentu. Kerja sama wajib dibangun dengan dunia luar, tentu dengan analisa akurat berdasarkan akses pasar dan market intelegence yang telah dilaksanakan.
Menciptakan gairah ekonomi bagi masyarakat itu penting. Gairah ini akan menciptakan masyarakat yang optimis akan masa depannya, mewujudkan para pemuda yang penuh semangat berwirausaha, bukan para pemuda frustasi yang saban hari berhalusinasi dan akhirnya menjadi pecandu, bahkan penjual narkoba.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar