https://www.acehtrend.com/2018/04/02/apba-homo-homini-lupus/
“bukan keangkuhan intelektual, tetapi kesediaan untuk mendengarkan, menjadi elemen penting dari proses pengambilan keputusan pembangunan.” (H.S.Dillon)
Berbagai polemik dan debat Anggaran Pembangunan dan Belanja Aceh (APBA) 2018 yang tak kunjung usai bahkan menjadi konsumsi publik yang vulgar melalui media membuat kita tak habis pikir. Siapa sebenarnya yang salah, para pemimpin atau kita yang ‘salah pilih’ pemimpin?.
Fenomena ini langsung mengingatkan saya dengan perspektif H.S. Dillon yang diangkat oleh J.B Soedarmanta dalam bukunya Kebangkitan Kembali Republik, An Indonesian Renaissance.
Ada ungkapan yang tepat untuk peran penyelenggara negara atau pemerintah, to govern is to foresee (in order to prevent), memerintah adalah melihat ke depan sebelum terjadi sehingga mampu mencegah hal-hal negatif yang merugikan (negara, pemerintah dan rakyat). Pemerintah tidak hanya bertindak reaktif, tetapi harus antisipatif.
Dalam banyak realitas pembangunan di Aceh saat ini, tindakan kedua nyaris tumpul adanya. Hampir sebagian besar pembangunan di jalankan dalam koridor trial and error, bahkan cenderung terburu-buru. Substansi output pembangunan berada di prioritas nomor ke-sekian, bukan lagi prioritas utama. Maka ketika pelabuhan selesai di resmikan, pemeliharaan (maintenance) terabaikan, transportasi dan jalan penghubung terlewatkan. Kita belum lagi bicara tentang tehnis pembangunan, spesifikasi material bangunan, karena hal itu lebih kacau lagi realitasnya.
Kepentingan vs rakyat
Meskipun dalam urutan tata pembangunan, telah disiapkan blueprint, musrenbang dan berbagai kerangka pembangunan jangka panjang, menengah, panjang, namun dalam pelaksanaannya akan berbenturan dengan ‘kepentingan’ parsial para pihak di pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif. Tentu bukan rahasia umum, jika tarik ulur kepentingan sedang terjadi di gedung dewan atau gedung pemerintahan kita. Maka tak heran jika APBA terus masuk dalam ruang ‘konflik’ meski ada yang beranggapan sebagai bagian dinamika berdemokrasi meski sebenarnya adalah pertarungan kepentingan atas APBA saat ini.
Ketika persoalan krusial APBA tidak dapat ditemukan antisipatif jalan keluarnya, yang terjadi adalah kegagalan kelembagaan pemerintah dalam mengelola risiko yang ditimbulkan dari oleh pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Utamanya dalam bagaimana mengelola penyebarluasan kegiatan pembangunan yang menentukan pemerataan pendapatan dan kekayaan. Berbagai aspek dan dimensi kehidupan bangsa yang belum siap menghadapi perubahan harus dilindungi. Meminjam pandangan H.S. Dillon, Pemerintah semestinya melindungi dan tidak dapat cuci tangan dengan menyederhanakan masalah dengan berlindung di balik argumen bahwa ekonomi yang ramah pasar terbuka dengan sendirinya akan melakukan self correction, dengan menyerahkan pada peran invicible hand (tangan yang tak kentara). Artinya ketika timbul penyakit sosial, ekonomi, pemerintah hanya mengharapkan situasi dan kondisi akan membaik dengan sendirinya.(J.B. Soedarmanta; 2012;65)
Realitas itu yang tengah terjadi saat ini. Ketika dengan jelas ketuk palu APBA dan kucurannya menjadi pangkal dimulainya geliat dinamika ekonomi Aceh yang masih terus bergantung pada APBA, namun yang selalu terjadi adalah debat dan polemik keras pengesahan APBA di pemerintahan. Bagaimana kemudian ekonomi melambat, penggangguran bertambah dalam situasi fluktuatif bahkan kadang memburuk, ekonomi lesu, lalu yang fatal adalah pembangunan yang digerogoti waktu yang makin pendek setiap tahun dan membuat capaian pembangunan tidak optimal, tidak fokus pada target namun hanya pada hasil akhir (baca ; menghabiskan anggaran) tanpa pertimbangan mutu.
Uniknya lagi makin bertambah usia pemerintahan dan dipimpin oleh para petinggi pemerintahan ashoe lhok yang memiliki visi besar membangun Aceh masa depan justru makin dibelit debat APBA yang kian sengit. Apakah APBA 2018 akan menjadi APBA paling alot dan paling panjang kisahnya?, setelah tahun sebelumnya Mendagri harus turun tangan dan memberikan penalty sebelum akhirnya diputuskan dengan setengah hati. Apakah dengan makin panjang rentang perdebatan akan menunjukkan aktualitas intelektualitas yang meningkat, atau sebaliknya menunjukkan kegagalan intelektualitas dalam memanajemeni pemerintahan?.
Dalam catatan pengesahan APBA, sejak tahun 2005 hingga 2018 setidaknya kita telah 14 kali berturut-turut melakukan tindakan pelanggaran atas amanat UU No, 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Jika kita berargumen bahwa bukan kita saja yang mengalami nasib serupa, apakah artinya kita akan masuk ke lubang yang sama, seperti dalam kisah seekor keledai?. Dalam perspektif Al-Qur’an dan Sunnah, perubahan menjadi lebih baik adalah sebuah keniscayaan, apalagi dalam konsekuensi pilihan ber-syariat kaffah.
Condition sine qua non
Pemerintahlah yang pertama-tama harus turun tangan mengatasi krisis. Kekuasaan Pemerintah yang dijalankan oleh para penyelenggaran pemerintahan tidak bisa netral terhadap keadaan masyarakat warganya, karena itulah mereka dibentuk dan diadakan. Pemerintah harus mewujudkan trisakti bagi rakyatnya, yaitu kedaulatan dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam bidang budaya. (J.B. Soedarmanta;2012; 66).
Lebih jauh Dillon menyatakan negara adalah lembaga paling efektif melayani kepentingan rakyat, karena aneka sumberdaya yang dikelolanya. Kenyataanya justru dalam kondisi tersebut eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Sebabnya karena kekuasaan telah dibajak para elite, baik politik maupun bisnis. Lewat “politik uang” dan politicking yang canggih untuk mengejar kekuasaan. Hal ini menyebabkan disfungsi kelembagaan, sehingga mandul menghasilkan output perbaikan yang lebih adil dan makmur (J.B. Soedarmanta;2012; 67).
Mau tidak mau, perubahan, reformasi tata kelola dalam semua matra kehidupan masyarakat, pemilihan kebijakan yang tepat dan tindakan antisipatif menjadi condition sine qua non atau prasayarat mutlak bagi pemerintah dalam menyelenggaran sebuah negara. Upayanya dengan mengandalkan interaksi yang setara antara pemerintah dan rakyat. Karena para penyelenggara adalah representasi suara dan wakil rakyat, maka semestinya mereka bekerja melayani, kembali kepada fitrah bekerja untuk rakyat, bukan pada kepentingan sepihak individu apalagi kelompok. Seperti mantra demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Meskipun harus diakui bahwa pemerintah terdiri dari banyak kepentingan utamanya multi partai yang mendominasi komposisi pemerintahan, selain personal yang mumpuni, sebagai prasyarat agar bisa menjadi wakil rakyat. Berbagai motivasi melatarbelakangi niat sejak awal pemilihan, sekedar bekerja optimal sesuai nurani dan idealisme atau mengincar kursi agar bisa mendominasi kekuasaan. Melenceng jauh dari niat awal, karena amanah rakyat, atau bergeser sedikit bekerja untuk konstituen manianya.
Jika setiap tahun yang terjadi adalah keterlambatan, maka seperti lingkaran setan APBA akan menjadi blunder bagi percepatan pembangunan. Perlambatan ekonomi, pertumbuhan stagnan, bahkan gagal fokus dalam membangun Aceh tinggal landas.
Tentu bukan sesuatu yang naïf jika ekonomi Aceh masih kebagian porsi kue yang lebih kecil dibanding propinsi tetangga. Kita harus melihat kedalam, bahwa berbagai kesalahan kronis yang berulang dan imun memang selalu kita ciptakan sendiri melalui keterlambatan proses pengesahan APBA di setiap tahunnya. Maka koreksi yang utama adalah pada bagaimana para penyelenggara pemerintah kembali pada fitrah pelindung rakyat dan berikutnya selektifitas memilih para wakil kita di pemerintahan. Tentu dicari yang lebih bisa ‘mendengar’ dengan hati nurani, bukan egois dengan kepintaran intelektual saja. Buat apa cerdas jika culas, curang dan tidak amanah. [hans-2018].
Tidak ada komentar:
Posting Komentar