Ekonomi 2012: Memenuhi harapan?

Tuesday, 07 February 2012
by Bachtiar Hassan Miraza-Opini Waspada

Pihak pengambil keputusan selalu salah berpikir tentang hubungan antara kesejahteraan ekonomi dengan kenyamanan hidup (life satisfied). Sepertinya bangsa ini tidak optimis dengan pertumbuhan ekonomi 2012. Terkecuali jika ada faktor blessing indisguised yang muncul. Awal tahun 2012 Indonesia dihadapkan dengan gejolak ekonomi sektor riil (kecil, menengah, besar) yang berpengaruh merata secara nasional. Tulisan ini menyoroti persoalan dalam negeri (faktor internal) yang menyangkut sektor riil untuk mengkaji apakah tahun 2012 ekonomi Indonesia bisa terwujud memenuhi harapan dimana pertumbuhan GDP 6,9 %, pengangguran berkurang di bawah 7% dan kemiskinan berkurang di bawah 15%. Sementara pembahasan sektor finansial dan faktor eksternal dikesampingkan dulu.

Pemikiran ini muncul karena adanya kekhawatiran setelah banyaknya permasalahan yang timbul (dalam negeri) di awal 2012. Setidaknya ada tujuh hal yang muncul yang dapat menjadi pengganggu laju pertumbuhan ekonomi 2012. Apalagi jika ketujuh hal ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Ketujuh hal tersebut adalah (1) Pergolakan politik di daerah (Pilkada). (2) Konflik kepentingan pemerintah/pengusaha dengan warga setempat yang menyangkut eksploitasi sumberdaya alam di daerah. (3) Pergolakan buruh di pusat industri nasional Jabotabek menyangkut masalah upah minimum. (4) Kebijakan pemerintah mengenai pembatasan penggunaan BBM bersubsidi dan kenaikan tarif dasar listrik. (5) Kebijakan liberalisasi impor barang yang memukul kelompok usaha ekonomi rakyat. (6) Daya serap APBN yang rendah dan tidak berkualitas dalam penggunaannya. (7) Masih terbengkalainya pembangunan infrastruktur. Oleh sebab itu Indonesia harus berhati hati kalau masalah ini tak terselesaikan bahkan terus melebar yang akan menjadi morat-maritnya ekonomi negara ini. Tanda-tanda yang muncul sudah di luar dari biasanya, kewaspadaan harus dipertinggi.

Pertama. Pergolakan politik lokal yang muncul dari ketidakpuasan pada hasil Pilkada. Kelihatannya pemerintah tidak mau menjadi mediasi dan mencari sebab mengapa hal itu terjadi. Sebetulnya tidak boleh demikian. Walau kita berada di alam demokrasi jika pemerintah melihat ada tanda kecurangan di dalamnya, yang dimunculkan oleh para calon, pemerintah seharusnya turun tangan bagi menghilangkan ketidakadilan tersebut. Walaupun Pilkada telah diatur secara hukum dan memiliki sistim dan prosedur yang jelas tapi yang menjalankannya tetap saja manusia yang harus diawasi. Secara hukum suatu negara didirikan adalah untuk melindungi rakyatnya dari ketidakadilan.

Kekisruhan yang terjadi di daerah menjadikan kewibawaan pemerintah daerah turun sehingga pemerintah di daerah tidak akan mendapatkan dukungan maksimal bagi memajukan perekonomian daerah. Iklim investasi dan berusaha di daerah menjadi tidak pasti dan yang menjadi penghambat masuknya pengusaha ke daerah itu. Dilihat dari sudut pembangunan ekonomi gejolak ini merugikan daerah itu sendiri. Kekisruhan ini menunjukan bahwa bangsa ini belum siap berdemokrasi. Elemen bangsa belum lekang dari kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. Hukum masih dianggap ketentuan yang dapat diotak-atik.

Kedua. Pergolakan konflik kepentingan antara pemerintah/pengusaha dengan warga setempat atas pemanfaatan sumberdaya alam di daerah. Konflik ini menyangkut ketidakadilan ekonomi selama ini. Warga tidak merasa adanya hubungan kesejahteraan dengan diolahnya sumberdaya alam di daerahnya. Sumber daya alam dieksploitasi tapi kesejahteraan tidak juga muncul, di sinilah letak ketidakadilan itu. Warga hanya mendapatkan pekerjaan bagi sebagian kecil sebagai office boy dan security. Sementara lingkungan hidup terdegradasi akibat eksploitasi tersebut. Eksploitasi sumberdaya alam telah merusak kenyamanan dan lingkungan hidup mereka.

Pihak pengambil keputusan selalu salah berpikir tentang hubungan antara kesejahteraan ekonomi dengan kenyamanan hidup (life satisfied). Penduduk di daerah mungkin kesejahteraanya tidak tinggi tapi kenyamanan hidupnya sangat tinggi. Ini menyangkut pada budaya dan kebiasaan yang diturunkan pendahulu mereka. Mereka puas dengan kebiasaan dan lingkungan hidupnya selama ini. Dengan demikian walaupun daerah itu dibangun tidak serta merta mereka bergembira apalagi jika pembangunan itu tidak ada hubungannya dengan kehidupan mereka. Jalan raya, pendidikan, kesehatan, pasar pembangunannya diabaikan. Daerah mereka tetap saja terisolir. Yang terakses ke luar hanyalah perusahaan mengeksploitasi sumberdaya alam sesuai kepentingannya. Rakyat hanya bisa numpang di fasilitas perusahaan.

Kesalahan kebijakan ini membikin kekisruhan. Kebijakan masa mendatang harus diubah dengan mendahulukan kepentingan penduduk setempat baru eksploitasi atas sumberdaya alam di daerah tersebut. Dengan demikian rakyat sadar perlunya pembangunan karena akan menaikkan kesejahteraan mereka. Rakyat pun akan membela pembangunan oleh swasta. Selama ini yang mereka artikan dengan pembangunan adalah pembangunan oleh pemerintah. Di kala mereka mendengar swasta akan masuk dan memanfaatkan sumberdaya alam mereka tentu mereka bertanya: ada apa ini. Mereka langsung curiga. Pihak pengambil keputusan harus memahami kondisi sosial budaya daerah setempat sebelum memberikan keputusan. Kondisi sosial budaya setempat jauh berbeda dengan kondisi sosial budaya daerah maju. Ini harus dipahami.

Dengan demikian kebijakan yang berlaku selama ini dimana pemerintah menganggap “segalanya” dan selalu mengenyamping kepentingan rakyat harus diubah. Jika tidak hal ini akan berlanjut terus pada daerah lainnya di Indonesia dan menjadikan daerah tidak akan berkembang. Investor tidak akan bersedia masuk ke daerah itu karena ketidaknyamanan berusaha dan tidak adanya kepastian hukum. Adalah tugas pemerintah untuk menciptakan iklim berinvestasi yang nyaman sebelum investor masuk pada suatu daerah.

Gejolak konflik kepentingan di daerah diperkirakan akan berlanjut sejalan semakin pesatnya pertumbuhan kebutuhan masyarakat dunia akan hasil sumberdaya alam Indonesia seperti pertambangan, perkebunan, perikanan. Pemerintah harus memantau ini dan menciptakan keseimbangan kepentingan antara rakyat setempat, perusahaan dan pemerintah (negara) sendiri. Inilah kebijakan ekonomi Indonesia masa depan yang harus diperhatikan. Rakyat mendapatkan manfaat dari sumberdaya alam di daerahnya, perusahaan mendapatkan manfaat dari kerja yang dilakukannya serta pemerintah juga dapat memajukan negara ini dengan baik dan berwibawa.
Ketiga. Pergolakan buruh di pusat industri nasional (Jabotabek) dalam persoalan upah buruh. Pergolakan buruh ini memang aneh jika Indonesia sadar akan “sanjungan” negara luar bahwa Indonesia masuk dalam negara layak berinvestasi (investment grade). Jika layak berinvestasi mengapa buruhnya menuntut kenaikan upah. Apakah kemajuan di Indonesia terjadi atas beban upah buruh yang rendah. Apakah pembangunan di Indonesia melalui kebijakan upah buruh rendah. Kebijakan seperti ini sudah lama ditinggalkan negara negara dunia karena tidak sesuai harkat dan martabat manusia. Di sinilah letak keanehan itu, dari sanjungan pihak luar.

Seharusnya investment grade harus disertai kepuasan semua pihak, baik pekerja maupun pengusaha dan pemerintah. Investment grade tidak hanya dilihat dari kepentingan perusahaan saja. Sementara pekerja dieksploitir secara habis-habisan. Pemerintah harus menyadari ini. Kitapun tidak menghendaki upah buruh sedemikian tingginya yang bisa menurunkan produktifitas dan efisiensi perusahaan. Yang menjadi beban perusahaan yang sedemikian berat sehingga perusahaan harus hengkang dari negara ini. Di sinilah peran pemerintah memediasi persoalan secara arif agar kepentingan semua pihak dapat diakomodir (relatif).

Pergolakan hendaknya tidak terulang karena merugikan buruh sendiri, merugikan perusahaan dan merugikan pemerintah dalam bentuk pendapatan (upah), produksi (laba) dan penerimaan pemerintah (pajak). Kita bisa bayangkan jika yang mogok kerja dan yang berdemonstrasi mencapai 5.000 perusahaan berapa besar kerugian dimunculkannya. Semua pihak harus menyadarinya dan tidak berpegang pada kepentingan masing-masing.

Sudah dapat dipastikan pergolakan buruh ini menciptakan ketidaknyamanan investor karena terganggunya proses produksi. Ketidakpercayaan pada pemerintah juga muncul karena dianggap gagal menciptakan iklim berinvestasi yang kondusif dan gagal mengawal kepastian berinvestasi. Terkesan pemerintah, Polri dan tentara tidak berwibawa. Ini merupakan suatu sinyal kurang baik yang bisa mendorong investor asing meninggalkan Indonesia. Dengan demikian apa yang dibanggakan dan diharapkan pemerintah terhadap julukan investment grade akan sia sia.