Model-model Korupsi di Aceh

Oleh Zaki Fuad Chalil
Selasa, 23 Oktober 2012

DEWASA ini korupsi dan segala model praktiknya telah menjadi satu isu besar, di mana seluruh negara dan bangsa di dunia menyatakan perang terhadap korupsi. Hal ini dapat dilihat dalam resolusi Corruption in Government yang diterima Kongres ke-8 PBB yang berlangsung di Havana, Kuba pada 1990. Dalam resolusi yang bertajuk Prevention of Crime and the Treatment of Offenders itu disebutkan bahwa korupsi dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah; dapat mengganggu/menghambat pembangunan; dan menimbulkan korban individual ataupun kelompok masyarakat. Korupsi sangat terkait dengan berbagai kejahatan ekonomi, kejahatan terorganisasi, dan penyucian uang haram (money loundering).


Kemudian, Kongres ke-9 PBB yang berlangsung lima tahun kemudian (1995) di Kairo, Mesir, isu korupsi masih tetap menjadi agenda penting. Rancangan yang disepakati menegaskan bahwa korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas; serta membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Demikian pula pertemuan Bank Dunia dan Dana Moneter International (IMF) di Hongkong, 23-25 September 1997 silam mengeluarkan pernyataan perang terhadap korupsi. Bank Dunia menilai, semua pinjaman lunak dan komersial, semua bantuan manajemen guna mendorong kemajuan dan kemakmuran ekonomi di suatu negara, sama saja sia-sia jika korupsi terus saja muncul.

Identifikasi praktik korupsi
Theodore M Smith (1971) dalam Lubis (1993: 51-64) mencoba mengidentifikasi beberapa variabel yang membuat korupsi terus menggurita, seperti yang terjadi di Indonesia: Pertama, penjajah. Penjajahan telah turut andil mengembangkan budaya korupsi di Indonesia, karena ia telah melahirkan berbagai kebijakan yang kondusif bagi praktik korupsi, seperti gaji pegawai yang sangat rendah, pemiskinan kaum terjajah dan memperkaya kaum penjajah; Kedua, variabel kebudayaan. Misalnya dalam budaya Jawa dikenal filsafat “ratu” yang tidak mengenal pemisahan antara milik negara dan pribadi. Pola pikir demikian ikut berpengaruh pada sistem birokrasi dan pandangan para pemimpin. Akibatnya penegakan hukum untuk memberantas korupsi akan berhadapan dengan budaya kepemimpinan yang berlaku;

Ketiga, variabel ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara salah satunya dipengaruhi oleh besarnya tingkat konsumsi masyarakat. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi bisa dipengaruhi oleh tingginya pemakaian barang produksi (peningkatan konsumtifisme) bisa terjadi karena korupsi yang dilakukan oleh mereka yang “kaya dengan cara haram”; Keempat, variabel struktur. Struktur kekuasaan yang sentralistik, antara lain, dapat berakibat pada terbatasnya kelompok pengambil keputusan dan melimpahnya para `pengharap’ keputusan sehingga pengambil keputusan memiliki daya tawar tinggi. Situasi demikian membuatnya rakus dan gampang memeras, dan: Kelima, variabel partai politik. Sumber dana parpol di negara berkembang umumnya tidak mapan, karena itu parpol berharap pada bantuan negara. Partai berkuasa tentu berkepentingan untuk mempertahankan hegemoni kekuasaannya, untuk itu, ia akan memonopoli ‘penghisapan’ dana negara dengan cara apa pun demi kelangsungan partai, dan tentu saja, secara tidak langsung, demi kelangsungan rezimnya untuk terus berkuasa.

Sementara itu, Harian Suara Karya edisi 13 Februari 1996, menyebutkan setidaknya ada tujuh model korupsi yang dipraktikkan: Pertama, korupsi transaksional, yaitu korupsi yang melibatkan dua pihak. Keduanya sama-sama mengupayakan secara aktif terjadinya korupsi; Kedua, korupsi yang bersifat memeras, yaitu apabila pihak pertama harus melakukan penyuapan terhadap pihak kedua guna menghindari hambatan usaha dari pihak kedua itu; Ketiga, korupsi yang bersifat ontogenik, yaitu hanya melibatkan orang yang bersangkutan, misalnya seorang anggota parlemen mendukung golnya sebuah RUU, semata karena UU tersebut akan membawa keuntungan bagi dirinya; Keempat, korupsi defensif, yaitu ketika seseorang menawarkan uang suap untuk membela dirinya;

Kelima, korupsi, yang bersifat investasi misalnya memberikan pelayanan barang atau jasa dengan sebaik-baiknya agar nanti mendapat ‘uang terima kasih’ atas pelayanan yang baik tersebut; Keenam, korupsi yang bersifat nepotisme, yaitu penunjukan ‘orang-orang saya’ untuk jabatan-jabatan umum kemasyarakatan, atau bahwa ‘keluarga’ sendiri mendapat perlakuan khusus dalam banyak hal, dan; Ketujuh, korupsi suportif, yaitu korupsi yang tidak secara langsung melibatkan uang, jasa, atau pemberian apapun,. Misalnya membiarkan berjalannya sebuah tindakan korupsi dan bersikap masa bodoh terhadap lingkungan dan situasi yang korup.

Rapuhnya kualitas moral
Maraknya korupsi dengan berbagai modus operandinya di Indonesia dan Aceh, agaknya lebih dikarenakan rapuhnya kualitas moral sejumlah aktor yang seharusnya bertugas memberantas setiap praktik korupsi. Semakin banyak lembaga pengawas dan pemberantasan korupsi, semakin banyak pula ‘pintu-pintu’ peluang korupsi, apabila lembaga-lembaga itu dijalankan oleh barisan pengawas yang tidak memiliki integritas moral dan keyakinan yang penuh pada ajaran agama yang dianutnya. Kejahatan korupsi menurut hemat penulis hakikatnya terkait dengan sistem yang diyakini dan berlaku di tengah masyarakat, seperti adat, ekonomi, politik, hukum, ideologi dan lain-lain.

Wilayah peranan Islam yang paling proporsional dan strategis sebagai sistem nilai yang utuh dan kaffah adalah pada pembenahan kesadaran, persepsi, mentalitas, integritas moral, dan pembentukan sebuah pandangan dunia (world view) yang mengacu pada etika sumber ajaran Islam. Lebih jauh ketentuan normatif dalam Alquran dan hadis serta prosedur penegakannya bertumpu pada kesadaran diri yang bersifat moral ketimbang kontrol dari luar yang berbentuk sanksi hukum dari penguasa, misalnya. Kontrol pribadi yang kuat jauh lebih efektif, fungsional dan tahan lama dalam memperbaiki pola prilaku, baik prilaku individu maupun masyarakat.

Dalam memperkuat kontrol pribadi, Islam memperkenalkan konsep ihsan untuk keteguhan jiwa. Konsep ihsan ini mendidik manusia untuk hidup secara etis, bertanggung jawab kepada hati nuraninya, serta menekankan fungsi agama yang bersifat individual, bukan institusional. Ihsan merupakan kulminasi dari pemahaman dan penghayatan seseorang terhadap Rukun Iman dan Rukun Islam (Abdullah, 1996:170). Ihsan mengajarkan kesadaran ketuhanan pada setiap individu bahwa Allah senantiasa hadir dekat dengan kita dan senantiasa mengawasi gerak-gerik perilaku kita, sebagaimana sabda Rasulullah saw: “Hendaknya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya maka yakinlah bahwa Allah pasti melihat engkau.

” Menurut Nurcholish Madjid (1994:113) pertanggungjawaban nurani itu adalah untuk kelanjutan tanggung jawab kepada Allah. Sebab perbuatan baik manusia bukanlah untuk kepentingan Allah, melainkan untuk kepentingan manusia sendiri. Demikian pula, perbuatan jahatnya tidak akan merugikan Allah, melainkan merugikan dirinya sendiri. Dalam kaitan ini Quraish Shihab (1996:254) menyimpulkan pula bahwa isyarat-isyarat Alquran menunjukkan kebaikan lebih dulu menghiasi diri manusia dari pada kejahatan, sebagaimana firman Allah swt: “Durhakalah Adam kepada Tuhannya dan sesatlah ia” (QS. Thaha: 21). Ini adalah bukti bahwa sebelum digoda oleh Iblis, Adam tidak durhaka. Ini juga diperkuat oleh hadis: “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah), kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi” (HR. Bukhari).

Karenanya manusia dalam Islam memiliki kecenderungan pada kebajikan. Manusia pada hakikatnya tidak mengalami kesulitan untuk melakukan kebajikan, tetapi akan mengalami konflik batin apabila akan melakukan kejahatan akibat lebih jauh terjadi split personality (jiwa yang mendua, munafik). Mengingat kompleksitas masalah korupsi di Serambi Mekah tidak dapat diatasi secara fragmentaris, terpisah dan setengah hati atau penyembuhan simptomatik, terbatas pada gejala dan bagian permukaannya saja, lewat hukum pidana, melainkan harus diupayakan terapi “kausatif” dengan melihat semua faktor peluang ataupun penyebab terjadinya korupsi.

* Dr. Zaki Fuad Chalil, MA, Dosen Ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh. Email: zakifuadchalil@yahoo.co.id