‘Anemia Ekonomi’

oleh hanif sofyan-opini serambi indonesia
http://aceh.tribunnews.com/2015/06/29/anemia-ekonomi
ANEMIA alias penyakit kurang darah menjadi analogi yang tepat menggambarkan perlambatan ekonomi kita. Menarik dicermati bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh triwulan I 2015 sebesar 1,88% justru menjadi prestasi terburuk sejak 2014 (Serambi, 6/5/2015). Fenomena ini adalah akumulasi dari berkelindannya ekonomi kita “bermodalkan” amprah APBA karena hampir tak ada yang dapat menyangkalnya dan imbasnya pada lesunya ekonomi kita. Bahkan belanja pemerintah tanpa APBA kendor hingga 39,42%, sementara solusi ekonomi alternatif kreatif belum optimal.

Ekonomi kita tanpa migas tumbuh minus 2,83%, dan dengan migas, minus 0,52%, dibandingkan triwulan IV 2014. Hal ini kontradiktif dengan melimpahkan dana otsus dan bagi hasil migas serta geliat dunia kewirausahaan yang menunjukkan trend positif yang mestinya menjadi “suplemen” dalam kondisi “anemia” ekonomi kita. Meskipun inisiasi program “Sejuta Saudagar” oleh Kadin telah digadang sejak 2007, untuk mendorong stok wirausaha serta mengungkit pertumbuhan ekonomi, plus mengentaskan kemiskinan, hasilnya belum signifikan.


Idealnya, standar minimal untuk mengukur keberhasilan capaian pertumbuhan ekonomi berbasis wirausaha di setiap negara memiliki 2% enterpreneurship dari total seluruh penduduknya jika ingin sejahtera. Capaian itu akan menghasilkan lompatan fantastis mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan daya saing sekaligus peningkatan capaian jumlah pendapatan perkapita secara nasional (Suara Pembaruan, 7/12/2014).

Setidaknya dua tahun lalu, Indonesia memiliki 0,18% enterpreneur setara dengan 400.000 orang dari total penduduk Nasional. Idealnya diperlukan 4,4 juta enterpreneur, dan itu artinya ada kekurangan 4 juta lagi pada medio 2012 lalu. Gerakan ini diperlukan untuk mendorong dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang lebih mandiri dan partisipatif plus multiplier effect menurunkan angka kemiskinan. Tidak hanya mengandalkan kekuatan pemerintah untuk menggerakan roda ekonomi. Apalagi stimulan itu dikuatkan dengan gagasan Aceh Investment Promotion, menjadikan Aceh sebagai satu jawara investasi Nasional.

Dalam situasi turbulensi ekonomi, fenomena giok mengalihkan perhatian banyak orang menjadi pengusaha dadakan. Lalu, apakah semua jenis usaha “buka lapak” dapat dikategorikan sebagai wirausaha? Apakah itu berati para pedagang giok dan pemilik kedai pinggiran jalan masuk dalam kategori wirausaha?

Akumulasi masalah
Banyak problem sosial ekonomi terabaikan dalam pelaksanaan pembangunan kita. Bermula sejak hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) yang secara skeptis ditanggapi oleh sebagian orang sebagai upaya sia-sia karena tidak ada sinkronisasi antara rencana dan implementasi di lapangan. Plus manajemen tata kelola anggaran yang bermasalah setiap tahunnya, terutama keterlambatan.

Ada catatan menarik dari paparan hasil analisis mutakhir Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program (PECAPP) bertajuk “Menakar Belanja Parlemen dan Kebijakan Belanja Publik”.

Diskusinya mendapat respons serius dan mendalam dari para partisipan dalam seremoni penutupan rangkaian program Bank Dunia, Consolidating Peaceful Development in Aceh (CPDA), 16 April 2014 silam.

Hasil analisis ini menjadi satu benang merah menguak sisi lemah dari berbagai sudut pandang dimensi sektor pembangunan di Aceh. Termasuk untuk menjawab satu teka-teki besar, Apa yang salah dengan pembangunan Aceh hari ini? Relevansi kajian ini tetap selaras dengan kekinian persoalan yang tengah membelit pemerataan pembangunan yang timpang, ditimpali urusan politik yang tidak urgen dengan kondisi sosial ekonomi rakyat terkini. Karena basis amatan kajian yang disasar dialamatkan langsung pada pencarian solusi yang ditengarai sebagai salah penafsiran, jika tidak etis menyebutnya sebagai polarisasi kepentingan personal di atas kepentingan rakyat. Secara logis persoalan pembangunan Aceh adalah sebuah tanggung jawab kolektif. Parlemen, pemerintahan, institusi non pemerintah, hingga-pemerintahan gampong sebagai unsur mikro dari lingkaran besar mata rantai pembangunan. Sekalipun faktanya parlemen mendorong 68% pembangunan infrastruktur dan menafikan pembangunan manusianya dengan hanya mengaloksikan sebesar 18% (PECAPP; 4/2014).

Akibat paling kentara adalah meningkatnya pengangguran. Berdasarkan catatan terakhir Agustus 2013 saja, karena keterlambatan berbagai proyek pembangunan pemerintah via APBA, membuat 24.000 orang kehilangan pekerjaannya dan angka pengangguran bertambah 32 ribu orang. Seolah proyek APBA menjadi tumpuan tak tertandingi. Sehingga secara keseluruhan jumlah pengangguran sudah menembus angka 210 ribu orang, dibandingkan Februari 2013 yang masih berjumlah 178 ribu orang (Serambi, 7/11/13).

Konsumsi pemerintah menurun, tingkat pendapatan masyarakat menurun karena implikasi kurangnya kesempatan kerja. Persoalan ini bertambah parah dengan minimnya implementasi good governace dalam tata kelola pemerintahan. Ada tiga fungsi parlemen yang tidak sesuai harapan dan harus dikritisi; legislasi, anggaran dan pengawasan karena menjadi musabab timbulnya tidak saja “kekeliruan” penafsiran kebutuhan masyarakat juga wujudnya yang salah dalam implementasi yang ideal, termasuk peran tindak koruptif di dalamnya.

Ironi ini menjadi pertanyaan mendasar, jika benar sebagaimana dilansir oleh survey Nasional bahwa kita sebagai satu provinsi korup, tentu menjadi pekerjaan rumah untuk membuktikan keabsahan data dan fakta tersebut. Apakah ukuran-ukuran opini auditor qualified, wajar tanpa pengecualian (WTP) mencukupi untuk membuktikan bahwa kita cukup bersih dari segala tindak koruptif?

Upaya krusial
Upaya krusial pemerintah adalah menyuntik dan merangsang dunia wirausaha secara optimal, sebagai antisipasi ketergantungan pada siklus APBA. Orang kian cerdas dalam menyikapi berbagai kelemahan dalam pertumbuhan ekonomi kita yang lesu, dan seketika menguat seperti minum “obat kuat” ketika amprah APBA turun. Sialnya salah dosis dan takaran tidak mengobati anemia ekonomi, justru memperparahnya.

Konon lagi ketika berbicara persiapan ekonomi di tingkat ASEAN, seperti sebuah keniscayaan yang tidak bisa dibantah, menimbulkan kekuatiran lain yang cukup beralasan. Namun Deklarasi Kampanye “Beli dan Bela Produk Aceh” yang digagas Forum Pengusaha Muslim Indonesia (FPMI), setidaknya menjadi formula penawar baru, obat alternatif menyembuhkan phobia masa depan produk, daya saing produk, tumbuhnya iklim usaha kreatif mandiri dan kesiapan pasar regional memasuki pasar global pada 31 Desember 2015 mendatang.

Maka kewirausahaan yang stimulannya belum didorong pemerintah secara serius menjadi kebutuhan yang urgen dan mendesak untuk mengikis dan menangkis masalah krisis ketergantungan pada APBA. Semestinya pemerintah harus menjalankan kebijakan berawal dari sini. Menstimulasi tumbuhnya ekonomi mandiri secara intens dengan mendorong peran perbankan dan mesin pemerintahannya ke arah tepat sasaran.

Kampanye “Beli dan Bela Produk Aceh” serta keberlanjutan “Sejuta Saudagar” menjadi kebutuhan paling urgen saat ini, untuk mengikis pengganguran, mengisi jeda dana pra APBA serta menciptakan kemandirian ekonomi kreatif di akar rumput. Setidaknya, ketika musim paceklik ekonomi pra APBA, barisan wirausaha ini menjadi “jangkar” dan “akar” yang kuat untuk bertahan dari goncangan ekonomi. Semoga!

* Hanif Sofyan, Aceh Environmental Justice, tinggal di Tanjung Selamat, Aceh Besar. Email: acehdigest@gmail.com