Membajak Demokrasi

oleh hanif sofyan-opini serambi Indonesia
http://aceh.tribunnews.com/2016/04/20/membajak-demokrasi
MESKI masih draft dalam perubahan Qanun Pilkada, usulan syarat pemberat calon independen, menuai kontroversi tajam. Tiga syarat yang dianggap memberatkan dalam diskursus yang berkembang terkait perubahan Qanun No.5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota, awalnya usulan eksekutif mengikut penyesuaian perundang-undangan terbaru. Begitupun beberapa poin yang ditambah dalam Pasal 24 yang diklaim memberatkan calon independen merupakan usulan Badan Legislasi (Banleg) DPRA meskipun kemudian disetujui, saat pembahasan lanjutan perubahan Qanun Pilkada yang merupakan persetujuan bersama legislatif dan eksekutif (Serambi, 16/4/2016).

Diskursus yang menarik terkait lolosnya syarat memberatkan calon independen disinyalir karena tidak proaktifnya pihak eksekutif dalam memberikan argumen karena posisinya yang dilematis sekaligus politis. Hal ini tidak melulu persoalan kompetensi tim eksekutif yang ikut dalam perdebatan pembahasan draft perubahan Qanun tersebut. Di satu sisi, bersikap diam melawan agresifitas dewan dianggap menyetujui usulan perubahan. Sementara jika memilih agresif, bisa-bisa dianggap memperjuangkan kepentingan kandidat tertentu. Apalagi dalam kondisi suara dewan dikuasai kelompok mayoritas yang dibaca secara samar dan halus sebagai bagian dari dinamika politik. Ketua DPRA, Tgk Muharuddin menyebutnya sebagai upaya menjaga demokrasi yang sebenarnya di Aceh. Dimana beberapa hal yang ditambah dan diatur kembali dalam Pasal 24 terkait persyaratan calon independen untuk Pilkada 2017, menurutnya bukan untuk menganulir calon independen, melainkan menghindari manipulatif saat pengumpulan KTP.


Tiga syarat yang diklaim menyudutkan calon jalur independen; Pernyataan dukungan harus dibuat secara individu, daftar nama pendukung ditempelkan di kantor keuchik, dan sanksi bagi pasangan calon berupa pengurangan 10 lembar KTP jika kedapatan satu pendukung memberi dukungan ganda. Pasal 24, menyebutkan, pernyataan dukungan harus dibuat secara individu atau kolektif diberi materai dan mengetahui keuchik stempat atau nama lain. Penghilangan redaksi atau frasa kolektif dalam pasal ini, atas usulan Banleg yang kemudian menuai kritik meluas.

Berdampak luas
Menurut pihak eksekutif, tiga klausul perubahan ini nantinya berdampak luas. Pertama, jika kata “kolektif” pada Pasal 24 huruf e dihilangkan, maka setiap pendukung calon independen wajib menempelkan materai pada surat dukungannya. Kedua, jika syarat dukungan bagi calon independen 3% dari jumlah penduduk atau 165.000 KTP, maka jika dikalikan selembar materai seharga Rp 6.000 total uang untuk pembelian materai Rp 990 juta. Ketiga, usulan daftar nama pendukung ditempelkan di kantor keuchik akan mencederai azas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Debat panas soal mekanisme dukungan calon independen di Aceh, sebenarnya dampak ikutan dari diskursus di level nasional. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menilai bahwa syarat persentase dukungan minimal untuk calon independen pada Pilkada serentak tak perlu diubah. Angka dukungan seperti tercantum pada Pasal 41 revisi UU No.5 Tahun 2015 tentang pilkada serentak menurutnya sudah cukup rasional. Dihitung melalui interval jumlah penduduk, dimana besaran minimal ditentukan berdasarkan proporsi jumlah penduduk masing-masing wilayah. Artinya, provinsi berpenduduk 2 juta didukung oleh minimal 10%, yang berpenduduk 2-6 juta minimal 8,5% dan yang berpenduduk lebih dari 12 juta didukung minimal 6%. Sementara Tjahyo Kumolo menyebut, calon perseorangan harus mengumpulkan KTP sebesar 6,5-10% dari DPT. Sementara calon didukung parpol harus memperoleh 20% kursi di DPRD atau 25% suara sah pemilu DPRD, sesuai UU lama (Serambi, 16/4/2016).

Kegembiraan berdemokrasi yang baru dinikmati sebagai wujud positif kembalinya demokrasi Aceh, ditandai ramainya balon Gubernur dan maraknya konvensi partai-partai Nasional menarik minat para politisi dan tokoh maju dalam Pilkada 2017 menjadi gamang. Bagaimanapun dua fenomena tersebut, memanaskan eskalasi menuju tampuk Aceh-1, membuat bursa Pilkada 2017 makin sulit diprediksi. Dibanding ketika diminati beberapa kandidat, itu pun dengan dukungan mayoritas yang membuat Pilkada hambar dan mudah ditebak seperti dua periode sebelumnya.

Kemunculan diskursus perubahan Qanun Pilkada, meski didasari dorongan perbaikan sistem karena muncul dugaan manipulatif KTP dan bentuk transparansi, akuntabilitas, namun momentumnya dianggap sangat politis. Apalagi polemik juga telah bergulir ke ranah publik dan memanaskan persaingan. Hal ini mirip dengan munculnya syarat kuota 30% caleg perempuan menjelang penjaringan caleg pada 2012 silam yang menuai kontroversi. Di dalamnya ada skenario persaingan ketat dan bocor kenyataan minimnya regenerasi partai lokal dan parnas yang belum mengakomodir peran perempuan secara aktif dalam tubuh partainya. Dalam kondisi politik yang serba gamang, moment ini dapat dipolitisir menjadi kepentingan individu dan kelompok sebagai upaya “membajak demokrasi” (Serambi, 14/4/2016).

Belum final
Arahnya terbaca jelas, sekalipun polemiknya belum final. Namun hal paling menarik dari kemunculan kasus ini, karena sistem yang membolehkan majunya calon independen berasal dari Aceh yang kemudian diadopsi oleh propinsi lain di Indonesia. Momen ini bakal menjadi perhatian nasional, minimal para pihak yang berkepentingan dengan perubahan dan tujuan perubahan itu sendiri secara politis. Sehingga harus disikapi positif dan bijak bukan kepentingan para pihak, apalagi upaya mempertahankan hegemoni kuasa.

Kemunculan kasus ini berkebetulan dengan fenomena banjirnya calon yang memenuhi bursa Pilkada 2017 mendatang di Aceh utamanya dari jalur independen. Dalam politik, dinamika mudah berganti, prediksi mudah dimentahkan kepentingan petualang politik, memanipulasi aturan, dengan politik transaksional. Bahkan maraknya konvensi belakangan menimbulkan multitafsir, dapat dimaknai sebagai bentuk sokongan parnas atas keberadaan tokoh yang belum terakomodir oleh parlok, sehingga konvensi dapat disebut sebagai bentuk instant untuk masuk dalam bursa kontestasi. Layaknya rumah produksi (production house) yang mencari artis untuk diorbitkan. Dapat juga dimaknai sebagai pintu masuk atau modal bagi parnas untuk bisa bertarung di ranah lokal melalui pemilihan tokoh asoe lhok (penduduk asli tempatan) yang sudah dikenal luas oleh publik lokal sehingga berkesempatan meraup suara besar.

Pembelajaran yang ideal yang dapat dipetik adalah, persoalan-persoalan yang dapat menyulut polemik, mestinya tidak masuk ke ranah publik karena membuat masalah makin runyam dan tidak jelas pemberitaannya. Kasus ini sekaligus menunjukkan disharmonis berkepanjangan dalam tubuh Dewan dan pemerintahan, setelah sebelumnya mencuat dalam isu pembahasan RAPBA yang alot dan harus dimediasi oleh Kemendagri pada Desember 2015 silam. Hal ini menjadi pembelajaran berdemokrasi dan mengelola pembangunan yang buruk bagi rakyat. Bagaimana kita fokus membangun nanggroe, jika urusan “rumah tangga” selalu dihantui konflik?