Imam, Makmum dan Pemimpin Negeri

oleh hanif sofyan-opini serambi indonesia
Jumat, 13 Juli 2012


DALAM ritual ibadah, kita mengenal “imam” dan “makmum”. Demikian juga dalam “ritual” politik kita juga mengenal “pemimpin” dan “rakyat” yang memilihnya layaknya imam dan makmum. Keduanya memiliki filosofi yang serupa, terutama dalam memahami bagaimana seharusnya imam berlaku dan diperlakukan oleh jamaah makmumnya. Di mana relevansinya? 

Marilah kita membuat kajian sederhana tentang imam dalam prosesi shalat jamaah. Membangun sebuah skema imam-makmum memiliki prosesi dan aturan, yang dikuatkan dengan rukun, dan syarat sahnya shalat jamaah, demikian juga dengan politik dalam permainannya. Sebuah negeri memilih “imam” dan membangun “jamaahnya”, juga membutuhkan tata aturan, yang diawasi dan dijaga dengan prosedur dan aturan perundangan-undangan yang memayungi prosesinya, agar segala sesuatunya tepat, sesuai dengan aturan dan takaran. 

Dalam proses pilkada yang telah melahirkan “imam” baru nanggroe Aceh dari pasangan “Zikir” (Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf) juga dipayungi dengan UU No.7 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Pilkada sebagai syarat sahnya pilkada.

Filosofi dalam skema imam-jamaah, tanpa memandang hirarki, jemaah yang berada di shaf depan, mendapat kompensasi pahala lebih yang diterima dibanding jamaah masbuk atau terlambat. Namun bagi imam, tidak ada istilah masbuk atau terlambat, karena imam harus berdiri paling depan memimpin seluruh jamaah. Namun dengan posisi nomor satu itu, imam bukan tak bisa dikoreksi. Baik pemimpin shalat maupun pemimpin negeri, keduanya memiliki filosofi yang berdekatan. Dimana maknanya ibadah akhirah juga sebenarnya memiliki dimensi duniawiyah.

Sebelum memulai shalat, kita berwudhu, dengan segala keutamaannya, meskipun seringkali juga kita lewatkan bagian sunnah-nya meskipun hanya sekedar membasuh kedua lubang hidung, yang biasanya dilewatkan dengan langsung membasuh muka. Anggap saja ini laiknya “riak” pelanggaran yang bersifat mubah yang masih dibolehkan. Prosesi wudhu, seperti halnya Deklarasi Pilkada Damai yang digelar di pelataran Masjid Raya Baiturrahman menjadi “alat dan media” untuk meredam amarah, ego dan bibit permusuhan yang pada dasarnya ada di dalam hati para kontestan pilkada, yang diluruhkan dengan wudhu sebelum shalat. Prosesi dilanjutkan dengan shalat sunat Tahiyatul Masjid, dan kemudian dikumandangkan iqamah untuk memanggil seluruh jamaah sebagai isyarat shalat jamaah akan dimulai. 

Siapa yang akan memimpin jamaah? Tidak semua orang bisa menjadi iman meskipun ada hak, namun harus melewati rukun dan aturan yang telah disepakati. Mengapa tidak sembarang orang dapat masuk dalam kapasitas sebagai imam? Karena tidak semua orang memiliki syarat-syarat yang dirukunkan dalam kewajiban shalat sebagai syarat lebih baiknya shalat jamaah yang akan dilakukan, karena kesalahan Imam mempengaruhi pahala jamaahnya.

Memilih imam
Imam (baca; gubernur) dipilih dengan sejumlah kriteria, yang mumpuni dalam ilmu, memiliki kefasihan berpolitik, memiliki  kharisma dan pengaruh luas tidak cuma sekedar tua atau senior. Namun dilebihkan pada kualitas ilmu dan kemampuannya dalam memahami hakekat sebagai “imam”. 

Bagaimana jika ternyata imam yang telah disepakati berbuat salah baik sengaja atau tidak? Ada mekanisme yang telah dibangun, bahwa imam dapat diganti, itulah mengapa ketika shalat diutamakan orang yang memiliki kapasitas sebagai imam cadangan sebaiknya ditempatkan dibelakang imam yang sedang dipilih, karena dengan satu alasan, ia memahami bagaimana seharusnya seorang imam berlaku, dan ketika imam yang memimpin shalat “batal” maka dengan segera imam pengganti akan menggantikan secara otomatis, ini menandakan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh seorang imam tidak lantas serta merta merusak keseluruhan sistem ibadah makmum yang mengikutinya. 

Filosofi ini juga seharusnya berlaku di dalam politik pilkada. Bahkan ketika imam melakukan kesalahan setelah didaulat menjadi imam, masih dapat di tegur, bagi laki-laki dengan mengoreksi langsung dengan suara jihar (keras),sedangkan bagi wania cukup dengan suara syir (ringan) yang mengingatkan. Ini juga bagian dari mekanisme yang telah dibangun dalam rukun shalat yang filosofinya juga dimainkan dalam kegiatan keduniawian, layaknya fotokopian. Shalat sebagai sebuah ritual penting dan pola imam-makmum sebagai komponennya adalah gambaran dari pola kepemimpinan. Sketsa ini yang dicoba akan digambarkan menjadi gambar besar potret pemimpin baru atau “imam” bagi Aceh ke depan.

Dalam sebuah negeri, “rakyat” adalah makmum-jamaah, dan gubernur adalah “imam” dan wakil gubernur adalah orang yang berada di belakang imam sewaktu imam melakukan kesalahan membantu untuk menegur atau menggantikannya jika diperlukan. Menariknya dalam sebuah ibadah shalat jamaah di mana segala sesuatu, dialognya dilakukan dengan gerakan dan hanya berupa bacaan shalat, ternyata tak pernah ada masalah dalam bagaimana membangun sebuah mekanisme simbiosis kepemimpinan imam dan jamaah dalam shalat.

Begitulah seharusnya kehidupan mengambil hikmah nilai dalam ibadah dan keseharian, begitu juga pilkada ini harus memahami filosofi, konon lagi Aceh adalah sebuah nanggroe syariah yang momentumnya dipandang dari segala pejuru dunia, tidak saja Indonesia namun     dunia, karena meneropong Aceh, adalah meneropong Indonesia, meneropong dunia islam dan Islam sendiri sebagai nilai-nilai sakral yang dipenuhi filosofi yang lembut. Jikalau Aceh menunjukkan wajah garang politik dan mengesampingkan filosofi nilai imam dan jamaah tadi dengan mudah akan terbaca sebagai Aceh yang bersyariat namun tidak mengamalkan nilai-nilai syariat.

Kembali pada soal kepemimpinan tadi, Aceh adalah panggung besar yang tengah disorot, pemantau tak hanya datang langsung ke Aceh, namun setiap moment disaksikan sama pentingnya seperti sebuah peristiwa besar, ketika kita melakukan pilkada. Yakinlah, karena Aceh dengan segala masa lalu, atribut yang disandangnya adalah sebuah gambaran besar yang mewakili sebuah dunia kecil islam di sebuah dunia global. Ada negara yang tidak sepenuhnya yakin, dan meremehkan bahwa daerah berbasis syariat islam juga tak sepenuhnya mampu mematuhi aturan-aturan meskipun ini sebenarnya jamak, karena bukan konsep Islam-nya yang salah tapi para pengikutnya yang rapuh implementasi. Namun apa pun alasannya pilkada akan menjadi ajang penilaian.

Pemandangan indah
Melalui filososi imam dan jamaah yang dapat disaksikan sebagai pemandangan indah di Baiturrahman dan seluruh masjid di seantero Aceh, setidaknya dapat menyadarkan bahwa sebenarnya kita adalah mayoritas kaum yang sama, Muslim yang diharapkan saling menghormati sesamanya. Melukai bahkan membunuhnya didakwa dengan ancaman hukuman Allah yang lebih besar. Hanya saja ada dinding kepentingan duniawi yang lebih “panas” dalam perebutan “kursi” yang bisa melenakan dan menjadikan kita tidak menyadari bahwa disamping kita berada di nanggroe syariah kita adalah calon-calon imam dan makmum yang seharusnya berdampingan, memakmurkan rumah Allah (baca: negeri) agar seperti jamaknya orang berjamaah, dengan dialog, mengikuti rukun, melaksanakan ritual, namun kita bisa menyelesaikan prosesi dan menemukan kehangatan sisi rumah Allah. 

Nanggroe ini adalah bumi Allah dan jamaahnya adalah amanah yang harus “diimami” dengan benar. Jika Sebagai imam tidak dapat menjaga marwah dan martabat dalam kapasitas ke-imamannya, maka Allah juga yang akan membalasnya kelak. Jika seluruh hukum dunia “dimentahkan dan dapat dibeli” dengan kekuatan dan kekuasaan dan tak mempan menembus mata hati dan batinnya, maka seperti doa yang pernah dipanjatkan pada pembukaan pilkada di taman sari 25 Mei 2012 lalu, “Ya Allah jika kami tak sanggup lagi memilih pemimpin seperti apa yang kami mau, biarlah Engkau memilihkan pemimpin yang Engkau kehendaki untuk kami.” Harapan kita pemimpin yang telah dipilih Allah Azza wajalla itulah yang hari ini akan menjadi “imam” kita. 

* Hanif Sofyan, Penulis freelance, tinggal di Komplek Indiser, Tanjung Selamat, Aceh Besar. Email: alkindi41@yahoo.com