Kekuasaan dan Intrik Istana

Oleh Saifuddin Gani-opini serambi indonesia

GONJANG-GANJING pentas politik Aceh seakan mencapai klimaksnya saat Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh mengumumkan kemenangan pasangan Zaini Abdullah/Muzakir Manaf sebagai Gubernur/Wakil Gubernur Aceh terpilih periode 2012-2017. Kemenangan ini semakin lengkap setelah Mahkamah Konstitusi (MK) turut mengukuhkannya dengan menolak gugatan yang diajukan pasangan Irwandi Yusuf/Muhyan Yunan yang menjadi runner up dalam Pilkada Aceh 2012 ini.

Seiring kemenangan tersebut, road show ke pusat kekuasaan di Jakarta pun menjadi langkah politik pertama yang dilakukan oleh Gubernur/Wakil Gubernur Aceh terpilih itu. Kunjungan politik dengan membawa serta “orang-orang penting” di pusaran kekuasaan Pemerintah Aceh yang akan datang, menjadi hal yang menarik untuk ditelisik. Terlebih, road show tersebut dilakukan masih dalam masa selebrasi, ketika pemimpin terpilih belum menggenggam “tongkat komando”.

Ada dua fase penting di ujung sebuah Pemilukada yang memberi pengaruh besar kepada para pendukung kandidat terpilih, yaitu fase merayakan kemenangan (celebration), di mana para pendukung dan pemimpin terpilih seperti membaur dalam euforia kemenangan. Dalam fase ini “kekuasaan” baru menjadi harapan pasti dan semua orang yang berada di pusaran besar itu merasa sebagai pemilik dari “kekuasaan” yang akan diduduki itu. Dan, biasanya, sang pemimpin memang telah mengelola perasaan pendukungnya tersebut sejak dia memutuskan untuk maju dalam pertarungan perebutan kekuasaan.

Euforia kemenangan
Hal ini alamiah dan terjadi hampir di semua tempat di mana peralihan kekuasaan terjadi. Kekhawatiran besar atas keadaan ini adalah akan melahirkan tindakan pemimpin baru yang mulanya untuk membungkam bayangan kekuasaan di kalangan para pendukungnya tersebut, sehingga tidak mengganggu dan menggerogoti kekuasaannya, yang kemudian juga dilakukan kepada rakyatnya, untuk melanggengkan kekuasaan yang digenggamnya.

Keadaan tersebut pada abad ke-19 lalu, telah menjadi kegelisahan utama Robert Michels, seorang profesor dan politisi Italia, dengan mengatakan bahwa pertarungan antara pemimpin-pemimpin lama serta para pengejar kekuasaan merupakan ancaman tetap terhadap kemerdekaan berbicara dan kemerdekaan berpikir. Kegelisahan Michels ini terbukti ketika Italia diperintah oleh diktator Mussolini.

Euforia kemenangan ini segera berakhir pada saat kandidat terpilih resmi dilantik menjadi pemimpin, dan ini adalah fase kedua dari sebuah pesta demokrasi Pemilukada. Pada fase ini “tongkat komando” sudah dalam genggaman pemegang kekuasaan, dan tidak ada tempat lagi bagi pendukung, yang ada hanya penguasa dan rakyat. Kekuasaan merupakan magnet yang menarik banyak orang untuk mendekat di pusarannya, maka berlakulah “intrik istana” yang dimainkan oleh mereka yang merasa sebagai pemilik kekuasaan di fase selebrasi.

“Intrik Istana” merupakan suatu yang takterhindarkan dan sepertinya sudah menjadi hukum di setiap pusaran pusat kekuasaan, karena sempitnya ruang dan terbatasnya gerbong yang tersedia di lokomotif kekuasaan yang sedang berjalan. Sehingga nilai-nilai persahabatan dan solidaritas di antara para pendukung, segera digantikan oleh kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi di antara mereka. Hal ini akan memberikan sebuah pemandangan yang menarik, di mana pemegang kekuasaan akan mengubah sahabat setia menjadi seorang “penindas” atau “tiran”.

Organisasi kekuasaan
Hal lain yang segera membatasi jarak antara sang pemimpin dengan pendukung dan rakyatnya adalah organisasi kekuasaan yang dikelola oleh sebuah birokrasi. Karena itu, ketika “tongkat komando” sudah dalam genggaman sang pemimpin maka berlakulah hukum besi oligarkhi-nya Robert Michels, yang menyatakan bahwa organisasilah yang melahirkan dominasi si terpilih atas para pemilihnya, antara mandataris dengan si pemberi mandat dan antara penerima kekuasaan dengan sang pemberi. Siapa saja yang berbicara tentang organisasi, maka sebenarnya dia berbicara tentang oligarkhi.

Dalam realitas kekuasaan politik pemerintahan Aceh pascakonflik, pemegang kekuasaan terdahulu (Irwandi Yusuf/Muhammad Nazar) sesungguhnya juga merupakan bagian dari pemegang kekuasaan yang akan datang (Zaini Abdullah/Muzakir Manaf), karena mereka berangkat dari ideologi dan gerakan politik yang sama. Tetapi perpindahan kekuasaan di antara mereka tidak terjadi karena “peralihan”, melainkan dengan “perebutan”. Yang menjadi catatan penting di sini adalah kekuasaan terdahulu dan kekuasaan yang akan datang didapatkan dengan kekuasaan massa.

Artinya, massa yang sama melakukan hal yang berbeda, mereka melepaskan diri dari kekuasaan tersebut dengan cara menyerang kekuasaan yang dulu didukungnya, dan ini juga tidak mungkin tidak, akan kembali terjadi, karena menurut Raumer, yang berada di Paris selama Revolusi Perancis 1830, sambil meratapi kekuasaan massa, dia mengatakan bahwa “sangatlah sulit untuk melepaskan mereka dari kekuasaan tersebut tanpa serangan dari mereka sendiri, dan tanpa merangsang mereka untuk melawan pemimpin baru mereka.

” Euforia kemenangan akan segera berakhir setelah kekuasaan beralih ke dalam genggaman sang pemimpin, dan akan segera datang masa untuk membangun perlawanan baru terhadap sang pemimpin baru, karena calon-calon pemimpin baru akan merangsang massa untuk melawan pemimpin baru mereka, dengan dukungan dari para korban “intrik istana.” Kelihatannya hal ini lah yang terus menerus terjadi di sepanjang sejarah pergantian kekuasaan.

Menaruh harapan
Pemerintahan Aceh akan segera dipimpin oleh Gubernur/Wakil Gubernur baru, yang selama masa kampanye telah memberikan janji-janji politik yang membuai dan tidak jarang ada janji yang terkesan tidak masuk akal. Tetapi, semua itu dapat dibaca sebagai cita-cita dan kehendak, yang paling tidak dapat dilakukan sebagaimana dikatakan Seymor Martin Lipset, “terus mencari tanpa mengenal lelah hal yang tidak dapat ditemukan, walaupun cita-cita demokrasi dan kesejahteraan rakyat tidak pernah tercapai, perjuangan terus menerus merupakan satu-satunya jalan untuk mendekatinya.

” Kita sebagai rakyat Aceh hanya dapat menaruh harapan pada sang pemimpin baru, untuk dapat membangun pemerintahan yang bebas dari “intrik istana”, demokratis, dan lepas dari kepentingan-kepentingan primordial, meskipun hal ini sulit untuk digapai, karena sang pemimpin baru akan masuk dalam sebuah organisasi kekuasaan yang akan dikelola oleh sebuah birokrasi. Dan, Organisasi, menurut Robert Michels, dalam kenyataannya merupakan sumber aliran konservatif yang kemudian melalui padang demokrasi menyebabkan terjadinya banjir yang besar dan menyebabkan padang itu tidak dikenal orang lagi.

Akhirnya, peralihan kekuasaan dalam pemerintahan Aceh ke depan diharapkan akan memberi arti lebih penting dalam proses pembangunan manusia dan pembangunan daerah Aceh sebagaimana dijanjikan selama masa kampanye. Sehingga, peralihan kekuasaan ini tidak sebagai kita “melepaskan Scylla hanya untuk menyerahkan diri kepada Charybdis,” dalam mitos kekuasaan di Yunani Kuno. Sekian.
* Saifuddin Gani, SH, Advokat, berdomisili di Banda Aceh.