Polemik Lambang Aceh? Hanif Sofyan: Tawaran Solusi Alternatif Alam Peudeng

 https://trans89.com/2019/08/07/polemik-lambang-aceh-hanif-tawaran-solusi-alternatif-alam-peudeng

ACEH BESAR, TRANS89.COM – Wacana kritis tentang bendera dan lambang daerah yang masih terus muncul ke permukaan, sesungguhnya masih di bawah prioritas pembangunan Provinsi Aceh, untuk tidak mengatakan belum urgen, sekalipun kebutuhannya penting dalam kerangka bentuk representasai demokrasi.

Mengingat kebutuhan yang semestinya didorong adalah optimalisasi pembangunan yang bisa mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa dan perkotaan di Aceh, tentang perut rakyat yang belum rata terisi.

Substansi persoalan bendera dan lambang dalam proses paska disahkan Qanun (Perda) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) periode 2009-2014, ternyata prosesnya telah sampai pada pembatalan Qanun oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melalui keputusan Mendagri (Kepmendagri) Nomor 188.34-4791 Tahun 2016 Tanggal 12 Mei 2016.

Kepmendagri membatalkan dan mencabut beberapa pasal dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Penolakan dan pembatalan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Lambang Daerah yang antara lain isinya menyatakan bahwa lambang daerah itu tidak boleh sama atau ada persamaan/kemiripan dengan lambang seperatis.


Menurut Peneliti, Pemerhati Keadilan dan Lingkungan Hidup Aceh, Hanif Sofyan, perlu adanya keinginan semua pihak membangun komunikasi secara intens dengan pemerintah pusat maupun arus bawah di Aceh.

“Hal itu mengingat persoalan bendera lebih sensitif dibandingkan soal-soal lain, terutama karena masalah bendera berkaitan dengan sisi tawar yang harus bisa diterima dan merepresentasikan ‘perwakilan’ dari seluruh Nanggroe Aceh yang juga meliput banyak wilayah,” kata Hanif di Tanjung Selamat, Darussalam, Aceh Besar, Rabu (7/8/2019).

Menurutnya, persoalan bendera tentu saja bukan hanya persoalan krusial antar partai, namun milik seluruh warga Nanggroe dengan beragam latar belakang, eksistensi budaya, kesejarahan masa lalu. Referensi menunjukkan bahwa Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dibangun sebagai representasi dari penyatuan 9 kerajaan besar di Aceh ketika itu. Dan disepakati kemudian menjadi Aceh yang satu, di bawah satu panji hasil mufakat sembilan kerajaan.

“Ketika mimpi kesejarahan itu hendak dibangun kembali, mestilah akarnya juga harus berangkat dari sana, tidak dari ego kepentingan kelompok, apalagi ego kepentingan personal. Berbagai solusi alternatif juga telah ditawarkan, seperti halnya, bedera Alam Peudeng,” tutur Hanif.

Dirinya menjelaskan, dalam menatap masa ke depan, perahu besar, Aceh telah berlayar dilautan yang luas, namun kita justru belum memikirkan bagaimana membangun sebuah kapal besar, pelabuhan besar, nahkoda yang ahli menjalankan kapal besar.

“Akan tetapi kita justru meributkan bendera kapal dan lambangnya, meski telah ada tawaran solusi alternatif seperti halnya Alam Peudeng,” imbuh Hanif. (Fahmi/Nis)