Cari Aman

Oleh Mukhtaruddin Yakob-Opini Serambi Indonesia

FENOMENA kemenangan pasangan calon gubernur dari Partai Aceh (PA), Zaini Abdullah-Muzakir Manaf, menjadi sejarah penting bagi perkembangan demokrasi di Aceh. Perolehan suara pasangan kandidat ini yang di atas 50%, mencerminkan kerja keras kader dan simpatisan PA membuahkan hasil. Paling tidak perolehan suara lebih dari separuh adalah cerminan tingkat partisipasi PA dan kader serta simpatisannya.

Penghitungan suara yag dikeluarkan Lembaga Survey Indonesia dan Lingkaran Survey Indonesia (LSI), tak lama setelah prosesi pemungutan suara pada 9 April 2012 lalu, sebagai pertanda dominasi mereka dalam masyarakat. LSI yang mengeluarkan data menyebutkan PA menguasai 16 dari 23 daerah tingkat dua di Aceh. Dominasi PA hanya dipatahkan Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan di beberapa daerah termasuk Banda Aceh.


Proses pemungutan suara di Aceh pun mendapat pujian dari berbagai pihak. Terlepas terjadinya kekerasan menjelang hari H, perolehan suara pasangan Zaini-Muzakir bisa dibilang cukup signifikan, lebih besar dari kemenangan pasangan Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar yang menang pada Pilkada Aceh 2006.

Dalam Pilkada Aceh 2006 yang diikuti oleh 8 pasangan kandidat gubernur, Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar yang maju dari jalur perseorangan (independen), memperoleh 768.745 suara atau sekitar 38,20% dari total 2.012.370 suara sah. Pilkada NAD 2006 juga diselenggarakan serentak dengan pemilihan calon bupati/calon wali kota di 19 dari 21 kabupaten/kota se-Provinsi NAD.

Berjalan lancar
Menarik juga mencermati hasil Pemilukada Aceh 2012. Setelah sempat muncul konflik regulasi, pasta demokrasi akhirnya sukses. Sukses karena berjalan lancar dan tidak tejadi insiden. Sukses juga karena tingkat partisipasi masyarakat memilih mencapai 78% seperti dirilis LSI, lebih besar dari partisipasi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2009 yang hanya 77% dari pemilih yang berhak memberikan suaranya.

Hasil ini membantah prediksi sejumlah pihak akan pecah kekerasan saat pencoblosan. Ketika berbagai pihak khawatir akan ada kekerasan pada hari-H, ternyata berjalan aman dan lancar, meskipun terjadi insiden kecil yang dilakukan terhadap calon tertentu.

Sayangnya, pemilukada kali ini sempat harus dibayar mahal. Korban warga sipil sejak malam pergantian tahun hingga pertengahan Januari 2012 silam, hendaknya tidak menjadi skenario mewarnai politik Aceh. Demikian juga pentahapan pemilukada yang harus buka tutup. Bisa saja, tanpa ada “pengorbanan” saudara kita, peluang mencalonkan diri sebagai kepala daerah sudah tamat sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan lagi kepada ruang yang namanya demokrasi.

Pengorbanan ini mengubah sikap dan keputusan politik di Aceh. Dinamika politik pun bergerak begitu cepat. Yang musthahil menjadi mungkin, atau sebaliknya. Mengutip anekdot yang berkembang di kalangan masyarakat: politek, na tulak, na tarek (politik, ada tolak ada tarik). Demikian juga soal sikapnya, bisa berbalik dalam sekejap.

Perseteruan terbuka
Di balik kemenangan calon gubernur dari PA, seorang teman sempat berceloteh bahwa ada fenomena cari aman dari kemenangan tersebut. Masyarakat khawatir akan terjadi kekacauan mengingat perseteruan terbuka pasangan Zaini-Muzakir dan Irwandi-Muhyan saban saat terjadi bahkan saat kampanye, juga pada hari pencoblosan. Keberadaan pasangan calon gubernur ini adalah penjelmaan dari “perlawanan” Aceh yang diwakili GAM terhadap Jakarta menjadi alasan lain warga memberi suara kepada calon ini.

Dalam kehidupan sehari-hari, cari aman cenderung dipahami miring. Karena cari aman sebagai bentuk menyelamatkan diri tanpa memperhatikan orang lain. Safety first, demikian yang sering kita jumpai di lapangan, terutama tempat kerja.

Tanpa menafikan adanya larangan dan intimidasi yang terjadi, cari aman adalah sikap yang paling sempurna menghadapi kondisi daerah pasca konflik. Terbukti, jasa pemerintah Irwandi-Nazar yang meluncurkan JKA ternyata tidak manjur dibandingkan program tersembunyi yaitu aman.

Aman dan damai menjadi program mujarab dibandingkan JKA atau beasiswa. Pengobatan dan pendidikan ternyata tidak terlalu bermakna jika dibandingkan dengan rasa aman dan kedamaian. Orang bisa melupakan rasa sakit, jika aman dan damai sudah ditemukan.

Masuknya para jenderal purnawirawan TNI, Mayjen (Purn) TNI Soenarko, Brigjen (Purn) dan Mayjen (Purn) TNI Djali Yusuf ke dalam tubuh PA, ternyata tidak mempengaruhi keputusan rakyat berkorban untuk keamanan dan kedamaian.

Demikian juga, adanya insiden yang sempat menyeret-nyeret nama PA seperti di Pidie dan Nagan Raya, tidak membuat warga bergeming. Apakah hal ini sebagai bentuk pemaafan rakyat Aceh pada kasus pelanggaran kemanusiaan tempo dulu, atau semata mendapatkan rasa aman dan damai?

Menjaga mandat rakyat
Kepala daerah terpilih harus mampu menjaga mandat rakyat yaitu menjaga perdamaian. Karena, siapa pun setuju bahwa memang perdamaian jauh lebih penting dari sekadar legitimasi politik kepala daerah.

Dalam kondisi ini, semua pihak selayaknya berlapang dada, karena memang perdamaian adalah harga mati. Apa pun yag terjadi, siapa pun yang terlibat aktif dalam pemilukada Aceh, perdamaian adalah nafas yang mesti dijaga dan dirawat, karena selama ini perdamaian Aceh tidak berumur panjang.

Media juga harus rela mengedepankan aura perdamaian dari pada nilai berita eksklusif. Maka untuk sebuah nama itu adalah perdamaian dan rasa aman, bukan sensasional, bukan hanya pemilukada, apalagi ambisi politik juga kekuasaan.

* Mukhtaruddin Yakub, Ketua Sekolah Muharram Journalism College (MJC) dan Mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh.