Inkubasi Bisnis Syariah

oleh hanif sofyan-opini serambi indonesia
http://aceh.tribunnews.com/2015/02/05/inkubasi-bisnis-syariah
MUNGKIN kita tidak terlalu mempersoalkan mengapa dari tujuh propinsi yang didaulat sebagai pusat inkubasi bisnis syariah, Aceh tidak menjadi salah satunya. Justru Sumatera Utara menjadi salah satu provinsi prioritas. Kenyataan ini sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap berbagai persoalan muamalah yang harus kita benahi.

Sebelumnya, diskursus soal spin off atau konversi PT Bank Aceh menjadi menu diskusi paling hangat, terlepas dari kontroversi yang mewarnainya. Ada realitas persoalan kesyariahan kita, ketika mendorong perangkat perbankan masuk ke dalam jejaring muamalah secara regional dan nasional masih ‘mengkuatirkan’. Terutama soal kesiapan kita membenahi sistem bank syar’i. Kapasitas sumber daya insani (SDI) menjadi point yang disorot, sekalipun dua institusi besar UIN Ar-Raniry dan Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) telah melengkapi kampusnya dengan Fakultas ‘spesifik’ Syariah dan Ekonomi Islam, namun ternyata belum mampu meyakinkan banyak pihak soal kesiapan stok SDI untuk penguatan bisnis berbasis syariah.


Di luar itu, ada ‘lompatan’ baru dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui program pemberdayaan perekonomian umat, Pusat Inkubasi Bisnis Syariah (Pinbas). Ini merupakan satu bentuk jawaban meningkatnya gairah bermunculannya produk-produk Islami. Potensi bisnis syariah mulai menunjukkan geliatnya, tidak hanya terpaku pada sektor keuangan tetapi juga sudah berkembang di sejumlah sektor termasuk wisata syariah.

Investor kini makin melirik para pengusaha rintisan, start up, sebagai sebuah fenomena baru untuk ekosistem wirausaha Indonesia. Baik yang mendukung berinvestasi secara pribadi (angel investor) maupun yang berbasis perusahaan investasi (venture capital). Dorongannya tidak lagi disandarkan pada bentuk investasi semata, namun juga pada penguatan capacity building. Inisiasi ini lahir dari pengalaman jatuh bangunnya para pengusaha level mikro hingga menengah, karena pola kemitraan yang terbangun mengakibatkan ketidaksiapan pengusaha mikro dan menengah dalam mengelola investasi pengembangan usahanya. Kelemahan ini disebabkan karena kemitraan yang terbangun hanya soal investasi semata, bukan dalam kerangka partnership. Dimana investor terlibat dalam upaya pengembangan usaha partner binsis dan tidak bersifat pasif menunggu hasil. Pendampingan menjadi sebuah bentuk kemitraan yang sangat dibutuhkan para pebisnis mikro menengah untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan pondasi yang kuat.

Monitoring dan advisori
Persoalan monitoring dan advisori yang diabaikan masih menjadi biang keladi lemahnya pengembangan usaha mikro menengah. Mereka tumbuh sendiri tanpa bimbingan yang intensif. Persoalan ini diperparah karena iklim wirausaha yang tumbuh masih bersandar pada pola bisnis karena sekadar profit motif, ingin cepat kaya, ikut-ikutan, sehingga spirit kolaborasinya rendah. Kompetisi yang terbangun adalah persaingan tidak sehat yang saling membunuh, hal ini mestinya diperketat dengan UU anti-monopoli yang memastikan adanya kompentisi sehat dan mengeliminir upaya saling bunuh dalam bisnis secara vulgar dan legal.

Penguatan pergerakan ekonomi umat di akar rumput menjadi sasaran utama kelahiran pusat ekonomi baru ini, sekalipun gagasan sudah lama diinisiasi, namun baru 20 September 2014 terimplementasi. Tujuh provinsi yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Maluku, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat menjadi provinsi percontohan dari 33 provinsi lainnya. Apakah pemilihannya didasarkan pada besaran komposisi potensi atau kebijakan setiap propinsi terkait pemberlakuan sistem syariah? Dalam tahap mula terlihat faktor besaran komposisi masih dominan menjadi faktor penentunya.

Kebijakan ini menjadi media pengayaan bisnis muslim, karena tidak saja berkaitan dengan penguatan namun juga sertifikasi halal. Menggandeng sejumlah perusahaan swasta dan perguruan tinggi untuk turut serta memberikan kontribusi kepada usaha kecil menengah. PINBAS akan menyertakan perusahaan swasta yang mampu memberikan kontribusi kepada usaha kecil, tidak hanya pada permodalan, tetapi juga pelatihan, sekaligus merintis langkah-langkah itu melalui hasil penelitian dari berbagai perguaran tinggi untuk mengembangkan usaha baru yang berpotensi menjadi usaha mandiri. Polanya dengan mengajak mereka agar bisa menjadi bapak angkat untuk usaha kecil sehingga potensinya bisa dikumpulkan.

Jika membandingkan kondisi Sumut dan Aceh, sekalipun potensi komoditas kita besar namun sistem bisnis kita masih kalah jauh. Terbukti bahwa selama ini kita tergantung dalam banyak komoditas dengan provinsi tetangga tersebut, termasuk dalam urusan pengadaan telur dan sayur mayur. Bahkan dalam realitasnya, besarnya faktor deman-supply dan faktor demografis, akses pasar lebih dekat mengakibatkan hasil komoditas di Aceh Tengah dan Aceh Tenggara mengalir deras ke Medan, Sumut. Masuknya komoditas bahan mentah ini ke provinsi tentangga, tentu menguntungkan secara sepihak karena faktor kebutuhan tenaga kerja, nilai jual yang meningkat di peroleh ketika bahan mentah diolah kembali secara pabrikasi yang membutuhkan tenaga kerja dan faktor produksi lain.

Dalam kerangka itu, bagaimana pula kita menyikapi kehadiran pusat inkubasi bisnis sebagai kekuatan baru mendorong semangat tumbuhnya wirausaha kecil menengah sebagai kekuatan pendukung perekonomian makro kita. Inkubasi binis dipahami sebagai lembaga yang memberikan sebuah program yang didesain untuk membina dan mempercepat keberhasilan pengembangan bisnis melalui rangkaian program permodalan yang diikuti oleh dukungan kemitraan dan pembinaan elemen bisnis lainnya dengan tujuan menjadikan usaha tersebut menjadi perusahaan yang profitable, memiliki pengelolaan organisasi dan keuangan yang benar, serta menjadi perusahaan yang sustainable, sehingga berdampak secara luas kepada masyarakat. Arahnya ditujukan untuk menjadikan usaha baru menjadi bisnis yang berkembang seiring dengan pertumbuhan lembaga pendamping inkubasi tersebut.

Program inkubasi yang diberikan pada umumnya merupakan start-up company atau perusahaan yang masih berada di tahap awal (early stage), dan umumnya usaha baru atau telah berjalan kurang dari 2 tahun. Bentuk dampingannnya meliputi aspek yang kompleks dimulai dari akses bantuan permodalan, membuka jaringan terkait jenis usaha dan perkembangannya, pengembangan strategi pemasaran (marketing), manejemen akuntansi keuangan, mentoring dan pelatihan bisnis, manajemen pengelolan perusahaan dan budaya perusahaan, pengenalan dan penekanan atas etika bisnis, informasi mengenai industri umum dan persoalan bantuan terkait regulasi. Amerika bahkan menempatkan kekuatan 87% dari usaha start-up-nya melalui program inkubasi. (kinaraindonesia, 2013)

Iklim usaha yang kuat
Dalam situasi saat ini, sesungguhnya inkubasi bisnis adalah kebutuhan paling urgen bagi Aceh. Mengapa? Hal ini mengingatkan saya pada pertemuan hari koperasi internasional yang digelar Dekopin Aceh pada medio 2012 silam. Ketika itu hadir seorang pakar marketing, packaging dan branding asal Malaysia yang berbagi soal pengalamannya sebagai inisiator bagi banyak pengembangan produk tradisional menjadi produk pangsa global, dalam artian memenuhi standarisasi pasar besar mereka.

Menurutnya banyak produk dari Aceh seperti kue bouy, keumamah, teri, kerupuk mulieng, jengek yang bahan mentahnya dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam pengembangan produk mereka. Proses branding, packaging dan marketing, meningkatkan nilai jual produk tersebut hingga 10 kali lipat dipasar Amerika dan Eropa. Aceh dalam hal ini, justru sebagai sentra utama penghasil bahan baku, sementara negeri jiran sebagai pemegang lisensi produknya.

Kita masih berkutat dengan pasar tradisional dan domestik belum berorientasi ekspor. Ini menjadi satu titik lemah kita. Konon lagi dalam kerangka pasar yang lebih besar pada 2015 ini. Standarisasi sertifikasi produk menjadi kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi oleh para produsen kita. Jikalau kita mengatakan kita siap, barangkali benar, jika mengacu pada beragamnya jenis komoditas yang ada. Namun dalam kerangka pengembangan produk berbasis pasar besar dengan kekuatan branding, packaging dan marketing kita sangat jauh ketinggalan.

Baru belakangan kita mulai menerapkan ketiga konsep tersebut. Itu pun masih terbatas dalam jenis komoditas tertentu seperti kopi robusta, arabika dan kopi luwak yang telah ‘dibesarkan’ oleh pasar. Bagaimana dengan komoditas lain yang mensyaratkan aturan main yang khusus? Komoditas perkebunan, sayur hingga buah-buahan harus di beri label sebagaimana kita lihat pada berbagai jenis apel keluaran Amerika dan Cina di pasar buah kita.

Peran Pusat Inkubasi Bisnis (Pinbuk), seperti yang telah lama digagas Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), lalu digagas ulang oleh MUI, ternyata belum menemukan kekuatan yang strategis dan optimal mendorong perubahan bisnis usaha kecil menengah sesuai harapan. Bahkan seperti halnya gagasan pengembangan koperasi sebagai soko-guru ekonomi Indonesia, kesuksesannya justru ‘dilompati’ oleh Gramen Bank-nya Muhammad Yunus yang bersahaja yang lahir kemudian.

Kembali pada persoalan inkubasi binis, kerangka wacana ini adalah ‘magnet’ baru dalam pengembangan usaha ekonomi kita mendorong kearah perbaikan manejeman dalam format persaingan global yang kian mendesak. Nilai-nilai syar’i dalam konteks inkubasi bisnis syariah menjadi modal dan kebutuhan yang sejalan dengan konsep kita bersyariah. Jikalaupun dari sembilan pusat inkubasi syariah itu kita belum menjadi salah satunya, maka kita tak perlu berkecil hati, justru menjadi cambuk kita berbenah. Dalam kerangka bisnis masa depan, ide inkubasi bisnis syariah harus menjadi gerakan substansional dan strategis dalam penguatan usaha kecil menengah kita.

* Hanif Sofyan, Pemerhati sosial ekonomi, pegiat lingkungan. Email: acehdigest@gmail.com