'Entrepreneur' Motor Penggerak Ekonomi Aceh

Oleh Shabri Abd. Majid-Opini harian-serambi indonesia
Rabu, 20 Juni 2012

SUMBER daya alam (SDA) yang melimpah ruah, seperti minyak bumi, gas alam, emas dan lain sebagainya, belum mampu membuat rakyat Aceh sejahtera. Aceh adalah provinsi ke-7 termiskin dan paling banyak penganggur dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. Nanggroe Aceh kaya raya, tapi rakyatnya papa-kedana. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, setidaknya terdapat 19,48 persen penduduk miskin di Aceh pada 2011. Memang jumlah penduduk miskin Aceh sejak 2007 hingga 2011 semakin berkurang, tapi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional yang hanya 12,36%, maka angka penduduk miskin di Aceh masih relatif banyak. 


Banyaknya jumlah masyarakat Aceh yang hidup di bawah garis kemiskinan (poverty line), di antaranya, disebabkan belum tersedianya lapangan kerja yang memadai. Pada 2012 ini, tingkat pengangguran di Aceh mencapai 7,87%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran nasional (6%), dan negara-negara ASEAN, seperti Malaysia (3,3%), Singapura (2,2%) dan Thailand (1,04%). Para penganggur di Aceh didominasi oleh mereka yang hanya tamat SD, SMP, SMA dan sederajat (72,03%) dan sisanya 27,97% adalah para penganggur intelektual yang berijazah S1, dan Pascasarjana. 



Kebijakan strategis
Melihat fenomena di atas, maka diperlukan kebijakan strategis untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat Aceh, terutama para pengangguran yang berdomisili di daerah perkampungan, berusia muda, dan hanya tamatan SD, SMP dan SMA. Karena pemerintahan Aceh memiliki keterbatasan untuk merekrut mereka menjadi PNS, maka diharapkan sektor swasta mampu menyerap mereka. Agar sektor swasta tumbuh dan berkembang di Aceh, pemerintah harus menyediakan lingkungan bisnis dan investasi kondusif, seperti memberi insentif, merampingkan sistem administrasi birokrasi, membangun infrastruktur yang mendukung dan menyediakan fasilitas pendukung lainya.


Keberadaan sektor swasta pada umumnya, dan pengusaha, pebisnis atau entrepreneur (wiraswasta) pada khususnya dalam perekonomian Aceh, pasti akan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejateraan rakyat Aceh. Klapper at al. (2007) menyebutkan bahwa entrepreneur sangat diperlukan di era pasar modern yang sangat dinamis dewasa ini, dan kemunculan mereka akan menjadikan perekonomian sebuah negara semakin kompetitif, tumbuh dan berkembang. 


Majunya negara Singapura, Jepang dan Malaysia, semata-mata disebabkan oleh kontribusi ribuan para entrepreneur di negara bersangkutan. Menurut Acs et al. (2010), pada 2010, ranking entrepreneurship Indonesia berada di nomor 46, jauh di bawah Denmark (rangking 1), Amerika Serikat (3), Singapura (15), Jepang (29), dan Malaysia (31). Fakta ini menunjukkan bahwa semakin banyak entrepreneur dan juga aktivitas entrepreneurship di sebuah negara, maka semakin maju dan sejahtera negara tersebut. Agar pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat Aceh semakin meningkat, maka kehadiran para entrepreneur di Nanggroe yang kaya raya ini adalah sebuah keniscayaan.


Sudah tentu, institusi pendidikan baik formal maupun informal adalah institusi yang paling bertanggung jawab untuk mencetak para entrepreneur. Selama ini institusi pendidikan belum bekerja optimal dan bahkan dianggap mandul dalam melahirkan entrepreneur serta dituding sebagai prabrik para pengangguran (jobless factory). Ini, di antaranya, dapat kita lihat dari substansi kurikulum pendidikan baik di SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi yang tidak memuat materi entrepreneurship yang memadai. 


Kelemahan kurikulum sekolah yang belum mengandungi aspek entrepreneurship ini telah gagal menumbuhkembangkan jiwa entrepreneurship para anak didiknya sehingga ketika mereka tamat sekolah, berharap menjadi PNS dan akhirnya terpaksa menganggur. Mereka semata-mata mengharapkan untuk menjadi PNS, tanpa berinisiatif untuk menciptakan bisnis sendiri dan bahkan turut memperkerjakan orang lain. Inilah yang mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memasukkan kurikulum pendidikan kewirausahaan sebagai mata pelajaran wajib mulai 2010/2011. 


Untuk mengurangi tingkat pengangguran, yang umumnya didominasi mereka yang hanya tamat SD, SMP dan SMA dan berusia 15 sampai 19 tahun, maka substansi kurikulum lembaga pendidikan baik tingkat dasar, menengah dan universitas harus memuat materi entrepreneurship sehingga setelah tamat sekolah nanti mereka akan sangat berpotensi untuk menjadi entrepreneur baru. Di samping substansi kurikulum yang memuat materi entrepreneurship, ketersediaan guru profesional yang memiliki skill dan pengalaman entrepreneurship, ketersediaan pusat pelatihan (training centre), terjalinnya kerjasama dan kemitraan antara sektor swasta dengan lembaga pendidikan serta ketersediaan dana yang mencukupi adalah prasyarat utama untuk melahirkan entrepreneur di Aceh. 


Beasiswa Aceh harus diprioritaskan pengalokasiannya untuk mengirim putra-putri terbaik Aceh untuk mendalami ilmu entrepreneurship ke manca negara. Setelah selesai kuliah nanti, mareka tidak cengeng dan merengek-rengek untuk bekerja dengan pemerintah, tetapi sebaliknya mereka malah mampu menciptakan bisnis yang dapat menyerap ribuan pengangguran di Aceh. Nyan baro beutoi. 


Menjalin kerja sama
Selanjutnya, untuk mempertajam keahlian dan pengalaman entrepreneurship, lembaga pendidikan harus menjalin kerja sama dan membina kemitraan dengan UKM, asosiasi pengusaha termasuk KADIN dan juga dunia industri. Selain mendapat kesempatan untuk menambah ilmu dan pengalaman entrepreneurship dengan melakukan magang (on job training) di organisasi tersebut, para siswa juga mendapat kesempatan untuk saling tukar-menukar informasi dan pengalaman (experience exchange) dengan para entrepreneur yang sudah sukses.


Selanjutnya, menurut survei yang dilakukan Harian Sindo (2009) terhadap para entrepreneur, didapati bahwa sebanyak 79% responden mengalami kesulitan untuk mendapatkan modal usaha untuk memulai bisnis. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Aceh harus menginisiasi adanya sebuah lembaga keuangan khusus yang menyediakan pendanaan yang berkelanjutan dan terkoordinasi dalam bentuk skim kredit mikro-lunak (soft microcredit scheme) tanpa kolateral (agunan). Sudah tentu syarat dan prosedur yang harus dipenuhi para pemohon harus ketat, selektif dan mereka yang sudah mendapatkan kredit ini harus dimonitor dan dievaluasi secara regular. Dan diharapkan sistem pembiayaan para entrepreneur juga dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.


Semoga Nanggroe Aceh segera dipenuhi oleh para entrepreneur. Dan merekalah yang menjadi motor penggerak pembangunan Aceh. Merekalah pembuka lapangan kerja, pahlawan pembasmi kemiskinan dan sekaligus juara dalam membangun ekonomi Aceh. Semoga!
* Dr. M. Shabri Abd. Majid, M.Ec, Dosen Fakultas Ekonomi dan Program Pascasarja (PPs) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Banda Aceh.