Pentingnya Rekonsiliasi dan Demokrasi

(Pembelajaran dari Konflik Sudan Selatan)
Oleh Erwin Siddiq- Kamis, 13 Februari 2014
http://aceh.tribunnews.com/2014/02/13/pentingnya-rekonsiliasi-dan-demokrasi
MENGAKHIRI 2013 lalu, dunia disuguhi konflik politik di Sudan Selatan dengan korban ribuan sipil tewas dan ratusan jiwa terpaksa mengungsi. Afrika memang terkenal sebagai daerah konflik dengan sentimen primordial kesukuan yang sangat tinggi. Ketika membayangkan Afrika, maka tak jauh dengan image tentang busung lapar, kriminalitas, dan konflik perang saudara antar suku. Belum lagi skenario dengan konspirasi intelijen tingkat tinggi selalu mewarnai dinamika politik dan keamanan di Afrika, terutama krisis kemanusiaan di Sudan Selatan. Dalam hal ini terdapat pembelajaran sangat berharga, khususnya pentingnya rekonsiliasi politik dan demokrasi pascakonflik dan tercapainya perdamaian.


Sudan (khususnya Sudan Selatan) yang kaya dengan sumber daya alam (minyak) disinyalir sebagai sumber konflik dengan memanfaatkan sejumlah isu ketimpangan dan ketidakadilan pusat terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Faktor agama, keterbelakangan, kemiskinan dan tingginya sentimen primodial kesukuan, semakin membumbui konspirasi berkecamuknya perang puluhan tahun antara Sudan vs Sudan Selatan yang berujung pada perjanjian damai (Comprehensife Peace Agreement) pada 2005, antara Pemerintah Sudan dengan kelompok SPLM (Sudan People’s Liberation Movement) yang dimediasi oleh PBB dan organisasi regional Uni Afrika.

Sebagai bagian dari roadmap MoU damai 2005, pelaksanaan referendum adalah opsi menyeluruh bagi terwujudnya harmonisasi hubungan persahabatan dan perdamaian Sudan Utara dan Sudan Selatan yang telah melahirkan negara baru Republik Sudan Selatan (RSS) pada 9 Juli 2011 dengan Presiden perdana Salva Kiir Mayardit dan Wapres Riek Marchal, dua figur utama pimpinan SPLM sekaligus negosiator semasa perundingan. Sebagai roadmap yang disepakati bersama, Presiden Sudan Omar Hassan A Bashir menyampaikan ucapan selamat sekaligus merupakan negara pertama yang memberi pengakuan kemerdekaan tersebut.

Euforia perdamaian
Gerakan SPLM pun mentrasformasikan bentuk sebagai partai politik SPLM dengan para kombatannya resmi menjadi militer Sudan Selatan (SPLA). Euforia perdamaian dan kemerdekaan Republik Sudan Selatan (RSS) menuntut adanya rekonsiliasi politik kedua negara yang sempat diwarnai ketegangan keamanan di wilayah perbatasan, serta adanya rekonsiliasi antara etnis/suku di Sudan Selatan guna memadamkan sisa api dendam semasa konflik untuk mewujudkan negara baru yang demokratis.

Tahun pertama kemerdekaan RSS, sebagian mantan kombatan SPLM yang berada dalam kabinet pemerintahan, militer dan jajaran partai SPLM masih memiliki dendam masa lalu dengan militer Sudan, mengingkari komitmen perdamaian dan memberi dukungan penuh bagi kelompok pemberontak di Sudan Utara dalam aliansi SRF (Sudan Revolutionary Front) khususnya kepada SPLM-N (Sudan People’s Liberation Movement-North). Hal ini kemudian direspons pemerintah Sudan dengan operasi militer perbatasan dan penghentian jalur pipa ekspor minyak RSS sebagai sumber devisa utama Sudan Selatan.

Tekanan PBB dan Uni Afrika dengan sejumlah resolusi, tidak mampu menekan kedua negara (Sudan dan RSS) yang tetap melancarkan operasi militer (perang terbuka) sebagai luapan api dendam semasa konflik dan telah berdampak pada kehancuran ekonomi kedua negara, khususnya bagi ekonomi Sudan Selatan yang masih sangat bergantung pada jalur distribusi perdangangan darat dari Khartoum dan Seaport Sudan.

Selama 2013 lalu, Presiden Sudan dan Presiden RSS mulai membuka lembaran baru dengan komitmen membangun hubungan bilateral, sejumlah kemajuan pun terealisasi di bidang politik-keamanan dan ekonomi (khususnya ekspor minyak RSS) serta imigrasi bagi aktifitas perbatasan kedua negara. Harmonisasi ini sangat diperlukan guna mewujudkan stabilitas keamanan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi di kedua negara. Bagi Sudan, stabilitas di perbatasan merupakan hal mendasar menyelesaikan konflik di sejumlah wilayah lainnya seperti Darfur, Blue Nile dan Kordofan Selatan. Sementara bagi Sudan Selatan sebagai negara landlocked, sangat penting memperbaiki hubungan bilateral dengan Sudan guna menunjang perekonomianya.

Namun demikian, harmonisasi hubungan bilateral tersebut berbanding terbalik dengan dinamika politik internal Sudan Selatan yang masih menghadapi tantangan serius terkait rekonsiliasi politik dan demokrasi, khususnya transformasi mantan kombatan ke jalur partai SPLM dan militer SPLA. Kegagalan memanage aspirasi mantan kombatan berdampak nyata terhadap profesionalisme militer SPLA di lapangan.

Pemerintahan pun mulai diwarnai abuse of power dengan mencuatnya isu-isu korupsi serta sikap otoriterisme. Instabilitas keamanan juga terjadi di sejumlah wilayah akibat tidak terakomodirnya aspirasi politik mantan kombatan grassroot. Belum lagi krisis kemanusian dan moneter yang telah memperburuk kehidupan sosial di Sudan Selatan. Munculnya dominasi peran wapres Riek Marchar dalam kemampuan manajemen birokrasi dan organisator partai SPLM telah menjelma sebagai matahari kembar sekaligus penentu dalam mewujudkan good and clean government.

Deklarasi wapres Riek Marchar pada pertengahan tahun 2013 sebagai calon Presiden pada pemilu 2015 dengan mengedepankan proses demokrasi dan mekanisme partai sejarah SPLM telah memicu instabilitas politik keamanan di pemerintahan RSS dan partai SPLM yang berujung pada dekrit Presiden Salva Kiir dengan sepihak memecat Wapres dan membubarkan kabinet serta mengganti sejumlah pejabat dan gubernur negara bagian, reshufle juga dilakukan pada fungsionaris partai SPLM dan sejumlah petinggi militer SPLA pendukung mantan wapres Riek Marchal.

Ke depan pun situasi politik-keamanan di RSS masih unpredictable dan diprediksikan tidak akan normal dalam waktu singkat. Kehadiran PBB dari lintas misi peacekeeping dan mediasi rekonsiliasi Uni Afrika bagi para pihak bertikai hanya bersifat sebagai obat penenang sementara. Jika mengalami kegagalan, tidak tertutup kemungkinan akan berkobar kembali perang saudara serta gagalnya pelaksanaan pemilu 2015 dan Sudan Selatan kembali ke masa-masa suram.

Pembelajaran berharga
Konflik tersebut terdapat pembelajaran berharga, pertama konflik politik tersebut menjadi pembelajaran bagi tokoh politik di Tanah Air menyosong Pemilu 2014, betapa pengabaian demokrasi berdampak fatal bagi kehormatan suatu bangsa. Saat ini dinamika Tanah Air juga sedang terjadi perseteruan jabatan dan pengaruh yang berdasarkan primodial etnis/kesukuan, baik di internal partai politik maupun pada perebutan tiket calon presiden pemilu 2014. Selama ini kita menyaksikan bagaimana proses demokrasi internal parpol dikekang habis oleh seorang figur sentral (founding father) yang merasa tersaingi, atau bagaimana pengekangan seorang figur/tokoh dari internal partai dalam perebutan tiket sebagai kontestan calon presiden.

Pembelajaran kedua adalah bagaimana mewujudkan rekonsiliasi di Aceh pascadamai, baik horizontal (sesama etnis/suku di Aceh atau sesama kombatan GAM) maupun vertikal (antara Aceh dan Pusat) sesuai dengan MoU Helsingki 2005 dan UUPA 2006. Dinamika politik di Aceh tidak jauh beda dengan fenomena di Sudan Selatan. Perseteruan jabatan dan pengaruh yang bisa dikaitkan dengan kehadiran seorang Wali Nanggroe sebagai figur karismatik pemersatu bagi seluruh komponen rakyat Aceh, guna mencegah terjadinya gesekan primordial etnis/kesukuan pascadamai. Semoga!
* Erwin Siddiq, Alumnus Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, saat ini menjadi Diplomat pada KBRI Khartoum, Sudan. Email: erwinshiddiq.ui@gmail.com