Meningkatkan Kapasitas Fiskal Aceh

Oleh Rustam Effendi
Selasa, 11 September 2012-opini serambi indonesia

PERSOALAN kapasitas fiskal Aceh merupakan isu penting yang harus dijadikan fokus penguatan oleh Pemerintah Aceh ke depan. Mengapa? Kemampuan keuangan Pemerintah Aceh hingga saat ini masih amat bergantung pada sumber penerimaan dari pemerintah pusat, baik berupa dana otsus (otonomi khusus), dana transfer (dana perimbangan), maupun sumber lain-lain pendapatan yang sah. Sumber penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) sejauh ini masih amat terbatas kontribusinya dalam menopang keuangan daerah.


Ketergantungan fiskal yang begitu besar terhadap sumber penerimaan dari pusat itu, sepertinya belum terlihat tanda-tanda penurunan, bahkan terkesan berlanjut setiap tahunnya. Ini terindikasi dari masih besarnya aliran penerimaan Pemerintah Aceh yang berasal dari kantong pemerintah pusat. Kondisi ini amatlah merisaukan. Jika tidak diantisipasi dari sekarang akan mengancam keberlanjutan proses pembangunan daerah, terutama pada saat berakhirnya jatah dana otsus nanti.

Dana Otsus
Tahun 2012 Aceh menerima kucuran dana otsus sebesar Rp 5,4 triliun. Angka ini meningkat dibanding tahun 2011 (Rp 4,51 triliun). Tahun-tahun sebelumnya (2010, 2009, dan 2008) Aceh menerima dana otsus masing-masing sebesar Rp 3,85 triliun, Rp 3,73 triliun, dan Rp 3,59 triliun. Dengan demikian, penerimaan selama lima tahun terakhir ini (2008-2012) meningkat rata-rata 8,51% per tahunnya. Dengan pertumbuhan rata-rata sebesar ini, diestimasi (diperkirakan) dana otsus yang akan diterima Aceh pada 2017 mendatang berkisar Rp 8,0-9,0 triliun.

Sejauh ini, kontribusi dana otsus dalam struktur penerimaan Pemerintah Aceh amat dominan. Posisi tahun 2010, kontribusinya mencapai 55,25% dari total penerimaan Aceh pada tahun yang sama. Sedikit lebih rendah dibanding tahun sebelumnya (2009), yakni 61,70%, dan lebih tinggi dibanding 2008 lalu (51,94%). Bahkan, jika kontribusi dana otsus digabung dengan sumber penerimaan lainnya, yakni dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah, kotribusinya mencapai 88,56% pada 2010. Dengan begitu, hanya 11,44% saja penerimaan Pemerintah Aceh yang ditopang oleh sumber sendiri (PAD).

Keriskanan terhadap masih tingginya ketergantungan penerimaan dari pemerintah pusat bukanlah tanpa sebab. Sesuai amanat UUPA, Pemerintah Aceh akan menerima dana otsus dalam kurun waktu yang terbatas. Selama 15 tahun (terhitung sejak 2008 hingga 2022), Aceh menerima sebesar 2% dari dana alokasi umum (DAU). Selanjutnya, lima tahun berikutnya (2023-2027) dana otsus yang diterima Pemerintah Aceh hanya 5% dari DAU. Persoalannya, bagaimanakah kemampuan keuangan Aceh pasca-2027 nanti? Adakah sumber-sumber penerimaan lain sebagai pengganti dana otsus?

PAD/PAA
Perkembangan jumlah PAD atau PAA (pendapatan asli Aceh) dalam struktur keuangan daerah masih belum menggembirakan. Tahun 2010, PAA masih berjumlah Rp 797,95 miliar, sedikit lebih tinggi dibanding tahun 2009 (Rp 735,20 milyar). Sementara pada 2008 jumlah PAA Rp 716,29 miliar dan 2007 berjumlah Rp 587,49 miliar. Dengan demikian, selama 2007-2010 PAA hanya tumbuh rata-rata di bawah dua digit per tahunnya (7,96%). Kontribusi PAA juga terlihat tidak semakin membaik dari tahun ke tahun. Tahun 2007, PAA menyumbang 19,50% terhadap total pendapatan Aceh. Lalu, tahun 2008 turun jadi 10,36 persen. Kemudian, pada 2009 meningkat menjadi 12,17%, dan pada 2010 turun lagi menjadi 11,44%.

Dalam struktur PAA sendiri, pos penerimaan terbesar masih disumbang oleh pajak daerah. Kontribusi pajak daerah terhadap PAA selama 2007-2010 rata-rata mencapai 63,69%, dengan kontributor utamanya PKB dan BBN-KB (menyumbang sekitar 68,0%). Sayangnya, pertumbuhan pajak daerah selama periode yang sama juga di bawah satu digit (rata-rata 9,48 persen per tahun). Sebaliknya, pos retribusi belum begitu berperan dalam menopang penerimaan daerah. Bahkan, pertumbuhannya selama 2007-2010 turun rata-rata minus 2,59% per tahun, yaitu dari Rp 8,3 miliar pada 2007, menjadi hanya Rp 7,5 miliar pada 2010.

Kenaikan penerimaan yang signifikan dicapai oleh pos hasil pengelolaan kekayaan dan hasil penyertaan modal Pemerintah Aceh. Pos penerimaan ini meningkat rata-rata 22,20% selama periode 2007-2010, yaitu menjadi Rp 98,85 miliar pada 2010 dari sebelumnya hanya Rp 4,33 miliar pada 2007. Zakat dan infaq juga meningkat setiap tahunnya, masing-masing tumbuh rata-rata 42,99% dan 33,10% selama 2007-2010. Tahun 2010, jumlah zakat Rp 11,63 miliar dan infaq Rp 11,83 miliar.

Strategi alternatif
Pemerintah Aceh perlu melakukan langkah-langkah yang taktis dan strategis untuk meningkatkan kapasitas fiskal ke depan. Fokus utamanya memperkecil ketergantungan dari pemerintah atasan dan mengantisipasi kondisi terburuk pascaberakhirnya alokasi dana otsus seperti disepakati dalam UUPA (berakhir pada 2027 mendatang):

Pertama, Pemerintah Aceh harus mengoptimalkan peningkatan pajak daerah sebagai sumber utama PAA selama ini. Pos penerimaan dari PKB dan BBN-KB sebagai kontributor utama pajak daerah masih dapat ditingkatkan, apalagi mengingat banyaknya jumlah kendaraan ber-plat luar daerah (non-BL) yang beroperasi di Aceh selama ini. Untuk itu, Pemerintah Aceh (khususnya dinas teknis) harus memperkuat langkah koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait. Ini penting agar tindakan di lapangan berjalan dengan baik dan intensitas pemungutan dapat memberi hasil yang optimal;

Kedua, Pemerintah Aceh perlu mengintensifkan komunikasi dan konsultasi secara persuasif dengan pemerintah pusat, khususnya untuk memastikan atau mempertegas potensi penerimaan yang sepatutnya diterima Aceh dari seluruh sumber kekayaan yang dimilikinya dengan mengusung prinsip-prinsip transparansi dan keadilan;

Ketiga, Pemerintah Aceh dapat melakukan renegosiasi (perjanjian ulang) atas penyertaan modal yang telah disertakan selama ini pada lembaga-lembaga/unit usaha dengan fokus semata-mata untuk kepentingan peningkatan penerimaan dan penguatan kapasitas fiskal daerah;

Keempat, sudah saatnya Aceh memiliki badan usaha milik daerah yang dikelola secara profesional. Peran badan usaha ini nantinya persis seperti BUMN pada level nasional, diarahkan untuk mengelola potensi ekonomi yang ada dan prospektif di daerah, apakah itu usaha pertanian, perkebunan, pertambangan, perhubungan, atau lainnya, yang seluruhnya mampu menghasilkan penerimaan PAA, dan;

Kelima, Pemerintah Aceh harus meningkatkan etos kerja dan komitmen moral dari segenap unsur yang terlibat dalam pengelolaan penerimaan daerah selama ini. Semua sumberdaya aparatur yang ada, baik di instansi/dinas teknis maupun terkait lainnya, harus dibudayakan bekerja jujur, disiplin, dan amanah, serta bebas dari perilaku korup, manipulatif, dan kolutif.

Jika semua ini dapat diwujudkan akan dapat memperkuat kepercayaan publik kepada Pemerintah. Kerisauan publik akan keselamatan uang Negara akibat kasus penggelapan pajak, termasuk temuan rekening “liar”, seperti dilakukan oknum-oknum tertentu beberapa waktu lalu, dengan sendirinya akan pupus. Potensi pajak daerah, termasuk zakat dan infaq yang begitu besar akan dapat dioptimalkan jika aparatur Pemerintah Aceh benar-benar amanah dan dipercayai oleh masyarakat. Dengan menjalankan beberapa strategi alternatif di atas diyakini akan membantu meningkatkan kapasitas fiskal Aceh pada tahun-tahun mendatang. Wallahu’alam bissawab.

*Rustam Effendi, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh. Email: rust_effendi@yahoo.com--