Buya Krueng Teudong-dong”,

Oleh Hanif Sofyan, Pegiat Sosial, tinggal di Tanjung Selamat, Aceh Besar

https://aceh.tribunnews.com/2021/10/14/buya-krueng-teudong-dong?page=all

Membaca opini Nurchalis, Sp, M,Si, “Menghitung Pulau Banyak Effect”, (SI; 25/9/2021), mengingatkan opini penulis, “Buya Tamong Meuraseuki “(SI;4/6/2014), ketika Pemerintah Aceh mendorong Aceh Investment Promotian (AIP) I, sebuah gagasan menjadikan Aceh sebagai tujuan investasi terbaik di Indonesia. Gagasan yang sangat mengembirakan, sekaligus juga sangat menantang.

Dibutuhkan visi yang jelas, karena kita masih dihantui masalah infrastruktur pendukung investasi yang belum sepenuhnya “matang”. Seperti di sampaikan seorang analis ekonomi A. Tony Prasetiantono, bahwa buruknya infrastruktur menjadi salah satu titik lemah dalam daya saing perekonomian kita. Selain produktivitas tenaga kerja, level pendidikan, birokrasi, dan korupsi yang akut menjadi catatan yang tidak bisa diremehkan dalam euforia kita menerima investasi baru.

Setidaknya kita bisa belajar dari kasus Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, yang kelak menjadi kota satelit Banda Aceh, karena investor yang telah masuk belum mampu kita “layani” dengan baik, termasuk dalam urusan infrastruktur. Tentu saja kita tidak bisa hanya berharap pada keperkasaan investor pariwisata Murban Energy dan Uni Emirat Arab di Singkil-Pulau Banyak , yang akan menjadi investor kita nantinya.

Dari sisi geografis, Singkil, Pulau Banyak membutuhkan, setidaknya moda armada angkutan laut, pelabuhan peti kemas, infrastruktur jalan darat yang dapat menampung tonase kontainer besar yang akan hilir mudik, semua infrastruktur harus mampu menampung semua lalu lintas angkutan material yang akan masuk untuk  mendukung pembangunan resor mewah seperti di Maldives atau Maladewa ataudi Dubai.

Optimisme Baru

Kondisi ini sejatinya adalah peluang baru bagi Pemerintah Aceh untuk membuktikan kepada para investor lain bahwa gagasan kita tentang AIP itu sangat serius. Keberhasilan kerjasama dengan Murban Energy dan Uni Emirat Arab, bukan saja akan menjadi pemantik bagi investor lain untuk segera membenahi Pulau Aceh yang eksotik, Sabang sebuah syurga yang tersembunyi, dan pulau-pulau lain yang bertebaran di Aceh dan dapat menjadi pembuka sabuk pembangunan Aceh di masa mendatang.

Selama ini pembangunan kita terlalu dimanjakan dengan keberadaan dana Otsus, dana bagi hasil migas, sementara penghasilan sendiri hanya ditopang pendapatan dari pajak, yang jika diukur dari pola penerimaan daerah, sangat minim dan belum layak mendorong pembangunan Aceh yang semakin kompleks. Bahkan ada opini yang menyebut, jika dana Otsus dicabut, Aceh siap bangkrut, (tirto.id; 30/7/2018). Keberadaan dana Otsus justru memicu “fenomena, tikus pemakan padi di lumbung sendiri”.

Keberadaan dana Otsus-lah yang mendorong kita mampu berada dalam posisi seperti sekarang. Di satu sisi Otsus menjadi stimulan positif untuk membangun, namun di sisi lain juga menjadi pangkal kemalasan fiskal kita. Kita sepenuhnya berharap pada Otsus dan melupakan pertumbuhan pembangunan dari pendapatan ekonomi alternatif seperti, pembangunan industri yang ber-multiplier effect, pengaruh lebih besar, karena berkaitan dengan terbukanya lapangan kerja, dan berkurangnya angka kemiskinan, itu pun jika kita dapat memanfaatkanya dengan mempersiapkan tenaga kerja berdaya saing tinggi.

Ketika Pemerintah kita mendorong Otsus berkelanjutan dan abadi, sesungguhnya kita sedang memberikan dua sinyal. Pertama; tentang pertanggungjawaban Pusat atas masa lalu Aceh dan, kedua; ketakutan kita dengan masa depan kita sendiri. Sedangkan usaha kita paling optimal justru tidak menoptimalkan Otsus. Padahal dana Rp 73 triliun sejak 2008-2019 adalah peluang besar kita membangun  infrastruktur menuju Aceh Tinggal Landas, mungkin 2027 mendatang? AIP adalah alternatif batu loncatan percepatan pembangunan kita.

Tentu saja kita tidak sepenuhnya setuju jika hanya mengandalkan Otsus, atau paling kuat menggunakan seluruh persediaan tambang kita untuk mendorong pembangunan, walaupun kita menggunakan skema Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Jelas ini berbahaya bagi masa depan Aceh, karena semestinya tambang dan persediaan alam adalah alternatif terakhir setelah seluruh upaya kita mendanai pembangunan pupus.

Bahkan hingga saat ini kita belum melirik IMT-GT sebagai kekuatan membangun ekonomi kita, meskipun kita selalu aktif dalam Working Grop Session dalam setiap tahapannya.

Termasuk yang tengah didorong untuk mengoptimalkan peran perikanan tangkap laut sebagai kekuatan pemasok modal pembangunan yang positif, selain berharap dari Otsus dan pajak.

Kita belum lagi bicara tentang ekonomi sirkular yang mendorong penghematan produksi, pemanfaatan barang lebih lama dan menggunakan siklus daur ulang untuk menghemat seluruh penggunaan barang agar dapat menghemat penggunaan energi fosil kita.

Menjadi “buya krueng”

Jika terus berharap pada investor untuk memenuhi seluruh kebutuhan kita, termasuk dalam pengadaan infrastruktur, jalan, air, listrik (yang di masa depan akan didorong melalui skema energi terbarukan dengan memanfaatkan energi angin, matahari, air dan baterai), tentu saja tidak akan berdampak positif dari kacamata investor lain. Kecuali ada kepentingan sangat luar biasa dari para investor terhadap proyek yang akan dilakukannya. Sebagaimana tren ekonomi dunia negara-negara adidaya baru yang cenderung sedang melakukan ekspansi besar-besar untuk menguasai jalur ekonomi dunia, layaknya membangun Jalan Sutera Baru, seperti digagas Cina saat ini.

Apa yang pernah terjadi dengan kasus KIA Ladong, soal drainase yang buruk, munculnya pungli, ketersediaan air bersih, listrik yang tidak optimal, adalah pelajaran yang sangat berharga bagi Pemerintah Aceh. Sekedar mendorong gagasan atau kebijakan pembangunan atau menerima kerjasama, tidak serta merta bisa melejitkan dan mendatangkan investor lain dengan cepat.

Kecuali jika kita mengiklankan obat sakit kepala, begitu diminum bisa langsung menyembuhkan. Tetapi pembangunan kita bukan iklan obat sakit kepala, salah-salah justru kita kehilangan "kepala" karena infrastruktur kita tidak mendukung, padahal kita menjanjikan sarana investasi terbaik.

Kita berharap, jalan toll, kereta api, pelabuhan, bandara, rumah sakit, dan di masa depan penggunaan energi listrik terbarukan dari panas bumi di sepanjang Lembah Seulawah, Sabang, Bener Meriah adalah penunjang infrastruktur investasi kita yang terbaik.

Jika tidak, seperti bunyi hadih maja, kita menjadi Buya Krueng Teudong-Dong, Buya Tamong Meuraseuki, kita hanya bisa menjadi penonton atas semua undangan investasi yang kita sebar. Sedangkan jika kita terus memainkan jurus menggunakan sumber daya cilet-cilet tanpa skill, mark up, nepotisme, korupsi, kita akan kehilangan pamor dan kepercayaan di negeri sendiri.

Kita berharap bahwa Pemeintah Aceh sekali ini, serius dengan investasi di Singkil, Pulau Banyak, agar wilayah Barsela menikmati indahnya pembangunan kita, setelah harapan kita pupus, di Ladong, Sabang, energi panas bumi Seulawah, pabrik pupuk di Pidie, dan banyak pembangunan kita yang tak mengedepankan skala prioritas sehingga kita memaksimalkan APBA, dan Otsus, tapi melupakan kebutuhan membangun Aceh dengan cerdas, melalui pembangunan dengan target yang dapat mendeteksi, berapa lama lagi kita bangkit menuju Aceh Tinggal Landas?