Menyoal Legalitas Bawaslu Aceh

Oleh Mashudi SR- Senin, 24 Februari 2014
http://aceh.tribunnews.com/2014/02/24/menyoal-legalitas-bawaslu-aceh
SETELAH adanya putusan MK Nomor 3/SKLN-XI/2013, keberadaan badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Aceh kembali disoal Komisi A DPRA. Dalam pandangan anggota komisi, Bawaslu Aceh tidak memiliki dasar hukum yang sah, karena perekrutannya tidak sesuai dengan UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA). Oleh karena itu, kehadirannya harus ditolak dan Gubernur Aceh diminta untuk menarik fasilitas baik pegawai maupun kantor yang menjadi pendukung bagi lembaga pengawas ini dalam menjalankan kerja-kerja pengawasan.


Permintaan, tepatnya intervensi Komisi A tersebut tentu harus dicermati oleh Gubernur. Bukan hal mudah sesungguhnya menuruti permintaan tersebut. Sebab, sebagai perpanjangan tangan langsung pemerintah pusat, gubernur harus menjalankan garis kebijakan pusat di antaranya memastikan pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden berlangsung secara fair and free sesuai dengan prinsip demokrasi. Karena itu, Pemerintah Aceh memiliki kewajiban memfasilitasi baik anggaran, pegawai, maupun aset lainnya kepada penyelengara pemilu (KIP dan Bawaslu).

Namun, di sisi yang lain, gubernur juga terikat dengan kewajibannya menjalankan amanat UUPA. Termasuk menjaga hubungan yang harmonis antara esekutif dengan legislatif. Karena itu tidak mudah bagi Zaini Abdullah untuk memenuhi dengan segera apa yang diinginkan Komisi A DPRA. Selain tidak ingin terbelit persoalan hukum akibat keputusan yang diambil, gubernur tentu tidak mau menjadi ‘boneka’ Komisi A yang menuruti apa saja kehendak anggota dewan tersebut.

Pertanyaannya, apa yang menjadi dasar hukum bagi Komisi A DPRA dan beberapa DPRK di Aceh menolak Bawaslu yang saat ini telah dan sedang melakukan tugas pengawasan? Benarkah UUPA memberi kewenangan kepada legislatif Aceh merekrut dan membentuk pengawas pemilu legislatf? Apakah sifat UUPA yang lex specialis derogat legi generalis tersebut harus dimaknai bahwa semua harus khusus, meskipun UUPA sendiri tidak mengatur secara jelas dan tegas?

Jika membaca Pasal 60 sampai 63 UUPA secara utuh, harus diakui bahwa tidak ada satu pun rumusan pasal yang menyebut penitia pengawas pemilu legilatif. Semua rumusan norma dalam pasal ini hanya menjelaskan dan mengatur tugas dan kewenangan panitia pengawas pemilu kepala daerah, yang dibentuk oleh panitia pengawas pemilihan nasional yang bersifat ad hoc. Lalu, di frasa mana dari rumusan Pasal 60 sampai 63 tersebut yang menyatakan bahwa tugas dan kewenangan panitia tersebut mengawasi pemilu legislatif dan presiden? Di pasal berapa dari UUPA itu, DPRA diberi kewenangan untuk merekrut panitia pengawas pemilu legislatif dan presiden?

Kewenangan penuh
Jika membaca putusan MK Nomor 3/SKLN-XI/2013, sebenarnya pembentukan Bawaslu Aceh yang dilakukan Bawaslu RI sudah sesuai dengan UU No.15/2011 dan tidak melanggar ketentuan apa pun dari UUPA. Sebab dalam konteks pemilu legislatif dan presiden, UU No.15/2011 secara khusus mengatur tentang pengawasan, mekanisme pembentukan dan pertanggungjawabannya. Bawaslu diberi kewenangan penuh oleh UU membentuk pengawas pemilu di seluruh Indonesia. UUPA dengan demikian, harus dilihat dan dimaknai tidak menjelaskan apapun dalam rumusan pasal-pasal yang ada tentang pemilu legislatif dan presiden serta pengawasnya.

Penolakan MK untuk mengadili permohonan Bawaslu terkait SKLN, tidak lantas menjadikan keberadaan Bawaslu Aceh saat ini kehilangan pijakan hukumnya. Bahwa MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan kewenangan pembentukan Bawaslu Aceh “adalah permasalahan yang sangat penting untuk diselesaikan”, bukan dalam konteks mendeletimasi apalagi membatalkan status hukum Bawaslu Aceh. Tetapi “karena hal tersebut memiliki pengaruh yang besar pada pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 mendatang”. Oleh karenanya, MK menawarkan jalan keluar yaitu melakukan musyawarah di antara para pihak dengan pendekatan penyelesaian konflik yang sesuai dengan prinsip dalam berhukum. Tawaran ini bisa menjadi pengatar bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membuat kesepakatan politik yang akan menjadi dasar menentukan langkah seperti apa yang harus diambil, apakah menambah jumlah anggota Bawaslu Aceh atau langkah taktis-strategis lain.

Mencermati sikap keras yang diperlihatkan Komis A, pada akhirnya kita patut mencurigainyakarena tanpa henti dan gagah perkasa menolak keberadaan Bawaslu Aceh meski hari pencoblosan tinggal 7 atau 8 minggu lagi. Sebab argumentasi hukum yang digunakan sangat lemah dan terkesan dipaksakan. Tafsiran terhadap pasal-pasal yang ada dalam UU PA terkait dengan kewenangan perekrutan sangat sumir, tidak memiliki pijakan teori dan analisis hukum yang jelas yang bisa memberikan keyakinan kepada kita bahwa penolakan tersebut benar-benar memiliki alasan yuridis yang bernilai akademis.

Kejelasan yuridis atas tafsiran pasal-pasal tersebut diperlukan agar masyarakat mengetahui mengapa mereka harus mendukung atau menolak sikap komisi A tersebut. Sebab di luar gedung dan ruangan kerja Komisi, sangat banyak masyarakat terdidik yang mengerti tentang seluk beluk ilmu hukum. Begitu banyak akademisi dan intelektual kampus yang faham bagaimana sesungguhnya memberikan tafsir yang tepat bagi pasal-pasal tersebut tanpa harus melanggar kaidah, azas dan norma hukum yang ada dan merusak aturan ketatanegaraan.

Komisi A tidak bisa hanya berlindung di balik kekhususan UUPA semata ketika melahirkan sebuah keputusan tanpa memerhatikan ada peraturan perundangan lain yang juga berlaku bagi Aceh. Harus juga dilihat, dibaca, dan difahami serta disadari bahwa dalam konteks pemilu legislatif, UUPA memiliki keterbatasan. Pemakluman akan hal ini penting dimiliki agar tidak muncul sikap yang menempatkan bahwa UUPA adalah satu-satunya pijakan hukum bagi pembangunan demokrasi dan politik di Aceh.

Arogansi politik
Di titik inilah kita bisa memaknai bahwa sikap ngotot Komisi A tersebut adalah wujud dari arogansi politik kekuasaan untuk mengamankan kepentingan parpol tertentu. Sebab dengan tetap konsisten menyatakan penolakan terhadap Bawaslu sembari memaksa Pemda untuk bersikap hal yang sama, maka akan mengganggu efektifitas pengawasan yang dilakukan lembaga ini. Konsentrasi Bawaslu diyakini akan terpecah sehingga kerja-kerja pengawasan dan penanganan pelanggaran tidak bisa dilakukan.

Sehingga tahapan pemilu yang sedang berjalan tidak bisa diawasi secara maksimal. Saat ini yang sedang berjalan adalah tahapan kampanye dengan penempatan alat peraga. Di tahap ini saja, aksi kekerasan bernuansa politik sudah meninggi. Dalam beberapa kasus ada yang disertai dengan bentrok fisik bahkan ada yang berujung pada kematian. Pada pertengahan Maret nanti, kampanye terbuka dimulai dan berlaku selama 21 hari. Bisa dibayangkan berapa banyak pelanggaran yang akan terjadi, baik ringan maupun berat. Ini hanya baru di tahapan kampanye.

Masih ada tahapan yang lebih krusial yang akan memengaruhi hasil akhir yakni pencetakan dan pendistribusian logistik pemilu, masa tenang, pencoblosan, penghitungan dan rekapitulasi suara. Tanpa ada pengawasan dan penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu, maka dipastikan akan memantik kekacauan yang lebih eskalatif. Sebab tidak ada tempat bagi mereka yang merasa dizalimi untuk mengadu dan meminta keadilan. Sementara mereka merasa, mendengar dan melihat sendiri kezaliman pemilu tersebut berlangsung dengan leluasa.

Lantas, apakah situasi seperti ini yang diinginkan oleh Komisis A DPRA dan beberapa DPRK kabupaten/kota lain? Sangat besar ongkos yang harus ditanggung tidak hanya oleh parpol dan caleg, tetapi juga oleh masyarakat dan daerah ini. Pemilu ini bukan hanya bermakna bagi parpol dan caleg yang ingin merebut kekuasaan. Bagi masyarakat dan daerah ini pun, pemilu kali ini begitu mengandung harapan agar fondasi demokratisasi semakin kuat untuk mengabadikan perdamaian yang sedang kita nikmati ini.

Sebuah pemilu dikatakan demokratis bukan hanya dilihat dari hasil yang diperoleh. Tetapi juga bagaimana proses yang berlangsung apakah memenuhi azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Apakah penyelengaraannya dilaksanakan dan diawasi oleh lembaga yang independen? Apakah ada penegakan hukum dan peraturan pemilu lainnya yang dilakukan? Dalam konteks inilah kehadiran Bawaslu Aceh menjadi penting untuk memastikan semua pemangku kepentingan dalam pemilu bekerja sesuai dengan aturan yang ada.

Karena itu, dari pada terus menyoal legalitasnya, lebih baik memperkuat lembaga ini sehingga bisa bekerja dengan efektif mengawasi kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan parpol dan caleg. Marwah Aceh tidak akan hancur karena Bawaslu Aceh ini tidak direkrut oleh Komisi A DPRA. Sebaliknya harga diri nanggroe ini hancur berkeping-keping karena cara fikir dan sikap politik yang dimiliki para politisi dewan saat ini begitu sempit.

* Mashudi SR, Aktivis Pemuda Muhammadiyah Aceh. Email: mashudisr@gmail.com